Ekspor Ikan Bakalan Melonjak

Good Job!! Ekspor Ikan Bakalan Melonjak (angin segar buat Nelayan kita)
Kebijakan Menteri Susi bikin harga ikan melonjak
di Malaysia
MERDEKA.COM. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti menyebut kebijakan moratorium izin kapal asing
baru yang diberlakukan telah memberikan dampak positif
bagi Indonesia. Salah satunya adalah menipisnya pasokan
ikan di negara tetangga, seperti Hongkong dan Singapura.
"Saya dengar laporannya seperti itu (pasokan ikan di
Singapura dan Hongkong menurun)," ucap Susi usai
penandatanganan MOU di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta
Timur, Senin (1/12).
Dengan berkurangnya pasokan ikan di luar negeri, maka
harga ikan akan semakin tinggi."Saya dapat laporannya
belum mendetil mereka (negara tetangga) penurunannya
pasokan ikannya berapa banyak. Tapi saya dengar harga
ikan mulai meninggi di wilayah negara tetangga kita,"
bebernya.
"Karena dari Malaysia tidak ada pasok, dari beberapa kapal
juga tidak lagi memasok," tuturnya.
Dengan begitu, Susi berharap, para negara tetangga
langsung membeli ikan di Indonesia. "Jadi bagus. Jadi kan
nanti beli langsung dari kita, jadi mahal harganya. Itu yang
kita mau," tegasnya.
Selain itu, Susi mengaku banyak mendapat laporan positif
dari nelayan yang berada di Medan dan Balikpapan. "Sudah
dapat laporan dari Medan, Balikpapan, terima kasih Bu
Susi, harga ikan tenggiri murah. Biasanya kita enggak kebeli
makan tenggiri karena mahal sekali," ungkapnya.
"Biasanya ikan tenggiri jauh lebih mahal dari mujair. Nah
sekarang masyarakat bisa beli," tutupnya.
https://id.berita.yahoo.com/kebijakan-menteri-susi-bikin-ha…

Source : Fb Sam Sinar‎

Read More

Mengapa Banyak POLI-TIKUS MEMBENCI KETIGA TOKOH INI ?1

Karena kabarnya ulah ketia tokoh ini banyak membuat 
POLITIKUS SUSAH BALIK MODAL

Read More

Samad Sebut Jokowi Pemimpin "Gila"

Dok: Ketua KPK Abraham Samad
Samad Sebut Jokowi Pemimpin "Gila"

Ketua KPK Abraham Samad menegaskan bahwa Indonesia memerlukan
pemimpin "gila" yang dekat dengan rakyat. "Pejabat sekarang cenderung
menjaga jarak atau sulit bertemu dengan rakyat yang dipimpinnya sendiri,
tapi kita mempunyai pemimpin 'gila' seperti Jokowi (Presiden Joko Widodo),
Risma (Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini), dan semacamnya," katanya
di hadapan seribuan peserta Kongres Pelajar Nusantara di Surabaya,
Senin (10/11).

Pemimpin "gila" yang dimaksud ketua KPK tersebut adalah pemimpin
yang tidak ada jarak dengan rakyatnya, pemimipin yang memikirkan
kesejahteraan rakyatnya, dan memimpin dengan hati atau berkarakter
(satu dalam kata dan perbuatan).

"Kita mempunyai 50 persen lebih dari 500-an pemimpin (kepala daerah)
yang menjadi 'pasien' KPK, karena itu kita perlu pemimpin 'gila' yang
aneh untuk ukuran Indonesia saat ini," katanya. 

Menurut dia, pemimpin "gila" juga selalu memikirkan kesejahteraan
rakyatnya, bahkan pemimpin "gila" itu tidak akan hidup mewah bila
rakyatnya belum sejahtera. "Pemimpin 'gila' juga selalu mewujudkan
kata dalam perbuatan," katanya.

Saat ditanya seorang pelajar dari Kalimantan tentang adanya pemimpin
yang korup tapi bisa terpilih lagi dalam pilkada langsung, ia mengatakan
hal itu terjadi karena perilaku korup di Indonesia sudah dianggap
perbuatan yang biasa.

"Tapi, adik-adik jangan meniru pemimpin seperti itu, karena kalau
pemimpin korup dipilih terus, saya jamin rakyat tidak akan pernah
sejahtera, karena kesejahteraan rakyat hanya ada dalam sumpah,
tapi tidak ada dalam perbuatan," katanya.

Oleh karena itu, KPK saat ini memperluas perhatian dari penindakan
kasus korupsi menuju pencegahan kasus-kasus korupsi. "Caranya,
kita lakukan perbaikan sistem dan pendidikan antikorupsi mulai dari
PAUD dengan dongeng hingga universitas," katanya.

