Buat Mahasiswa yang Demo, Coba Disimak Alasan BEM FE UI dan UNPAD Dukung BBM Naik

Gbr Ilustrasi (admin)

Buat Mahasiswa yang Demo, Coba Disimak Alasan BEM FE UI dan UNPAD Dukung BBM Naik

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi UI dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD mendukung kenaikan BBM. Mereka menjabarkan sejumlah alasan.

"Tidak ada alasan lagi untuk tidak merealokasi Subsidi BBM ke subsidi sektor yang lebih dibutuhkan. Sangat jelas bukti bahwa Subsidi BBM sangat tidak tepat sasaran. Keuntungan dari Subsidi BBM hanya dinikmati oleh masyarakat yang berpendapatan menengah ke atas. Sehingga kebingungan pun muncul ketika ada orang yang menyuarakan 'Tolak Kenaikan Harga BBM'," demikian siaran pers BEM FEB UNPAD, Rabu (19/11/2014).

Mahasiswa FEB UNPAD ini tak sembarang bicara. Mereka sudah melakukan kajian melibatkan peneliti dari Center for Economics and Development Studies (CEDS) Universitas Padjadjaran yang pada akhirnya jatuh pada kesimpulan bahwa harga BBM harus segera naik.

Diuraikan sejumlah temuan kerugian dengan subsidi BBM yang besar, antara lain kerugian efisiensi (Welfare Loss) dari Subsidi BBM sebesar Rp 64 triliun, opportunity Cost dari subsidi BBM, subsidi BBM berdampak terhadap konservasi energi dan perubahan iklim (Subsidi BBM merusak kredibilitas komitmen Indonesia di mata komunitas internasional yang di sesuaikan dengan Coppenhagen Accord Commitment). 

"Subsidi BBM berdampak terhadap ketimpangan pembangunan sejak tahun 2008 hingga 2012 menunjukkan trend peningkatan kesenjangan pendapatan dan index Gini," urai BEM UNPAD.

Senada dengan BEM UNPAD, BEM FE UI juga mendukung kenaikan BBM. BEM FE UI memiliki kajian bahwa pada kenyataannnya, subsidi ini malah digunakan oleh kiranya lebih dari 70% masyarakat mampu. 

"Merekalah masyarakat yang secara tingkat pendapatan ekonomi sanggup untuk membeli barang pada harga pasar. Seiring waktu, konsumsi akan BBM premium kian meningkat. Hal ini tercermin dalam anggaran negara untuk subsidi BBM yang lebih dari 200 triliun. Sementara pembangunan produktif Indonesia yang lain membutuhkan modal yang tidak sedikit," demikian keterangan BEM FE UI.

Dalam keterangannya, BEM FE UI menyoroti sejumlah alasan bahwa Subsidi BBM yang semakin membengkak telah membebani APBN dan mengurangi fiscal space, padahal, alokasi subsidi BBM sangat timpang dibandingkan alokasi untuk aspek lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

"Subsidi BBM merupakan salah satu faktor utama penyebab defisit ganda yang dialami oleh Indonesia, di mana dengan mengurangi subsidi BBM, APBN dan neraca pembayaran dapat diselamatkan. Subsidi BBM merupakan kebijakan yang mistargetted, di mana masyarakat berpendapatan menengah ke atas mendapat porsi paling besar dari subsidi. Subsidi BBM justru merupakan salah satu faktor penyebab semakin besarnya tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia," urai BEM FE UI menguraikan sejumlah alasan.

Source : http://news.detik.com/read/2014/11/19/083733/2752333/10/buat-mahasiswa-yang-demo-coba-disimak-alasan-bem-fe-ui-dan-unpad-dukung-bbm-naik

Read More

Jika Anda tidak tahu tentang pemerintahan lebih baik diam

Gbr Ilustrasi.

Jika Anda tidak tahu tentang pemerintahan lebih baik diam

Jika ada progam kebijakan dari pak presiden tolong jangan langsung menista dan mengkritik yang negatif .
liatlah dulu keada'an negara kita sekarang yang sangat tertinggal dengan negara negara tetangga. lihatlah dan berfikirlah, jangan begitu gampangnya kalian mencaci maki tentang kebijakan presiden soal BBM.
sebelum anda semua merasa hebat dengan mengkritisi presiden tolong kritik diri sendiri, sudahkah anda jadi pahlawan yang memperjuangkan bangsa.
jika anda tidak tahu tentang pemerintahan lebih baik diam dan ikuti saja apa yang sudah berlaku.
diam lebih baik dari pada mencaci maki.
karna sesungguhnya anda semua (pendemo BBM) tidak tahu apa apa tentang pemerintahan negara.

bukan hanya indonesia yang mengalami soal BBM.
bacalah kutipan di bawah ini dan berfikirlah sebelum komentar.

