Latest News

Showing posts with label Hasil Kinerja. Show all posts
Showing posts with label Hasil Kinerja. Show all posts

Monday, 9 June 2014

Prestasi Jokowi selama memimpin Jakarta



Prestasi Jokowi selama memimpin Jakarta :
1. Efisiensi Anggaran Pelantikan. Dari sejak sebelum Jokowi dilantik, Jokowi sudah menekankan agar anggaran untuk pelantikannya nanti bisa ditekan serendah mungkin. Dan akhirnya anggaran pun dikurangi menjadi 500-an juta dari yang asalnya 1,05 milliar.
2. Menghilangkan gaya kepemimpinan yang protokoler dan tidak menggunakan voorijder dalam aktivitas kesehariannya saat blusukan menginspeksi masalah lapangan.
3. Menepati janji kampanyenya untuk lebih lama berada di lapangan dan tidak hanya duduk dibelakang meja. Setelah pelantikan, Jokowi langsung berkeliling untuk melihat secara langsung permasalahan ditengah-tengah masyarakat, mulai dari melihat kondisi perkampungan, hingga melihat langsung kondisi sunga-sungai yang ternyata sangat tidak terurus dengan banyaknya sampah. Jokowipun langsung memerintahkan dinas PU untuk segera membersihkannya dengan menambah ekscavator.
4. Membuka Kantor balai kota untuk rakyat. Sekarang rakyat bisa leluasa menyampaikan keluhan ke balai kota dan bisa merasakan indahnya balai kota daripada sebelumnya yang terkesan angker dan kurang welkam
5. Sidak ke kelurahan-kelurahan untuk mendisiplinkan kinerja aparat di tingkat kelurahan yang ternyata selama ini sangat tidak disiplin seringkali melakukan pungutan-pungutan liar.
6. Ketegasan dalam Kepemimpinan. Sikap tegas Jokowi dalam menghadapi birokrasi yang berbelit dibuktikan dengan perombakan jajaran dinas di Pemprov DKI, dengan digantikannya kepala dinas PU yang tidak bisa mengikuti irama pemerintah pemprov DKI era Jakarta Baru yang harus cepat, tepat dan melayani. Bukan itu saja, Jokowi juga memindah tugaskan Wali Kota Jakarta Selatan Anas Effendi sebagai Kepala Perpustakaan.
7. Memberi tambahan honor Rp.500,000 bagi RT & RW, dan tidak hanya itu, Jokowi juga memberikan bonus prestasi bagi mereka-mereka yang mampu menciptakan terobosan dalam pekerjaannya.
8. Mengangkat Budaya dan kearifan lokal Betawi dengan mewajibkan PNS untuk memakai pakaian adat betawi pada hari Jumát yang sekarang ganti menjadi hari rabu. Tidak hanya itu, pemprov DKI menekankan seluruh bangunan di Jakarta harus bisa menampilkan karakter kebetawiannya.
9. Melakukan efisiensi dengan menyatukan kantor dinas dengan balai kota. Langkah ini sangat tepat untuk memudahkan kontrol dan pengawasan, sekaligus memperpendek jalur akses informasi antara dinas dengan gubernur yang pastinya disamping efisien biaya, tempat juga waktu.
10. Mereformasi SATPOL PP dengan menanggalkan pentungan dan menginstruksikan untuk tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan tanpa kehilangan ketegasan. Dan sekarang bisa kita lihat wajah SATPOL PP yang mendadak humanis, terlebih setelah dikomandani oleh seorang wanita (Sylviana Murni).
11. Efisiensi acara pelantikan pejabat daerah secara sederhana dan merakyat. Dibuktikan dengan dilantiknya HR Krisdianto dan Husein Murad sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jakarta Timur pada Kamis 20 Desember 2012 yang di selenggarakan di lingkungan kumuh & Di hadapan ratusan warga Gang Swadaya, Kampung Pulo Jahe, RT 07/05, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
12. Melakukan gebrakan transparansi rapat anggaran yang disiarkan lewat media youtube, sehingga rakyat bisa melihat mengoreksi besaran anggaran dan peruntukannya.
13. Digitalisasi program dengan bekerjasama dengan telkom, untuk memudahkan operasional dan juga lebih menghemat anggaran hingga 20 Milliar tanpa harus mengelola sendiri. Langkah ini sangat menguntungkan pemprov DKI, karena bisa memotong jalur mark-up proyek .
14. Memberlakukan system pajak online. Dengan system ini, penyelewengan pajak akan dapat di tekan.
15. Pemberlakuan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang memang adalah poin utama janji kampanye Jokowi yang kemudian diikuti dengan mulai dibagikannya Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk para pelajar yang langsung diberikan kepada siswa dengan system ATM dengan fasilitas Bank DKI. Ini menarik, karena anggaran pendidikan akan langsung tertuju pada sasaran, dan bisa menghindari ‚permainan & penyelewengan‘ oleh oknum.
16. Penambahan fasilitas -fasilitas kesehatan di Rumah Sakit - Rumah Sakit dan Puskesmas - puskesmas dan juga perobakan ruang kelas II menjadi ruang kelas III di beberapa Rumah Sakit, juga dengan penambahan Dokter adalah upaya untuk mengimbangi melonjaknya jumlah pasien yang sebelumnya tidak berani berobat ke Rumah Sakit.
17. Menaikkan Upah Buruh Propinsi DKI hingga 30%. Kenaikan yang fantastis, walaupun Jokowi harus berhadapan dengan para kapitalis perusahaan yang sempat mengancam akan hengkang dari Jakarta.
18. Mulai melakukan tahapan peremajaan dan penambahan transportasi umum dengan menambah ratusan bus trans jakarta dan kopaja.
19. Memberlakukan e-Ticketing dengan system digital ticket untuk mempermudah pelayanan transportasi umum, yang diharapkan akan mampu membuat warga beralih untuk menggunakan sarana transportasi umum.
20. Mereformasi dinas Pendidikan yang seringkali melakukan pungli dan memungut biaya-biaya siluman yang kemudian ditindak lanjuti dengan pencopotan kepala sekolah SMA MH Thamrin.
21. Mereformasi Dinas Kebersihan dan Dinas PU yang kemudian menetapkan masalah kebersihan harus dikelola oleh satu dinas, agar tidak ada tumpang tindih tupoksi masalah penanganan sampah yang selama ini sering saling melempar tanggung jawab.
22. Terobosan untuk membersihkan aparat pemerintahan dari tindak korupsi dan narkotika dengan bekerja sama secara penuh dengan KPK dan BNN yang dipelopori oleh Pemprov DKI.
23. Jokowi yang langsung terjun ke lapangan dan memandori secara langsung saat jebolnya tanggul Latuharhari , sementara dinas PU menyatakan untuk mengatasi luberan air harus menunggu banjir reda. Akhirnya Jokowi turun langsung untuk membendung luberan air dengan meminta pengerahan bantuan dari pihak TNI ,,, yang akhirnya bisa di rampungkan selama satu hari.
24. Menginstruksikan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) untuk merekayasa hujan, agar hujan diturunkan di laut, mengingat informasi dari BMKG yang menyatakan akan datangnya intensitas hujan yang lebih besar. Dan langkah Jokowi ini pun berhasil dengan gemilang.
25. Pelelangan Jabatan untuk kelurahan, camat sampai walikota. Dengan pemberlakuan system ini sangat terasa dampaknya bagi mereka yang selama ini bermalas-malasan, jabatannya akan segera dilelang untuk orang yang lebih kompeten.
26. Menyediakan Transportasi air untuk warga di kawasan marunda. Disamping untuk memfasilitasi para penghuni rusun, transportasi air diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan di jalan raya.
27. Relokasi warga bantaran kali ke rusun marunda tanpa konflik. Kita tau pemerintah sebelumnya tidak mampu (mau) merelokasi warga bantaran kali ke rusun-rusun yang telah disiapkan dikarenakan adanya permainan pihak pengelola / calo rusun yang ternyata diperjual belikan dengan harga tinggi demi meraup keuntungan pribadinya. Dan setelah Jokowi-Ahok terjun langsung ke lapangan, akhirnya merekapun langsung paham dengan masalah sebenarnya yang terjadi dilapangan. Dan sekarang rusun marundapun sudah penuh ditempati warga bantaran kali yang ternyata antri untuk menempati rusun. Dan yang paling penting adalah adanya reformasi sistem untuk mendapatkan rusun tsb.
28. Transparansi APBD DKI hingga lembar ke-3 yang dipublikasikan lewat website http://www.jakarta.go.id/web/apbd yang dapat diakses secara umum oleh masyarakat.
29. Mulai menata pedagang kaki lima (PKL). Dimulai dengan menata PKL di depan Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 36 PKL mendapat gerobak gratis. Shelter tempat mereka berjualan juga diperbaiki. Selain itu, para pedagang diberi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) secara gratis.
30. Mulai disiapkannya ruang terbuka hijau yang juga sebagai sarana olahraga stadion BMW sebagai stadion berkelas internasional yang sudah dimulai dg direlokasikannya warga untuk segera menyulap lingkungan kumuh menjadi kawasan yang indah.
31. UJI PUBLIK. Pertama dalam sejarah di Indonesia pengadaan proyek diadakan Public Hearing atau Uji Publik untuk menerima saran, masukan dan keluhan dari warga atas rencana proyek pembangunan yang akan dijalankan
32. Membangun rumah sakit apung kawasan perairan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara. Tujuannya, agar warga yang tinggal di daerah pesisir lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit apung ini telah dilengkapi dengan ruang periksa, kamar bedah, kamar rontgen, laboratorium dan ruang rawat pasien sampai fasilitas operasi bedah.
33. Memberikan KTP kepada ribuan warga Rawabadak Koja Jakarta utara yg selama berpuluh-puluh tahun tidak diberi ijin pengurusan KTP. Mereka sedang tersangkut sengketa lahan yang masih bermasalah. Jokowi beralasan masalah sengketa lahan terlepas dari masalah hak kewarganegaraan. Hal ini sempat di tentang oleh mendagri, tapi pada akhirnya mendagripun menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada gubernur Jokowi.
34. Menaikkan gaji sopir bus Trans Jakarta 3,5 kali dari UMP. Dengan pergub baru jokowi menetapkan gaji sopir Trans Jakarta menjadi 7,7 Juta.