Dalam kesempatan itu, Abraham Samad menyebut sembilan nilai-
nilai antikorupsi yakni kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan,
tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan.

"Karena itu, kalau adik-adik masih suka menyontek atau berbohong,
maka hal itu harus diakhiri, karena kalau diteruskan akan bisa
menumbuhkan perilaku koruptif," katanya dalam kongres yang
juga dihadiri 'guru bangsa' Buya Syafii Maarif itu.

Agenda kongres seribu pelajar se-Indonesia antara lain mengenal
budaya dan permainan serta kampung tradisional di Surabaya,
seperti permainan egrang. Selain itu, peserta juga diajak menanam
pohon dan bersih-bersih pantai di Kenjeran.

Berikutnya, peserta merumuskan Ikrar Pelajar di Taman Bungkul,
mengikuti Parade Juang dengan pakaian adat daerah masing-masing,
menyaksikan pameran pendidikan di Balai Pemuda, dan bertemu
tokoh seperti Syafii Maarif dan Ketua KPK Abraham Samad.

Lima Ikrar Pelajar adalah menjaga keutuhan NKRI; bertekad
menjadi pelajar yang berbudi luhur; berinisiatif dan turut terlibat
aktif dalam kehidupan sosial; menumbuhkan jiwa kewirausahaan
demi Indonesia yang berdikari; dan melestarikan lingkungan dan
ebudayaan Nusantara sebagai identitas dan kekayaan bangsa.

http://nasional.rimanews.com/politik/read/20141110/182083/Samad-Sebut-Jokowi-Pemimpin-Gila-?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebookUpdate : Nuruddin Lazuardi
Sumber : Antara    

Read More

DPR ITU PENJAHAT YANG MAHIR

" DPR itu penjahat yang mahir.Kalau perampok sebelum merampok mereka mempersiapkan diri dahulu dengan sarung tangan, kenderaan buat kabur, dan lain-lain.

Kalau persiapan DPR buat merampok caranya dengan merubah undang-undang."

Sebentar lagi mulai banyak orang-orang senayan yang gelisah dan tidur tak nyenyak... Wajar kalau selama ini banyak di antara mereka yang begitu ngotot ingin merubah Undang-undang, karena hal dapat memproteksi rasa aman terhadap prilaku kinerja yang cenderung korup.

Source: Fb Muji Widodo
Juga di wawancara Metrotv October 2014

Read More

Samad: Kita Ini Dibodohi Terus, Impor Itu Bohong

KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua KPK Abraham Samad saat memberikan materi dalam Rakernas PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013).

Samad: Kita Ini Dibodohi Terus, Impor Itu Bohong

JAKARTA, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku prihatin dengan banyaknya potensi pemasukan negara yang hilang akibat kebijakan pemerintah yang tak jelas. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dengan KPK bergerak secara progresif memberantas korupsi.

Saat memberikan materi di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Hotel Ecopark, Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013), Samad menyoroti kebijakan impor pangan yang ditempuh pemerintah. Dalam penelitian yang dilakukan KPK, banyak kebijakan impor yang tak perlu dilakukan karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang jauh dari sekadar cukup.

"Kita ini dibodoh-bodohi terus, impor-impor itu bohong karena KPK sudah memelajarinya," kata Samad.

Selain mengenai impor pangan yang tak jelas, Samad juga menyoroti lemahnya regulasi untuk melindungi sumber daya energi Indonesia. Ia mengatakan, dari 45 blok minyak dan gas (migas) yang saat ini beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing. Kondisi semakin parah karena banyak pengusaha tambang di Indonesia yang tak membayar pajak dan royalti kepada negara.

Dalam perhitungan KPK, potensi pendapatan negara sebesar Rp 7.200 triliun hilang setiap tahun karena penyelewengan tersebut. Bila ditotal, kata Samad, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel di setiap tahunnya dapat mencapai Rp 20.000 triliun. Namun, pendapatan sebesar itu tergerus karena pemerintah tidak tegas dalam regulasi dan kebijakan.

"Bila dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp 20 juta," ujarnya.

Atas semua itu, dalam Rakernas PDI Perjuangan, ia mendorong agar pemerintah menasionalisasikan semua blok migas dan potensi sumber daya alam yang kini dikuasai oleh asing. Ia juga mendesak pemerintah memperketat izin pada pengusaha tambang dan harus patuh pada pembayaran royalti serta pajak menyusul adanya rencana membuka 144 sumur migas baru di Indonesia pada 2013. "Supaya tak ada lagi anak putus sekolah, supaya Indonesia kembali ke kejayaannya," kata Samad.

KOMPAS.com - 

http://nasional.kompas.com/read/2013/09/07/1658214/samad.kita.ini.dibodohi.terus.impor.itu.bohong

Read More