Sabtu, 22/11/2014 10:00 WIB
Indonesia Naikkan Harga BBM,
Malaysia Hapus Subsidi BBM
Wahyu Daniel - detikFinance
Jakarta - Kebijakan subsidi BBM antara Malaysia
dan Indonesia dibanding-bandingkan oleh media
asing. Malaysia berencana untuk menghapus
subsidi BBM bulan depan.
Langkah pemerintah Malaysia menghapus subsidi
BBM untuk bensin dan diesel ini dilakukan untuk
penghematan anggaran, dan menekan defisit
anggaran.
Dilansir dari BBC , Sabtu (22/11/2014),
pemerintah Malaysia menyatakan, harga BBM
harus dibiarkan mengambang naik-turun, sesuai
dengan harga minyak dunia dan nilai tukar
ringgit.
Dalam 6 bulan terakhir ini, harga minyak dunia
memang turun lebih dari 30%. Sementara nilai
tukar ringgit terhadap dolar AS menguat 0,3%.
"Bila harga minyak mentah di pasar meningkat,
maka harga bensin RON 95 (yang jadi bensin
subsidi) dan harga solar juga akan naik.
Demikian juga sebaliknya," ujar Kementerian
Perdagangan Malaysia.
BBC membandingkan kebijakan ini dengan yang
dilakukan pemerintahan Indonesia. Presiden Joko
Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM subsidi
30%, dan berencana untuk mengalihkan anggaran
tersebut ke sektor-sektor produktif.

Source : FB Abdul Ghofur Pratama

Read More

“Bom Waktu” dan Tantangan Buat Pemerintah Baru Jokowi-JK

“Bom Waktu” dan Tantangan Buat Pemerintah Baru Jokowi-JK

Dijadikannya Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Jero Wacik, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 3 September 2014, cukup mengejutkan dari segi timing atau waktu penetapan. Hal ini karena terjadi pada hanya dua bulan sebelum berakhirnya masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun, penetapan tersangka terhadap Jero Wacik itu bukan sama sekali tidak terduga. Hal itu jelas jika kita mengikuti langkah KPK sebelumnya. KPK telah mengembangkan penyidikan kasus suap yang menimpa Rudi Rubiandini, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Penetapan Jero Wacik sebagai tersangka adalah hasil dari pengembangan kasus KPK tersebut.

Penetapan status tersangka KPK atas Jero Wacik, yang juga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, partai yang didirikan dan dipimpin SBY, menjadi pukulan terakhir bagi pemerintahan SBY dan Partai Demokrat. Inilah “kenang-kenangan terakhir” yang mungkin diingat publik dari pemerintahan SBY, meski SBY dengan susah payah telah berusaha menghindarkan “kenangan buruk” terhadap pemerintahannya.

Demi “citra baik,” SBY memilih tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai Presiden RI. SBY tidak ingin dikenang sebagai Presiden yang menaikkan harga BBM, kebijakan yang tidak populer dan biasanya menimbulkan aksi protes serta perdebatan pro-kontra sengit, di penghujung masa jabatannya.

Padahal SBY dan tim ekonominya tahu betul, berdasarkan tren konsumsi BBM bersubsidi yang bisa diprediksi cukup akurat, pada Oktober 2014 kuota subsidi BBM akan jebol. Tak ada lagi alokasi anggaran untuk subsidi BBM. Artinya, subsidi BBM untuk konsumsi November-Desember 2014 adalah nol rupiah. Jika anggaran negara mau diselamatkan, rakyat akan dipaksa untuk mengkonsumsi BBM non-subsidi mulai akhir Oktober 2014. Ada risiko keresahan sosial, polemik, aksi protes, atau politisasi oleh sejumlah kalangan di DPR.  

Tetapi pasca Oktober 2014 itu sudah bukan lagi era SBY, tetapi era pemerintahan baru di bawah Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla. Jika SBY menaikkan harga BBM sekarang, beban fiskal buat pemerintahan baru di bawah Jokowi-JK akan berkurang. Jokowi-JK butuh ruang fiskal untuk menerapkan program-program ekonomi dan janji-janji masa kampanye yang pro-rakyat. Namun jika SBY menunda-nunda kenaikan harga BBM dengan berbagai alasan, beban fiskal akan meningkat dan tidak menyelesaikan masalah jebolnya kuota subsidi BBM.

Ini hanya menunda-nunda persoalan sehingga terakumulasi semakin besar. Pemerintah Jokowi-JK  yang mulai bertugas di penghujung Oktober akan dipaksa oleh situasi untuk menaikkan harga BBM, pada level persentase yang jauh lebih tinggi, dibandingkan jika pemerintah SBY sudah menaikkan atau “mencicil kenaikan” harga BBM lebih dulu sekarang.

Sebagaimana orang berutang, menunda cicilan utang tidak akan menuntaskan masalah, karena di ujung-ujungnya justru harus membayar cicilan pada tingkatan yang lebih besar. Itulah sebabnya sejumlah pengamat mengatakan, SBY meninggalkan “bom waktu” permasalahan subsidi BBM pada pemerintahan baru Jokowi-JK. SBY lebih mementingkan citra populer pemerintahannya ketimbang mengambil tindakan yang benar, dan bekerjasama dengan pemerintahan baru mengatasi masalah subsidi BBM.