Sunday, 16 March 2014

YANG NYINDIR APA YANG SUDAH DILAKUKAN JOKOWI DI JAKARTA,DIBACA BAIK2



YANG NYINDIR APA YANG SUDAH

DILAKUKAN JOKOWI DI

JAKARTA,DIBACA BAIK2

Ini Daftar Prestasi Kerja Jokowi Ahok sampai awal Agustus 2013, dikompilasi oleh penulis Anton DH Nugrahanto.

RUSUN, PENATAAN KAMPUNG & PASAR

-Penataan & pengisian rusun marunda & muara baru dari yg bobrok ga ada peminatnya sampai antri pendaftarnya.
-Pemberian isi rusun berupa kulkas, lemari, springbed & tv kepada penghuni dengan dana CSR.
-Pembangunan 200 rusun di pulo gebang dengan dana CSR.
-Kampung deret 50 rumah di tanah tinggi sebesar 4M yang pengerjaannya melibatkan warga yang dananya berasal dari CSR.
-Menata perkampungan di RW 03 Cakung Barat. Rumah yang memiliki luas sekitar 28 meter dirobohkan, direnovasi dan dilengkapi perabot, seperti tempat tidur, kursi, dan lemari yang dananya berasal dari CSR. Proses bedah rumah memakan waktu dua minggu.
-Pembangunan rusunawa pd 2/7 di rawa bebek di lahan seluas 17.65 hektar sebanyak 6 tower pada tahap 1 yg bekerjasama dgn kemenpera. Dijadwalkan selesai desember dgn biaya sewa sebesar 200rb per bulan yg bisa menampung 3600 buruh lajang. Pada tahun 2014 akan dibangun tahap 2 sebanyak 8 blok.
-Pemberian pekerjaan, pelatihan & modal utk pemberdayaan warga rusun marunda.
-Membongkar & memberantas praktik mafia rusun di rusun marunda & muara baru yang melibatkan aparat, akhirnya kepala rusun Marunda dipecat.
-Pembangunan 8 blok rusun daan mogot ground breaking 20/6 dengan dana CSR
-Pembangunan rusun Muara Baru dengan dana CSR sebanyak 960 unit yg terdiri atas 8 tower. Direncanakan selesai bulan april, akan tetapi jokowi mengharapkan bisa selesai desember agar bisa secepatnya merelokasi penghuni waduk pluit agar penyedotan lumpur bisa maksimal
-Penataan pasar embrio di kampung makassar 6M
-Renovasi total pasar meruya 9M

KESEHATAN

-KJS utk 4,7jt jiwa termasuk kartu chip dan scanner.
-Perubahan peraturan daerah ttg persyaratan Suka Sarana Kesehatan yg mewajibkan RS swasta menyediakan kelas 3 sebanyak 40% dr sebelumnya 25% jika ingin membangun gedung/ RS baru
-Penambahan kapasitas kamar kelas 3 di RSUD dki
-Tarif INA CBG’s yg lebih besar dr nasional yaitu 23ribu dibandingkan 19ribu. Utk RS tipe C & D akan ditingkatkan lagi karena belum mencukupi

BUDAYA & HIBURAN WARGA

-Pembuatan peraturan daerah yg masih menunggu pengesahan DPRD tentang pengembangan dan pelestarian budaya Betawi, yang salah satu isinya adalah hotel-hotel berbintang wajib menampilkan kebudayaan betawi. Sudah diserahkan ke dewan sejak akhir 2012, namun belum disahkan juga.
-Car free night pd tahun baru
-Pekan produk kreatif daerah yg disebut juga PRJ monas yg dibanjiri ribuan pengunjung
-Jakarnaval yg bertema keajaiban ondel-ondel dgn melibatkan 1500 siswa yg membuat kostum sendiri & 500 ondel-ondel serta puluhan mobil hias
-Pemilihan abang none pertama kali di monas yang sebelumnya di JCC bertujuan agar masyarakat mengenal abang none terpilih. Pada waktu yang sama, diselenggarakan Pesta Rakyat Pasar Gambir
-Pemutaran drama musikal Ariah yang disponsori oleh ORTUS

PENDIDIKAN

-Psb berdasarkan sistem rayon yg berguna utk mengurangi kemacetan
-Menambah tunjangan bagi guru madrasah hingga mencapai Rp 1 juta.”Kalau dibanding lainnya, kita sudah paling tinggi. Tahun ini 3.300 guru madrasah kita tambah Rp 1 juta gajinya,”
-KJP utk 320 ribu siswa utk menyukseskan wajib belajar 12 tahun. Bandingkan dgn program nasional yg dimulai dr jaman soeharto masih 9 tahun, belum pernah berubah

PKL, PARKIR & BANGUNAN LIAR, KEMACETAN & BANJIR

-Pengerukan kali pakin
-Penertiban bangunan liar di Kali Pakin, Kali Jelakeng, dan Kali Opak tanpa kekerasan
-Normalisasi waduk pluit yang kini sudah mulai terlihat wujudnya
-Normalisasi kali ciliwung di masjid istiqlal
-Penambahan pintu air manggarai yg pengerjaannya membutuhkan waktu 1 tahun
-Kerja sama dengan kopasus untuk mewujudkan kali Ciliwung bersih. Salah satu bentuk dukungannya yakni dengan melaksanakan program “Green, Clean, and Healthy” atau “Jumat Bersih, Sabtu Hijau, Minggu Sehat”
-Kerja sama dgn TNI AD dalam program kebersihan Pemerintah Provinsi DKI, yang akan dilaksanakan setelah Lebaran 2013. “Kita mau menggerakkan Karya Bhakti untuk kebersihan Jakarta, kampung, sungai,” aku Jokowi
-Penertiban PKL di sunda kelapa
-Penertiban PKL di kota tua. Dapat tenda & gerobak gratis, menggunakan seragam agar tertib. Masih kurang enak?
-Penertiban PKL & parkir liar di pasar minggu, jatinegara & tanah abang. Walaupun pedagang masih sering kucing-kucingan dengan petugas, namun sudah menuju ke arah yang lebih baik
-Penyegelan ekspedisi di tanah abang yg menyebabkan kemacetan
-Monorel yang pembangunannya sudah masuk tahap pra-konstruksi pembangunan di titik-titik yang akan dibangun, yg dilakukan oleh surveyor dari Thailand, China, dan Jepang. Ditargetkan selesai dalam dua bulan agar pembangunan fisik Monorail tak tersendat. Surveyor merinci dokumen engineering & melakukan penyesuaian. Pengerjaan fisik direncanakan oktober
-Pelebaran jalan Arjuna kebon jeruk sepanjang 1,5km
-Akuisisi PPD utk mengelola angkutan umum secara profesional & membayar utang PPD sebesar 170 miliar
-Penambahan armada busway sebanyak 106 bus pada februari & direncanakan 1000 bus lagi pada november
-Pembukaan koridor XII dan waterway muara baru-marunda
-Penyerahan kembali pengelolaan blok-A Tanah Abang dari PT PDI (milik Djan Faridz Menpera sekarang) ke PD Pasar Jaya setelah sengketa berlarut sejak tahun 2009. Ini sekaligus menepis gosip kalo Jokowi Ahok punya 'hutang budi' waktu pilkada ke Djan dan akan menuruti kemauannya terkait kasus ini.
-Penyelesaian PKL, premanisme, dan kemacetan Tanah Abang. Lulung sekarang katanya back-up programnya gubernur, preman2 sebagian sudah ditangkap, PKL didaftar/diundi penempatannya ke blok-G bulan Agustus ini pakai gratis sampai akhir Februari 2014. Ini prestasi sangat luar biasa dan mungkin paling fenomenal untuk Jokowi Ahok.
-Penyelesaian RPH Tanah Abang, bang Ucu setuju dan RPH sudah dirubuhkan, dalam waktu 2 bulan akan dipindahkan ke pinggiran Jakarta.

Penyelesaian PKL pasar gembrong Jatinegara ditargetkan selesai bulan ini juga.

KEUANGAN & TRANSPARANSI

-Transparansi anggaran apbd lewat poster & laman pemda dki shg rakyat bisa tahu bahwa anggaran pidato gubernur sebelumnya 1,2M setahun.
-Kerja sama dengan KPK utk memantau transparansi di pemprov DKI dgn menempatkan petugas KPK di lingkungan pemprov
-Pembayaran utang jamkesda thn 2011 sebesar 189Miliar
-Pemotongan anggaran perbaikan jalan dari 73M menjadi 820juta
-Peningkatan APBD 2013 senilai 8,6 triliun
-Peningkatan APBD 2014 senilai 2,1 trilun
-Peningkatan pajak sebesar 30%.
-Penunjukkan hasyim djoyohadikusumosebagai pengawas ragunan agar keuangan ragunan menjadi transparan & hewan ragunan tidak kurus lagi
-Penunjukkan mantan komisioner KPK sebagai komisaris MRT