Saya tidak sepakat dengan tudingan bahwa Jokowi-JK ingin mempertahankan “citra populer” dan hanya mau “terima bersih,” dengan mendesak pemerintah SBY agar menaikkan harga BBM atau mengurangi subsidi BBM sekarang. 

Pertama, harus diingat bahwa bahkan pada masa kampanye pemilihan presiden, Jokowi secara terbuka dan tegas mengatakan, ia akan mengurangi bahkan mengakhiri subsidi BBM di masa pemerintahannya. Artinya, sejak awal Jokowi tidak menjual popularitas murahan dengan memberi “angin surga” buat rakyat.

Pemerintah Jokowi-JK tidak akan mempertahankan harga BBM yang ada sekarang selama-lamanya. Itu jelas tidak rasional, tidak mungkin diterapkan karena sangat membebani anggaran negara, dan tidak mendidik buat rakyat. Oleh karena itu, jika pemerintahan Jokowi akan menaikkan harga BBM, hal itu bukan hal baru atau luar biasa, tapi sekadar mewujudkan janji masa kampanye.

Kedua, jika “popularitas” dan “pencitraan” menjadi problem yang dikhawatirkan pihak SBY, pihak Jokowi sebetulnya bisa menawarkan solusi. Misalnya, kenaikan harga BBM itu dideklarasikan sebagai hasil keputusan dan kesepakatan bersama antara Presiden SBY dan Presiden terpilih 2014-2019 Jokowi. Dengan demikian, kedua pihak “berbagi beban politik” bersama, demi suatu kebijakan yang oleh keduanya dianggap tepat untuk kebaikan rakyat di masa depan. Sayangnya, opsi bersama ini juga tidak dipilih oleh SBY.

Oleh karena itu, problem dan tantangan yang harus dihadapi pemerintahan baru Jokowi-JK, akibat kelambanan atau keengganan SBY memikul risiko dan bertindak tegas soal urgensi pengurangan subsidi BBM, menjadi semakin berat. 

Dijadikannya Menteri ESDN Jero Wacik sebagai tersangka pelaku korupsi oleh KPK tentu semakin membuat SBY enggan mengurangi subsidi BBM, mengingat citra pemerintahannya yang sudah terlanjur karut marut oleh skandal korupsi beberapa menterinya.

Di sisi Jokowi sendiri, kini sebagai seorang Presiden terpilih dan pemimpin nasional, ia dituntut untuk membuktikan kepemimpinannya, menghadapi krisis ysang sulit justru di awal pemerintahannya. Tidak ada waktu luang bagi Jokowi-JK untuk bersantai.

Tantangan seorang pemimpin bukanlah pada penanganan isu-isu dengan implikasi ringan yang disukai konstituen. Namun, seorang pemimpin sejati ditantang untuk berani mengambil tindakan penuh risiko yang diyakininya benar, demi kepentingan rakyat banyak, meskipun ia sadar bahwa tindakan itu tidak populer, bahkan di mata konstituennya sendiri.

Dalam hal kenaikan harga BBM, rakyat Indonesia sebetulnya bukannya tidak bisa diajak “berbagi beban” (baca: menderita). Sejarah membuktikan bahkan sejak perang kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat Indonesia bersedia menanggung derita, dengan ikut melindungi para pejuang kemerdekaan dari pengejaran pasukan penjajah Belanda. Rakyat bahu-membahu memberikan pasokan logistik untuk para laskar gerilya, yang kemudian menjadi cikal bakal pembentukan Tentara Nasional Indonesia.

Rakyat bersedia berbagi beban demi kemaslahatan bangsa dan negara, asalkan mereka melihat ada semangat kebersamaan dan keadilan dalam “berbagi beban” itu. Mereka mau menanggung susah, asalkan pemerintah dan para pejabatnya juga menunjukkan sikap prihatin yang sama, seperti berperilaku hemat, mengurangi pengeluaran yang tidak urgen, tidak tampil bermewah-mewah, melakukan efisiensi menyeluruh, memberantas korupsi dan penyimpangan lain, dan seterusnya.

Oleh karena itu, rencana menaikkan harga BBM itu harus diimbangi dengan keseriusan dalam memberantas “mafia migas” dan berbagai perilaku korupsi yang merajalela di bisnis migas. Hal-hal semacam ini sudah dipahami oleh Jokowi. Penetapan tersangka korupsi oleh KPK pada Jero Wacik adalah satu contoh, yang harus ditindaklanjuti dengan tindakan tegas lain dalam pemberantasan korupsi.