PEMERINTAHAN
-Lelang jabatan lurah & camat utk menempatkan orang terbaik di posisinya
-Tes narkoba lurah & camat mendadak pd 30/6. Utk yg positif akan dilakukan rehabilitasi
-Melantik wali kota di luar ruangan agar mengenal wilayahnya. Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor di Setu Babakan, Wali Kota Jakarta Barat Fatahillah di Rusun Tambora, Bupati Kepulauan Seribu Asep Syarifudin di Kepulauan Seribu, Wali Kota Jakarta Timur Krisdianto di Tempat Pembuangan Sampah Pulo Jahe, Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah, Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono.
-Kantor lurah-camat utk tempat shalat tarawih sbg langkah utk mendekatkan warga dgn pemimpinnya
-Penyediaan ta’jil utk berbuka puasa di kelurahan & kecamatan
-Tingkat kedisiplinan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI yang membaik

KERJA SAMA DENGAN LEMBAGA LAIN

-Kerja sama dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan memesan empat unit pengisian bahan bakar gas bergerak (mobile refueling unit atau MRU) yg akan terus disesuaikan dengan kebutuhan
-Kerja sama dgn PGN dalam penyediaan gas bumi yg lebih murah bagi warga penghuni rumah susun akan dimulai di Rusun Sederhana Sewa Muara Baru sebanyak 7 tower
-Konsultasi dgn yusril ihza mahendra utk merebut tanah dki sebesar 1,14 ha

HASIL KERJA LAINNYA

-Pasar murah di dua lokasi, yaitu di Kelurahan Kalisari pada 23-24 Juni 2013 dan di Kelurahan Pegangsaan pada 25-26 Juni 2013 & berencana menggelar pasar murah di setiap kecamatan selama Ramadhan 2013 yang juga akan melibatkan UKM.
-Pembukaan cabang baru bank dki di solo & bandung
-4 piala ADIPURA
-e ticketing transjakarta dengan dana CSR
-340 kursi taman yang bahannya kayu jati & besi cor dengan dana CSR
-Pembukaan blokade jalan SMPN 289 tanpa kekerasan
-Pengajuan tarif parkir 4x lipat yang akan diterapkan setelah busway datang dalam surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 850/-1.811.4 tertanggal 4 Juli 2013 yng dituju ke Ketua DPRD DKI Jakarta tentang kenaikan parkir 4x lipat
-Penyelesaian sengketa makam mbah priok yang pada 2010 lalu menyebabkan banyak jatuh korban luka-luka sebanyak 42 orang dari pihak satpol pp dan 12 warga. Oleh Jokowi dengan komunikasi yang baik bisa selesai.
-Mengajukan stock beras 40 ribu ton ke kemendag untuk menekan harga beras di jakarta dan operasi pasar sembako utk menekan inflasi.
-Penyelenggaraan Flona 2013 di lapangan Banteng yg omsetnya mencapai Rp 2,6 miliar meningkat dibanding penyelenggaraan tahun sebelumnya yang cuma Rp 1 miliar. Yang hadir pun bertambah dan mencapai 480 ribu pengunjung. Jumlah stand yang ada di sini 278 stand, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 240 stand


Source : FB Cecillia Ning'Hk

Cecillia Ning'Hk




Friday, 14 March 2014

Ekspresi Ahok Saat Detik-detik Deklarasi Jokowi

Ekspresi Ahok Saat Detik-detik Deklarasi Jokowi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat melihat siaran langsung konferensi pers PDIP di ruangannya, Balai Kota, Jakarta (14/3). Staf Wakil Gubernur

Ekspresi Ahok Saat Detik-detik Deklarasi Jokowi

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyaksikan konferensi pers pencalonan Joko Widodo sebagai Presiden RI. Menurut staf Ahok, DKI 2 ini menekuni siaran langsung Tjahjo Kumolo dari meja kerjanya.

"Tadinya Bapak biasa saja, lagi nulis-nulis. Terus pas ada siaran langsung, dia langsung nonton," kata staf yang enggan namanya disebut itu, Jumat, 14 Maret 2014. (Baca: Mega Resmikan Jokowi sebagai Calon Presiden)

Staf tersebut mengabadikan ekspresi serius Ahok menonton konferensi pers di televisi. Ahok yang mengenakan baju koko putih dan selempang corak khas Betawi memandang tajam ke televisi.

Sebelumnya, Ahok mengisyaratkan sudah tahu rencana pencapresan Jokowi. Dia sempat melontarkan kalimat, "Tinggal tunggu nasib, Jokowi atau Prabowo yang jadi presiden."

Ahok juga pernah mengungkapkan kesiapannya memegang tampuk DKI 1. "Jangankan jadi DKI 1, jadi RI 1 juga saya siap," ujarnya beberapa waktu lalu. 

Hari ini, Jokowi benar-benar mendeklarasikan diri menjadi capres. Dia memilih lokasi di Marunda, Jakarta Utara, tepatnya di Rumah Pitung, jagoan legendaris Betawi. (Baca juga: Jokowi: Bismillahirrahmanirrahim, Saya Siap!)

ATMI PERTIWI

Source : tempo.co



Friday, 21 February 2014

Gubernur mana tengah malem gini jam 1 malem masih ngecek perbaikan jalanan


 

Gubernur mana tengah malem gini jam 1 malem masih ngecek perbaikan jalanan di Jalan kartini raya depan swissbell sedangkankan para pejabat lain molor.

Source : FB Dhiana Winchester

Thursday, 20 February 2014

Bangun Waduk Marunda, Jokowi: Warga yang Ngejar Pemprov

 Bangun Waduk Marunda, Jokowi: Warga yang Ngejar Pemprov

Bangun Waduk Marunda, Jokowi: Warga yang Ngejar Pemprov

  Jakarta : Berbeda dengan pembangunan Waduk Pluit dan waduk Ria Rio yang terkendala masalah pembebasan lahan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku pembangunan Waduk Marunda tak terkendala pembebasan lahan. Jokowi mengklaim seluruh warga setuju lahannya dibeli untuk pembangunan waduk.

  Bahkan, Jokowi mengaku bukan pihaknya yang mendesak warga menjual lahannya kepada pemprov, namun mereka yang meminta agar pemprov secepatnya membebaskan lahan mereka.

"Kalau di sini beda, justru nggak ada masalah. Malah warga yang ngejar-ngejar kita untuk minta segera dibayarkan lahannya," ujar Jokowi saat mengunjungi Waduk Marunda, Jakarta, Selasa (18/2/2014).
Karena tak ada protes dari warga, Jokowi menargetkan proses pembebasan lahan warga yang jumlahnya 150 rumah akan selesai dalam jangka waktu 4 bulan. Dimulai dari Januari 2014 lalu. Untuk proses pembayarannya, Jokowi berjanji membereskannya setelah proses pembebasan selesai.
"Pembebasan lahan 4 bulan selesai, targetnya bulan April selesai. Seluruh warganya sudah sepakat kok, ya jadi ndak ada masalah," jelas Jokowi.