Program-program kompensasi buat rakyat kecil, yang nafkah hidupnya akan terganggu akibat kenaikan harga BBM itu, juga harus disusun secara jelas, terarah, terukur, dan transparan.  Jika hal-hal ini dilakukan secara serius dan konsisten oleh pemerintah baru Jokowi-JK, rakyat akan menerima kenaikan harga BBM sebagai realitas yang memang perlu dan tidak terhindarkan.

Kenaikan harga BBM adalah sesuatu yang diakui memang kurang menyenangkan, tetapi harus ditanggung bersama demi kebaikan bersama. Tanpa pendekatan “kebersamaan dengan rakyat” semacam ini, kenaikan harga BBM hanya akan menjadi kebijakan tidak populer, dan bahan mainan para politisi yang mencari popularitas murahan. Dan yang terburuk, ia juga tidak memberi nilai lebih buat kepentingan rakyat dan buat kepentingan nasional.

Dalam dua bulan terakhir ini, kita tidak bisa berharap lebih banyak pada rezim SBY. SBY sudah memutuskan untuk “main aman” sampai berakhirnya masa jabatan, Oktober mendatang. Kini harapan bertumpu pada Jokowi-JK. Semoga Jokowi-JK sanggup memikul beban tanggung jawab itu!

(Satrio Arismunandar, Doktor Ilmu Pengetahuan Budaya dari UI dan kandidat Komisioner KPK)

Source : http://www.nefosnews.com/post/opini/bom-waktu-dan-tantangan-buat-pemerintah-baru-jokowi-jk

Read More

" WARISAN PEMERINTAHAN AGEN ASING " . Rakyat bangsa Indonesia tidak perlu kaget , tidak perlu mengeluh jika nantinya Pemerintahan Jokowi - JK harus menaikkan harga BBM pada awal pemerintahan.

" WARISAN PEMERINTAHAN AGEN ASING " . Rakyat bangsa Indonesia tidak perlu kaget , tidak perlu mengeluh jika nantinya Pemerintahan Jokowi - JK harus menaikkan harga BBM pada awal pemerintahan. 

Inilah w a r i s a n - t i n g g a l a n Pemerintahan Yudoyono pada saat kini. HUTANG tinggalan Sby Rp 3200 trilyun. Subsidi BBM yang semula 46Juta Kililiter - KL , karena kebijakan mobil murah membengkak terus menjadi 48 juta Kl , dan hingga akhir 2014 bisa mencapai 52,41 juta Kl. Inilah yang sebabkan j e b o l n y a subsidi BBM . Pemerintah Yudoyono menghambur - hamburkan energi BBM yang tidak tanggung - tanggung. 

Padahal dari kebutuhan 1,3 juta barrel / day , lifting BBM Pemerintah Yudoyono hanya mampu memenuhi 820.000 barrel / day saat kini . Terus darimana sisanya dicukupi ? Impor . SIAPA yang impor ? Pemerintah lewat MAFIA Migas . SIAPA mafia Miganya ? . Mafia Migasnya adalah orang - orang dalam pemerintahan Sby sendiri melalui PETRAL , anak perusahaan Pertamina yang KANTORNYA di SINGAPORE. Mereka itu adalah : Muhammad Riza Chalid ( gembong mafia minyak dari era Soeharto yang kini n e m p e l ke Sby ) kerja sama dengan : Hatta Rajasa , Purnomo Yusgiantoro , Erwin Sudjono dan Hartanto Edi Wibowo ( keluarga Ny Ani Yudoyono ) , Zahdi Saleh , Evita Legowo yang semuanya orang - orang Sby. Import dari Singapore . Selama 10 tahun Pemerintahan Yudoyono TIDAK MAU membikin k i l a n g ,untuk meningkatkan produk BBM dalam Negeri . 

Jika membikin kilang lagi didalam negeri , maka i m p o r dari para MAFIA itu akan terganggu kepentingannya. Kalang kabutnya kebutuhan BBM dalam negeri selama ini , suka atau tidak suka , adalah PERMAINAN pemerintahan Sby sendiri bersama para MAFIA MIGAS yang mana adalah orang - orang Sby sendiri untuk memperkaya pribadi , keluarga dan kelompoknya . Rakyat yang jadi korban. PERTAMINA pernah merngalami kejadian PAHIT , pada saat Widya Purnama ( bekas dirut Pertamina ) sudah berusaha k e r a s bersama Bank - bank Pemerintah termasuk BI untuk pengumpulan DANA untuk membiayai p e n g o l a h a n dan operate - b l o k CEPU oleh anak bangsa sendiri . 

Tetapi hanya dalamHITUNGAN HARI demikian Menlu AS C. Rice datang ke Jakarta ,maka Sby langsung serahakan pengolahan dan operate Bolk Cepu pada EXON Amerika . Padahal Pertamina BISA MENGOLAH dan MENGOPERASIKAN sendiri . Demikian juga untuk Blok Semai IV Arafuru , Pertamina DIKALAHKAN oleh pemerintah Yudoyono hanya karena BONUS TANDATANGAN ( Sign Bonus ) Amerada Hess Amerika LEBIH TINGGI dari pada Pertamina . Dan tahun lalu terulang lagi , PERTAMINA DIKALAHKAN lagi oleh Pemerintah Yudoyono yang lebih mremilih British Petroleum - BP Inggris untu pengolahan Kilang Tangguh Papua . 