Untuk proses pembebasan lahan, Jokowi mengaku saat ini dalam tahap pengurusan 150 rumah yang akan dijadikan waduk seluas 56 hektare itu. Berapa total biaya yang dikeluarkan untuk membebaskan laham warga, Jokowi tak mau menyebutkan.

"Ya, pokoknya semuanya lancar. Ini kan baru keluar APBD-nya. Nanti kalau rampung ganti rugi baru diproses, baru kami bayarkan," ucap Jokowi.
Waduk seluas 56 hektare itu nantinya akan menampung air dari wilayah Jakarta Timur. Air dari Kanal Banjir Timur (KBT) masuk ke Kali Blencong dan kemudian mengalir ke Waduk Marunda. Bila waduk tersebut penuh, tersedia pompa untuk membuang air ke laut.

Waduk yang pembangunannya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini ditargetkan selesai dalam 1 tahun. Setelah Waduk Marunda, Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI akan melanjutkan membangun waduk di kawasan Timur dan Barat Jakarta.
Waduk itu akan dibangun pada lahan seluas 50 hektare. Namun Pemprov DKI baru akan mengerjakan 30 hektare lahan. Sebab 26 hektare sisanya masih dalam proses pembebasan lahan untuk dibangun taman rekreasi.

Letak waduk tersebut tidak jauh dari Rumah Susun (Rusun) Marunda dan cagar budaya rumah Si Pitung. (Ali/Yus)

 Source : news.liputan6.com

 

Sunday, 16 February 2014

Datangi Pendukung Jokowi Nyapres, Warga Inggris: Dia Pemimpin Hebat

Datangi Pendukung Jokowi Nyapres, Warga Inggris: Dia Pemimpin Hebat


Jakarta - Usai memberikan dukungan dengan menyerahkan petisi ke Joko Widodo (Jokowi) di Taman Suropati, Jakarta Pusat, sejumlah pendukung masih asyik menikmati suasana taman. Tiba-tiba seorang pria kebangsaan Inggris melintas dan menyapa mereka.

"Saya mau kaosnya. Masih ada?" ujar pemuda bernama Stu ini di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).

Para pendukung yang mengenakan kaos bergambar Jokowi ini pun kaget. Alhasil mereka hanyut dalam obrolan membicarakan sosok mantan walikota Solo itu.

"Saya merasa Jokowi pemimpin hebat. Dia pemimpin terbaik Indonesia saat ini," kata pria asal Norwich, Inggris ini.

Stu yang baru 2 tahun tinggal di Indonesia ini datang ke taman mengantar kerabatnya melihat-lihat wilayah Menteng. Ia juga telah mahir berbahasa Indonesia dan ramah kepada para pendukung Jokowi dari Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) itu.

"Sampai sekarang pengaruhnya di Jakarta terasa, seperti mengurus bus TransJakarta, lalu program Kartu Jakarta Sehat (KJS) beberapa waktu lalu," ujar Stu.

Pendukung Jokowi yang mengaku berasal dari 26 provinsi ini pun dibuat tersenyum dengan penilaian Stu itu. Salah satu pendukung lalu bertanya, apakah Stu setuju Jokowi menjadi presiden?

"Menurut saya, dia melayani Jakarta dulu. Kalau selesai maka pengalamannya lebih bagus. Jadi biar maksimal pengalamannya banyak di Jakarta dulu," ujar Stu.

Komentar ini pun menuai protes dari pendukung Jokowi yang mendukung pencapresan suami Iriana itu pada pilpres 2014. Akan tetapi, baik Stu maupun pendukung Jokowi tetap bercengkrama dan berfoto-foto.

"Saya ingin yang terbaik bagi Indonesia, dan paling bagus dia mengumpulkan pengalamannya sampai maksimal," tutup Stu yang kemudian berlalu membawa satu kaos putih bergambar Jokowi.

news.detik.com

Friday, 31 January 2014

Ketua DPRD DKI: Jokowi-Ahok Lebih Baik dari Foke-Prijanto

Ketua DPRD DKI: Jokowi-Ahok Lebih Baik dari Foke-Prijanto

Ketua DPRD DKI: Jokowi-Ahok Lebih Baik dari Foke-Prijanto


Jakarta : Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengaku, kinerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama lebih baik daripada pemimpin ibukota sebelumnya, Fauzi Bowo - Prijanto.

"Hampir sama dengan gubernur lalu, tetapi lebih bagus," ujar Ferrial Sofyan saat dihubungiLiputan6.com di Jakarta, Selasa (24/12/2013).
Menurut Ferrial, penilaian itu dapat dilihat dari berbagai program penyelesaian masalah DKI, seperti banjir dan transportasi yang mulai efektif pada masa gubernur saat ini.

Di antaranya adalah membuat 2.000 sumur resapan dan memperbaiki saluran air. Selain itu, untuk mengantisipasi datangnya bencana banjir, Dinas Pekerjaan Umum tengah merencanakan membangun 5 pompa besar di sejumlah titik dengan anggaran Rp 2 triliun.

"Banyak yang dilakukan Gubernur (Jokowi) untuk mengatasi banjir yang dilakkan secara sporadis. Ini suatu hal yang bagus," puji Ferrial yang juga merupakan politisi Partai Demokrat.
Begitu juga dengan masalah transportasi. Meski pertumbuhan jumlah kendaraan terus meningkat setiap tahunnya, namun Pemprov DKI juga terus berupaya mengalihkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum

"Tahun ini 1.000 bus dengan biaya sekitar Rp 4,5 triliun. Ini bisa diatasi dengan rencana anggaran sebesar Rp 69 triliun. Kita juga membuat koridor baru, SDA 3," imbuhnya.
Kendati demikian, sebagai lembaga yang berfungsi sebagai kontrol dari pemerintahan yang ada, kata Ferrial, bukan berarti DPRD tidak menemukan kekurangan pemerintahan Jokowi-Ahok.

Soal beberapa program yang bersentuhan langsung dengan warga, menurut Ferrial, sasarannya masih dianggap kurang tepat. Contohnya ikhwal pelayanan medis di puskesmas dan rumah sakit. kata Ferrial, seharusnya hal ini bisa lebih dimaksimalkan, sebab rencana anggaran Dinas Kesehatan tahun 2014 mencapai Rp 2 triliun.

"Juga soal kualitas pendidikan. Kartu Jakarta Pintar (KJP) masih belum tetap sasaran," tandas Ferrial Sofyan.(Gen/Riz)

Source  : news.liputan6.com

Wednesday, 15 January 2014

Ini Sebab Jakarta Utara Relatif Bebas Banjir

Ini Sebab Jakarta Utara Relatif Bebas Banjir

Sebuah ojek perahu melintas di perumahan mewah Pluit, Jakarta Utara, yang terendam banjir (22/1). TEMPO/Jacky Rachmansyah

Ini Sebab Jakarta Utara Relatif Bebas Banjir

Banjir yang melanda Jakarta sejak Ahad, 12 Desember 2014, berbeda dengan banjir di tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, wilayah Jakarta Utara relatif aman dari terjangan bah. Kawasan Pluit dan Cilincing yang tahun lalu kebanjiran, kali ini aman.

Proyek normalisasi Waduk Pluit yang kini sedang berjalan ditengarai menjadi kunci menanggulangi banjir di Jakarta Utara.

"Kami harus akui, normalisasinya berhasil, daya tampung Waduk Pluit sudah meningkat," kata Kepala Bidang Informatika dan Pengembangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Edy Junaedi Harahap ketika dihubungi Selasa, 14 Januari 2014.

Padahal, jumlah air yang mengalir juga banyak. Namun air tak sampai melimpah ke jalanan di sekitarnya.

Selain itu, kali ini semua pompa di area waduk juga berfungsi dengan baik. "Empat pompa beroperasi semua, tahun lalu hanya satu yang jalan," kata Edy.

Faktor lain adalah pasang laut yang belum datang. Menurut Edy, biasanya pasang laut maksimal terjadi sekitar tanggal 15-17. "Tetapi melihat daya tampung waduk dan kinerja pompa, seharusnya banjir seperti tahun lalu tidak terulang meskipun pasang naik," ujarnya.

Adapun, wilayah Jakarta Barat masih banyak terendam banjir. Soalnya normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke dan Sunter baru dimulai. "Ancaman di Jakarta Barat terutama berasal dari Kali Angke," tutur Edy. Oleh sebab itu, wilayah yang kebanjiran masih sama dengan tahun lalu diantaranya di Rawa Buaya, Duri Kosambi, Kapuk, dan Kedoya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudy Siahaan mengatakan saat ini sudah 20 hektare area Waduk Pluit yang dinormalisasi. Meski belum maksimal, pekerjaan itu sudah bisa menambah daya tampung waduk. "Kira-kira bisa menampung air hingga 1,6 juta meter kubik," kata Manggas ketika dihubungi, Senin. Selain itu seluruh pompa di sana juga berfungsi dengan baik.

ANGGRITA DESYANI
Source : tempo.com

Monday, 25 November 2013

Jokowi: Kepsek Hasil Lelang Jabatan Harus Bisa Selesaikan Tawuran

Mulya Nurbilkis - detikNews   Minggu, 24/11/2013 14:44 WIB

Jokowi: Kepsek Hasil Lelang Jabatan Harus Bisa Selesaikan Tawuran


Jakarta - Salah satu permasalahan yang menghantui dunia pendidikan di Jakarta adalah tawuran antar siswa. Hal ini juga menjadi catatan penting untuk kepala sekolah hasil lelang jabatan nantinya.

"Iyalah harus selesaikan soal tawuran," kata Gubernur DKI, Joko Widodo di mesjid DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2013).

Banyak harapan yang dikatakan Jokowi tentang kepala sekolah hasil lelang jabatannya. Perbaikan sistem pendidikan, perbaikan manajemen sekolah, serta proses belajar mengajar beberapa diantaranya.

"Harapannya, bisa manajemen sekolah bisa diperbaiki, manajemen belajar mengajar bisa diperbaiki, targetnya ke sana. Dan tentu saja, kualitas akhirnya kualitas pendidikannya bisa naik," lanjut mantan wali kota Solo ini.

Keputusan Jokowi untuk melakukan seleksi lelang jabatan adalah sebuah rangka reformasi birokrasi dari sisi sumber daya manusia. Menurutnya, selama ini tidak ada transparasi di tubuh pemprov DKI.

"Kita saja yang di dalam nggak tahu, apalagi masyarakat," terangnya.

Pembukaan proses seleksi jabatan kepala sekolah ini akan dilakukan melalui media massa pada hari Senin (24/11). Selanjutnya pendaftaran akan dilakukan secara online di website http://jakgov.jakarta.go.id sejak 26 November hingga 2 Desember 2013.

Setelah dinyatakan lolos seleksi online, peserta lelang akan mengikuti sejumlah tes mulai tanggal 7 hingga 31 Desember.

Setelah lolos seleksi pendaftaran secara online, pada (7-8/12/2013), peserta akan mengikuti seleksi bidang atau akademik. Kemudian pada 13-31 Desember 2013, peserta yang telah lolos dua seleksi sebelumnya akan menjalankan tes psikologi.

Setidaknya 117 jabatan kepala SMA Negeri dan 63 kepala SMA akan dilelang. Semua kepala sekolah yang saat ini diwajibkan untuk ikut seleksi. Selain itu, yang boleh mengikuti calon kepala sekolah yang sudah memiliki sertifikat dan telah mengikuti Diklat, serta guru yang memenuhi persyaratan.

Source : news.detik.com

Saturday, 23 November 2013

Jokowi Beberkan soal Normalisasi Waduk Pluit, PM Belanda Kaget


Jokowi Beberkan soal Normalisasi Waduk Pluit, PM Belanda Kaget

Setelah mengunjungi Waduk Pluit, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terlihat satu mobil bersama Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Mereka bertolak dari Waduk Pluit menuju rumah pompa Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

Selama perjalanan, Jokowi pun mengaku berbincang banyak hal dengan Mark di dalam mobil. Apa yang dibicarakan keduanya? "Di dalam mobil saya menerangkan keadaan Pluit, saya ceritakan keadaan waduk di sini sebelumnya," kata Jokowi di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2013).

Kepada Mark, Jokowi pun bercerita keadaan Waduk Pluit sebelumnya yang hanya memiliki kedalaman satu meter, serta dipenuhi sampah dan juga eceng gondok. Tak hanya itu, ribuan kepala keluarga (KK) menghuni kawasan yang kini telah menjadi taman.

"Saya katakan, delapan bulan lalu, kita sudah mulai bersihkan. Dia kaget saya ngomong kita sudah pindahkan 1.600 KK sebelumnya, dan sekarang menjadi taman," ujar Jokowi.