Lagi -lagi diduga adanya GELAR KSATRIA PENJAGA KAMAR MANDI dari Kerajaan Inggris . Bukan hanya Yudoyono yang seperti demikian itu , Soeharto juga tinggalkan HUTANG Rp 1600 trilyun waktu lengser. Sumber Daya Alam - SDA d i o b r a l untuk kepentingan Asing . Sebut saja Freeport, Newmont , Senggigi , Caltex , Total , Mobil Oil dan sebagainya . 

Ditambah KUCURAN BLBI pada anak - anak , keluarga , saudara dan k r on i n y a ,kemudian total BLBI Rp 600 T dan HUTANG Rp 1600 trilyun adalah Megawati Soekarnoputri yang disuruh t a n g g u n g - b e b a n n y a . Megawati Soekarnoputri yang disuruh c u c i - p i r i n g tinggalan PESTA PORA Soeharto Sama PERSIS sekarang Sby tinggalkan HUTANG Rp 3200 trilyun dan j e b o l n y a subsidi BBM bisa mencapai sekitar Rp 350 - Rp 40p trilyun , maka Jokowi - Jk yang disuruh t a n g g u n g - b e b a n n y a . Jokowi - JK yang disuruh c u c i - p i r i n g n y a PESTA PORANYA hambur - hambuiran uang Pemerintahan Yudoyono termasuk s k a n d a l Century. TINGGALAN 32 TAHUN ORBA SOEHARTO dan 10 TAHUN REZIM PENCITRAAN SBY AGEN KEPENTINGAN AMERIKA , INGGRIS , PERANCIS DAN BARAT .

Source : FB Putranto Argo
https://www.facebook.com/putranto.argo/posts/1528327950715170

Read More

JOKOWI DAN PEMERINTAHAN PRESIDENSIEL . Kubu Prahara sudah ancang - ancang untuk m e n j e g a l Jokowi - Jk di Parlemen.

 JOKOWI DAN PEMERINTAHAN PRESIDENSIEL . Kubu Prahara sudah ancang - ancang untuk m e n j e g a l Jokowi - Jk di Parlemen.

Jumlah anggota DPR kubu Jokowi - Jk 207 suara dan Anggota DPR kubu Prabowo 353 suara. APAKAH dengan total suara kubu Prabowo 353 mudah untuk menjegal Jokowi - JK..?? T i d a k ..! Sistem Pemerintahan yang di canangkan Jokowi - Jk adalah P r e s i d e n s i e l . Artinya presiden bertanggung jawab kepada RAKYAT , tidak bertanggung jawab pada DPR . " PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TIDAK DIPILIH OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DENGAN SUARA YANG TERBANYAK " . 

Dalam sistem presidensiel kedudukan DPR dan Presiden adalah N E B E N ( setingkat , sejajar ) dan TIDAK BISA saling menjatuhkan. Dalam kabinet Presidensiel yang dilakukan oleh Jokowi - Jk adalah kebijakan utama untuk rakyat , yang disebut ekonomi kerakyatan. Dalam sistem seperti ini , maka DPR yang akan menjadi sorotan langsung terus menerus oleh Rakyat . 

Jika DPR mau menjegal Presiden ,maka DPR akan berhadapan dengan rakyat. DPR yang kerjanya tidak bagus , tidak berjuang untuk rakyat bangsa dan negara , bisa diturunkan , bisa d i r e c a l l oleh rakyat dengan menggunakan prosedur - prosedur yang berlaku . Dan rakyat tidak usah demo besar - besaran ke DPR Senayan , tetapi bisa mengusulkan secara prosedural dan tertulis lewat DPRD . 

Dari DPRD kemudian bisa diusulkan ke DPR Pusat Senayan . Anggota DPR tidak bisa mewakili partai semata , tetapi harus bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan rakyat . Anggota DPR harus bisa berpolitik untuk menghadapi ASING . Anggota DPR harus bisa bersikap politik menghadapi rongrongan negara baik dari dalam maupun dari luar. Anggota DPR hartus bisa berpolitik professional , sehingga Rakyat , bangsa dan negara menjadi kuat , tegak , kokoh dan mandiri. BUKAN anggota DPR yang cuma yes men serta menjadi tukang s t e m p e l dan k e t o k - p a l u .

Source : FB Putranto Argo

Read More

" Inilah PENERIMA Subsidi BBM kebijakan Yudoyono " .

" Inilah PENERIMA Subsidi BBM kebijakan Yudoyono " . 

Dari Rp 256 trilyun subsidi BBM ,sebesar 53 % = Rp 153,68 trilyun mobil pribadi , 40 % = Rp 102,4 trilyun sepeda motor , 4 % = Rp 10,24 trilyun mobil Box dan sejenisnya , 3 % = Rp 7,68 trilyun truk dan angkutan berat lainnya . Dengan JEBOLNYA subsidi BBM 46 juta Kl , yang hingga akhir tahun 2014 bisa mencapai 52,1 Juta Kl dan perkiraan sekitar Rp 350 trilyun akibat kebijakan m o b i l - m u r a h , berarti subsidi untuk mobil pribadi saja = Rp 185,5 Trilyun . 

Masih mendingan jika tiap rumah tangga hanya memiliki SATU mobil pribadi . KENYATAAN dalam SATU rumah tangga ada 3,4 5 , bahkan puluhan mobil pribadi untuk para pimpinan , pejabat dan Orang - orang kaya lainnya. Ini berarti 10 tahun kebijakan subsidi BBM pemerintah Yudoyono HANYA terbesar untuk orang- orang kaya. Jokowi - JK TIDAK PERLU TAKUT menaikkan harga BBM , karena kebijakannya untuk EKONOMI PRODUKTIF menyangkut : pupuk - bibit untuk p e t a n i , solar untuk n e l a y a n , infra struktur , peningkatan kesehatan dan pendidikan . KSI kartu sehat indonesia dan KPI kartu pintar Indonesia untuk rakyat Indonesia . 

Secara berangsur jumlah penggunaan TRANPORTASI UMUM akan diperbesar , dan jumlah mobil pribadi akan berkurang . Negara maju adalah Negara yang rakyatnya terbesar menggunakan transportasi umum seperti : Jepang , Inggris , Perancis , China dan sebagainya. Di Jepang jarang orang memiliki mobil pribadi , karena urusannya sangat repot, sedangkan pemerintah sudah menyediakan berbagai jenis transportasi yang cepat dan murah . Sekarang tinggal terserah kepada kebijakan Sby . Mau menaikkan harga BBM , c i t r a Sby merosot . TIDAK menaikkan harga BBM ,maka rakyat yang akan antre berderet untuk antri solar dan premium.

 Jika rakyat kemudian mencak - mencak dan ngedumel , adalah masa pemerintahan akhir Sby. Jika kemudian pada saat mulai berkuasa Jokowi - Jk menaikkan harga BBM , rakyat akan menyetujuinya dari pada antre terus berkepanjangan. Yang baku e k o n o m i bisa berjalan normal , meski harga BBM bisa naik mencapai Rp 8000 - Rp 9000 . 

Dan Jokowi - JK HARUS BERANI menaikkan harga BBM agar ekonomi rakyat bisa normal dan lancar . Jokowi - Jk menaikkan harga BBM untuk hal - hal yang p r o d u k t i f bagi petani ,nelayan , rakyat , dan t i d a k - u n t u k para pemilik mobil -mobil mewah .

Source : FB Putranto Argo

Read More

BSIDI BBM JEBOL , SBY NGAKU PINTER , KEBLINGER " . Selama 10 tahun KEBIJAKAN ENERGY SBY NOL BESAR

"SUBSIDI BBM JEBOL , SBY NGAKU PINTER , KEBLINGER " . Selama 10 tahun KEBIJAKAN ENERGY SBY NOL BESAR 

" SUBSIDI BBM JEBOL , SBY NGAKU PINTER , KEBLINGER " . Selama 10 tahun KEBIJAKAN ENERGY SBY NOL BESAR . Cuma menghambur - hamburkan UANG RAKYAT . Pemborosan yang tidak terkendali . Tiap tahun RAPBN rp ribuan Trilyun , hasilnya tidak jelas. TIDAK ADA perubahan signifikan yang membaik di Republik ini. TIDAK membangun Kilang . TIDAK kembangkan energi BBM ke GAS. 

Padahal l i f t i n g BB MIndonesia semakin TURUN sedangkan kebutuhan semakin MEMBESAR . Sewaktu Sby mulai berkuasa tahun 2004 , LIFTING BBM masih bisa mencapai 1,01 JUTA barrel / day . sekarang tahun 2014 LIFTING BBM negeri ini tinggal 820.000 barrel / day. Artinya sudah ada PENURUNAN sebesar 250.000 barrel / day . 

Penurunan yang besar sekali . Eksplorasi - produksi Pertamina tidak menghasilkan sesuai yang diharapkan . K e b l i n g e r n y a Negeri ini sejak era Soeharto hingga Yudoyono , ternbesar r e s e r v o i r kandungan Migas dikuasai Asing : Amerika , Inggris , Perancis dan belakangan China . Untuk negara - negara maju , justru 90 % sumber migas dikuasai negara dan hanya 10 % dikuasai Asing . Berkebalikan dengan Indonesia , dimana Pertamina hanya mengelola 1 4 - 20 % , sedangkan 85 % dikuasai oleh ASING. 