Seperti halnya Jakarta, kata Jokowi, Mark pun bertutur soal kondisi yang juga pernah dialami Belanda, salah satunya soal banjir. "Makanya saya kira tadi kita menunjukkan tempat-tempat seperti (waduk dan rumah pompa) itu," ujar Jokowi.

sumber: kompas.com

Wednesday, 20 November 2013

Ini Beda Jokowi dengan Foke dalam Mengatasi Masalah Banjir

Ini Beda Jokowi dengan Foke dalam Mengatasi Masalah Banjir
Joko Widodo didampingi Basuki Tjahaja Purnama bertemu Fauzi Fowo         /TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO

Ini Beda Jokowi dengan Foke dalam Mengatasi Masalah Banjir


Dari tahun ke tahun, Jakarta tidak pernah lolos dari musibah banjir. Setiap pemimpin Ibu Kota ini memiliki cara tersendiri mengatasi masalah klise tersebut. Apa perbedaan pengendalian banjir yang dilakukan di dua masa kepemimpinan di DKI Jakarta, yakni Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Fauzi Bowo (Foke)-Prijanto?
Kepala Bidang Perawatan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Djoko Soesetyo mengungkapkan, ada perbedaan signifikan di antara keduanya. Jokowi, kata dia, lebih detail mengatasi banjir melalui perawatan sungai, waduk, saluran.
"Kalau dulu, kali, sungai, waduk, ngeruk-nya pakai tenaga manusia. Makanya, butuh waktu lama. Kalau saat ini, pengerukan lebih banyak menggunakan alat-alat berat sehingga waktu yang dibutuhkan cukup cepat," ujar Djoko saat menemani Jokowi blusukan di Cakung Drain, Jakarta Utara, Selasa (20/11/2013).
Namun pengerukan dengan menggunakan alat berat, kata Djoko, membuat mekanisme bertambah. Pertama, perlu ada pengadaan alat berat lantaran jumlah alat berat yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sedikit. Untuk itu, dalam APDB 2014 sudah dimasukkan pos anggaran pengadaan alat berat. Kedua, perlu waktu untuk implementasi pengerukan lantaran harus menggandeng perusahaan yang biasa mengoperasionalkan alat berat.
"Kita cuma punya enam unit alat berat, untungnya tahun depan mau ditambah karena perawatan (kali, waduk) ke depan dilakukan setiap hari. Makanya, kita gandeng perusahaan. Tapi, prosesnya lama karena harus melalui tender dulu, padahal kita butuh cepat," katanya.
Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, juga menilai positif kinerja Jokowi-Ahok dalam mengatasi banjir. Meski baru sekitar setahun menjabat, upaya Jokowi mengatasi banjir dianggapnya lebih nyata ketimbang Foke, baik dari cara struktural maupun non-struktural.
Melalui cara struktural, Jokowi dinilai lebih rajin sowan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak hanya itu, Jokowi juga aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah kota di sekitar Jakarta. Jokowi juga lebih rajin mencari cara mengatasi banjir dengan bekerja sama dengan instansi negara.
"Tapi, memang pemerintah pusatnya yang saat ini belum terlalu aktif turun tangan menjalankan tugasnya. Tapi, dengan Jokowi rajin ke pusat, ia tahu jadwal pekerjaan Kemen PU. Kan dengan gitu Jokowi jadi mudah melakukan pemetaan kerja," ujar Yayat.
Adapun cara non-struktural, lanjut Yayat, Jokowi jauh lebih canggih ketimbang Foke. Jokowi lebih memberdayakan stakeholder di Ibu Kota, mulai dari perusahaan untuk dana corporate social responsibility (CSR), memberdayakan masyarakat di lingkungan, menggandeng musisi, seniman untuk kampanye lingkungan bersih. Bahkan, kata dia, sampai hal kecil, tetapi diyakini berimbas signifikan, misalnya membuat sumur resapan dalam di jalan-jalan.
"Ini tidak dilakukan oleh pendahulu. Sebelumnya lebih mengandalkan anggaran Pemda atau pinjaman asing. Tapi, bahayanya, pas tidak ada dana, mentok, ya tidak melakukan apa-apa. Padahal, banjir itu kan penanganannya butuh waktu cepat dan sigap," kata Yayat.
Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus menormalisasi 13 sungai, 12 waduk, dan 884 saluran penghubung di Ibu Kota. Namun, Jokowi memastikan normalisasi tidak selesai sesuai target awal pada Desember 2013. "Ada 12 waduk. (Sampai saat ini) paling baru selesai sekitar 20 persen," ujar Jokowi.
Jokowi menampik Dinas Pekerjaan Umum DKI tak bekerja dengan baik. Menurutnya, telatnya pengesahan APBD berimbas kepada telatnya pengerjaan sejumlah proyek.
Tidak hanya itu, banyaknya penduduk di bantaran waduk juga menjadi penghambat normalisasi. Selain itu, padatnya permukiman warga mengakibatkan alat berat tidak bisa masuk ke dalam waduk itu. Di sisi lain, untuk merelokasi warga bantaran, Pemprov DKI diketahui kekurangan rusun. Alhasil, normalisasi tak sesuai dengan harapan.
Situasi tersebut, lanjut Jokowi, sangat disayangkan. Pasalnya, 12 waduk tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi, penuh sampah, ditutup tanaman eceng gondok, dan bantarannya dikuasai permukiman penduduk.
"Kita akuilah. Kita ngomong apa adanya. Ngeruk Waduk Pluit aja belum tentu rampung, apalagi banyak, butuh waktu," lanjutnya.
Meski demikian, Jokowi memastikan normalisasi waduk akan menjadi program prioritas Pemprov Jakarta dalam APBD 2014. Tahun ini, kata Jokowi, boleh meleset. Tahun depan, ia yakin target menormalisasi waduk dengan kedalaman tertentu dapat tercapai.

Source : tribunnews.com

Monday, 18 November 2013

Setahun Jokowi-Basuki, Pendapatan PBB Capai Rp 3,2 Triliun

Ilustrasi layanan perpajakan | KONTAN/ Achmad Fauzi
 
  • Penulis :
  • Kurnia Sari Aziza
  • Rabu, 16 Oktober 2013 | 09:20 WIB


Setahun Jokowi-Basuki, Pendapatan PBB Capai Rp 3,2 Triliun

Selain penerapan sistem pajak online untuk pertama kalinya, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga melakukan pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) oleh Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI. Ternyata langkah itu berdampak baik pada pendapatan asli daerah (PAD) PBB yang meningkat. 