Tidak ada usaha agar sumbermigas republik ini diolah dan dikelola oleh rakyat bangsa sendiri. sumber - sumber MIGAS di pakai b a n c a k a n Asing utamanya amerika , Inggris , Perancis , Jepang . Sudah sangat jelas kemampuan produksi dalam negeri TURUN , tetapi SBY malahan mengeluarkan kebijakan MOBIL MURAH . Akhirnya keperluan BBM MEMBENGKAK segunung anakan. YUDOYONO dan Orang - orangnya TIDAK MIKIR . TIDAK ADA kemauan untuk menjadi bangsa mandiri . Tidak ada kemauan terbesar mengolah sumber Migas oleh anak - anak bangsa sendiri . TIDAK ADA langkah seperti yang dilakukan oleh HUGO CHAVES Venezuela , sehingga Rakyat masyarakat Venezuela makmur . 

Ditekankan oleh Hugo Chaves semua investor Asing yang memproduksi Migas harus menjual hasil produksinya pada Pemerintah Venezuela , yang tidak mau dipserilhakan hengkang dari Venezuela. Jika aturan seperti itu bisa d i t r a p k a n di Indonesia ,maka rakyat bangsa Indonesia sudah pasti kebanjiran minyak dan gas. Harga minyak - gas menjadi murah meriah dan seluruh rakyat Indonesia makmur dan sejahtera .
SBY Bantah Bebani Pemerintahan Jokowi

Source : Fb Putranto Argo

Read More

" OKTOBER - NOVEMBER 2014 STOCK PREMIUM - SOLAR HABIS " . Menaikkan HARGA BBM bukan suatu hal yang sakral atau istimewa.

" OKTOBER - NOVEMBER 2014 STOCK PREMIUM - SOLAR HABIS " . Menaikkan HARGA BBM bukan suatu hal yang sakral atau istimewa.

 Yang baku alasannya dan tujuannya jelas dan rasional. RAKYAT - MASYARAKAT LUAS HARUS DIBERI PENGERTIAN , karena BBM adalah sumber energi yang TIDAK BISA DIPERBARUI dan jumlahnya terbatas didalam perut bumi Indonesia . Sedangkan kebutuhan rakyat bangsa Indonesia berkembang dan bertambah terus , seiring dengan naiknya j u m l as h - p e n d u d u k . Jika kondisi sebenarnya tidak perlu memungkinkan untuk menaikkan BBM yAaaaaa...tidak perlu naik. Sebut saja MARET 2014 , waktu Yudoyono mau naikkan harga BBM . 

Terang saja saat itu MASIH ADA SISA ANGGARAN 2012 , menjelang MASA PEMILU tahun politik yang rawan. Pemerintah Sby , bisa menghemat dari PENGELUARAN biaya DINAS Angota DPR dan Menteri + Pejabat - pejabat pemerintah . Menaikkan PAJAK . FAKTA Yudoyono yang seharusnya mengeluarkan BANSOS Rp 53 trilyun , kemudian naik menjadi rp 72 trilyun, dan menjelang PILPRES mengeluarkan BANSOS hingga Rp 93 trilyun. Ini artinya naikkan harga BBM hanya untuk BANCAKAN MENJELANG PILPRES . 

Bagi - bagi UANG untuk partai KOALISI KEKUASAAN . Adalah SANGAT RASIONAL jika Oposisi dibawah PDIP m e n o l a k - k e n a i k a n BBM. SANGAT BERBEDA dengan kondisi saat kini akibat Yudoyono hambur - hamburan begini terus , dan JEBOLNYA Subsidi BBM dari 46 JUTA Kilo liter - Kl yang mencapai 52,1 JUTA Kilo liter ( = Rp 350 trilyun ) . 

Dan jika penggunaan BBM premium dan s o l a r hambur - hamburan terus maka BULAN OKTOBER - NOVEMBER 2014 , BBM KOSONG MELOMPONG ALIAS HABIS TOTAL . Yudoyono bisa MASA BODOH , karena pemerintahan sudah beralijh ke Jokowi - JK. PADAHAL YANG MEMBUAT KESALAHAN FATAL ADALAH PEMERINTAH SBY SENDIRI YANG MENGOBRAL KEBIJAKAN MOBIL MURAH . Tidak ada permasalahan bagi Jokowi - Jk untuk m e n a i k k a n harga BBM . Rakyat - Masyarakat luas SUDAH TAHU yang sesungguhnya .

 Jikapun Megawati yang mendukung Jokowi - Jk menaikkan harga BBM alasannya sangat jelas. STOCK BBM benar - benar telah habis di Pertamina . Supaya ekonomi tetap bisa berjalan maka Jokowi - Jk perlu naikkan harga BBM untuk premium dan solar . RAPBN yang dicanangkan Yudoyono 15 Agustus 2014 , DEFISIT Rp 257 TRILYUN yang dib e b a n k a n pada Jokowi - Jk. " ADALAH JOKOWI - JK YANG MENANGGUNG TINGGALAN HUTANG YUDOYONO SEBESAR Rp 3200 TRILYUN , DEFISIT APBN RP 257,6 TRILYUN DAN JEBOLNYA SUBSIDI BBM Rp 350 - Rp 400 TRILYUN .

Source : FB  Putranto Argo

Read More

" TIM TRANSISI DAN AKAL BULUS SBY " .

" TIM TRANSISI DAN AKAL BULUS SBY " . 

Tim Transisi Jokowi - Jk tidak perlu terpaku pada akal bulus Sby. Rakyat bangsa Indonesia tahu benar , 10 tahun pemerintahan Yudoyono adalah NEO ORBA Jilid II , yang kebijakan dan pola pikir sama persis dengan Orba Soeharto. Sby mengeluarkan idea transisi , adalah demi kepentingan Sby dibalik itu semua . Yang jelas langsung terlihat adalah p e n c i t r a a n . 

Toh Sby faktanya juga TIDAK MAU menaikkan BBM pada saat kini , meski subsidi BBM sudah JEBOL alang kepalang. Problema yang sangat serius adalah bagaimana jika bulan Oktober - November 2014 STOCK BBM PREMIUM - SOLAR sudah KOSONG - ALiAS HABIS..? 

Ekonomi Indonesia akan jungkir balik. Pertamina tidak bisa demikian sesaat , langsung mengadakan BBM seketika , ada jangka waktunya . t e r f o k u s pada pertamax yang harganya mahal , tetapi keuntungan besar bagi MAFIA MIGAS : Hatta Rajasa ( besan Sby ) , Erwin Soedjono dan Hartanto Edi Wibowo ( keluarha Ny Ani Yudoyono ) , Purnomo yusgiantoro , Riza Chalid ( gembong Mafia Minyak dan Gas dari era soeharto yang kini nempel pada Sby ) , Evita Legowo dan zahdi Saleh . 

Kesemuanya adalah orang - orang Sby . Karena itu Jokowi - Jk nothing to loose saja . Jungkir baliknya BBM saat kini BUKAN kesalahan Jokowi - JK tetapi adalah BOROS dan HAMBURAN - HAMBURAN kebijakan Yudoyono terkait subsidi energi minyak dan gas . Demikian Jokowi - Jk berkuasa , langsung menaikkan harga BBM , RAKYAT SUDAH TAHU persoalan yang sesungguhnya dan pamor Jokowi - Jk TIDAK akan turun atau merosot . 

Apa lagi FAKTA SEJARAH telah membuktikan , selama 10 tahun kekuasaan Yudoyono TIDAK LEBIH BAIK dari pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang hanya 3 tahun. Megawati bisa swasembada pangan lagi , bisa MENURUNKAN HUTANG dari Rp 1600 trilyun pesta poranya Orba Soeharto menjadi Rp 1200 trilyun. 

Demikian Yudoyono berkuasa HUTANG langsung membubung setinggi gunung dari Rp 1200 tahun 2004 menjadi Rp 3200 trilyun pada tahun 2014. Ini berarti Yudoyono tiap tahun membuat HUTANG NEGARA rata - rata Rp 200 Trilyun. Sama persis Soeharto , sumber daya alam - SDA d i o b r a l - untuk b a n c a k a n AMERIKA , INGGRIS , PERANCIS , JEPANG dan sekutunya . Pada periode I pemerintahan Yudoyono , sebenarnya yang pegang kendali dan kebijakan adalah Jusuf Kalla , termasuk masalah ACEH. 

Demikian periode KIB II , babak belur pemerintahan SBY . Tidak terarah , isinya hanya pencitraan dan hutang dan hambur - hamburan. Sebut saja , jika Megawati pemilu 2004 , hanya mengeluarkan dana Rp 6 - Rp 7 trilyun, tetapi pemilu 2009 m e n g h a m b u r k a n dana Rp 47,7 trilyun. PEMILU TERBURUK setelah Reformasi. Dan pemilu tahun 2014 menelan dana Rp 16 - Rp 17 Trilyun. Oleh penghematan KPU , pemilu SATU putaran untuk Pilpres , KPU bisa menhemat Rp 2,5 - Rp 3 trilyun , sehingga dana pemilu tahun 2014 sebesar Rp 13 - rp 14 trilyun. 


Pemerintahan saat kini yang akan datang d i m o t o r i oleh : Megawati Soekarnoputri , Joko Widodo , dan Jusuf Kalla . TIDAK PERLU ada kekhawatiran sedikitpun , karena ketiganya sudah proffesional dan berpengalaman memegang dan mengelola tampuk kekuasaan negara . 

Tinggal DUKUNGAN rakyat seluruh bangsa Indonesia untuk BANGKITNYA KEMBALI Republik tercinta ini

Source : FB Putranto Argo
https://www.facebook.com/putranto.argo/posts/1529028913978407

Read More