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawandi mengatakan apabila dibandingkan dengan PAD PBB di waktu yang sama saat dipungut oleh Ditjen Pajak tahun sebelumnya, ada peningkatan sekitar 30 persen. "Pendapatan PBB sekarang sudah mencapai Rp 3,2 triliun atau 87 persen dari target akhir tahun Rp 3,6 triliun," kata Iwan kepada Kompas.com, Rabu (16/10/2013) pagi ini. 

Iwan menjelaskan, sejak tahun 1985, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985, PBB dipungut oleh pemerintah pusat melalui Ditjen Pajak. Pemprov DKI juga menjadi provinsi pertama yang melaksanakan pemungutan PBB dan akan disusul oleh kota lainnya di Indonesia. 

Melalui aturan yang lama itu, Pemprov DKI hanya mendapatkan dana bagi hasil dari Ditjen Pajak hasil pembayaran PBB warga Jakarta. Di sisi lain, Iwan juga menjelaskan kalau Pemprov DKI telah memperpanjang waktu pembayaran PBB. Jatuh tempo pembayaran PBB tetap pada 28 Agustus 2013 lalu, namun denda sebesar 2 persen baru akan berlaku setelah 31 Desember 2013. 

"Saya ambil kebijakan karena animo masyarakat yang tinggi, ada musibah banjir dan kebakaran, denda pembayaran PBB, saya hapuskan sampai 31 Desember 2013," kata Iwan. 

Dengan adanya sanksi denda tersebut, Iwan mengharapkan animo masyarakat semakin tinggi untuk membayar pajak, dan akhirnya berdampak pada pendapatan daerah. Jumlah pendapatan daerah itu didapatkan dari 1,2 wajib pajak pembayar PBB. 

Saat ini, hanya ada tiga bank yang melayani pembayaran PBB, yaitu Bank DKI, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri. Masyarakat juga dapat membayar PBB di Kantor Pos. 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan DPP DKI untuk menagih pembayaran PBB sebelum jatuh tempo dengan mempercepat unit-unit pembayaran keliling. Seperti, mengerahkan mobil pos keliling dan mobil bank keliling. Sehingga, masyarakat tidak kesulitan untuk membayar PBB. 

Sementara itu, Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono mengatakan hingga 28 Agustus 2013 lalu, Bank DKI telah menerima pembayaran PBB Pedesaan dan Perkotaan (P2) dari 970.744 wajib pajak dengan transaksi mencapai Rp 2,60 triliun. 

"Terjadi jumlah lonjakan jumlah transaksi. Selama Agustus saja, Bank DKI melayani hingga 306 ribu wajib pajak," kata Eko.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
Source : megapolitan.kompas.com

Setahun Jokowi-Basuki, PAD Pajak "Online" Capai Rp 17 Triliun

ustrasi layanan perpajakan | KONTAN/ Achmad Fauzi

Setahun Jokowi-Basuki, PAD Pajak "Online" Capai Rp 17 Triliun

Salah satu upaya pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk melakukan transparansi anggaran adalah dengan menerapkan pajak online

Masih terbayang di benak saat Jokowi secara resmi meluncurkan penerapan sistem pajak online untuk wajib pajak di Jakarta. Jokowi percaya, sistem pajakonline dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Saat peluncuran pajak online, di Senayan City, pada Jumat (18/1/2013) lalu, Jokowi mengatakan, melalui penerapan sistem tersebut, akan terlihat sektor mana saja yang dapat memberikan kontribusi besar untuk pendapatan Jakarta. 

Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan, di satu tahun kepemimpinan Jokowi-Basuki, atau tepat pada posisi triwulan III, PAD dari pajak online telah meningkat. Hingga 31 September 2013, PAD dari pajak online telah mencapai 78 persen atau Rp 17,628 triliun dari target Rp 22,6 triliun. 

"Angka ini meningkat hampir 21 persen pada periode yang sama tahun lalu," kata Iwan kepada Kompas.com, Rabu (16/10/2013) pagi ini. 

Angka itu didapatkan dari sebanyak 3.400 wajib pajak yang terdiri dari para pelaku hiburan, parkir, restoran, dan hotel. Para wajib pajak itu sudah terhubung langsung dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penyelenggara sistem online

Kendati demikian, hingga akhir tahun ini, Iwan menargetkan 10.000 wajib pajak dapat terkoneksi dengan sistem online. Sebanyak 10.000 wajib pajak itu terdiri dari sekitar 8.000 restoran, 200 hotel bintang 4 dan 5, 600 kosan dan hotel bintang 3 ke bawah, dan 700 lokasi parkir. Semua lokasi ini akan diterapkan sistem online

Ada beberapa kendala pelaksanaan pajak online ini. Beberapa wajib pajak justru masih menginginkan menggunakan pembayaran pajak secara manual. Mengapa demikian? 

Iwan menjelaskan, mesin kasir yang tersedia di wajib pajak ada tiga jenis. Jenis pertama adalah mesin kasir yang sudah terhubung ke komputer dan internet. Sementara jenis kedua ialah mesin kasir yang tidak terhubung komputer dan internet dan jenis ketiga ialah kasir manual yang hanya menggunakan bon tulis tangan dan kalkulator. 

Jenis pertama menjadi sasaran utama DPP DKI. Sebab, mereka sudah terhubung dengan komputer dan hanya perangkat lunaknya saja yang berbeda. Langkah selanjutnya adalah dengan menyamakan sistem dengan sistem CMS BRI. Beberapa wajib pajak yang sudah online pun terkadang mengalami gangguan karena sambungan internet mereka terputus sehingga pada akhir masa penerimaan, perlu kembali diadakan rekonsiliasi pencocokan data. 

"Kendala lainnya adalah masalah sumber daya manusia (SDM) yang hanya sekitar 900 orang se-DKI. Sedangkan, kalau melihat kebutuhan, jumlah restoran, hotel, meningkat terus, idealnya kita harus punya 1.500 orang karena ketika BRI mengoneksikan jaringannya, harus ada petugas kita," ujar Iwan. 

Sementara itu, bagi wajib pajak yang masih menggunakan kasir manual dan kertas, BRI akan membuat sistem yang sama, yakni X-Boks. Pemasangan bisa dilakukan BRI dengan biaya yang dibebankan kepada wajib pajak, tetapi bisa dicicil agar tidak membebani wajib pajak. Populasi wajib pajak yang menggunakan mesin kasir manual ini, kata Iwan, sangat banyak, hingga 5.000 wajib pajak lebih, misalnya saja warung dan rumah makan padang. 

Selain itu, DPP DKI juga masih mencari alternatif lain wajib pajak dengan sistem manual. Alternatif lainnya ialah dengan skema cash register. Misalnya, wajib pajak membuka rekening BRI dan membayar pajak melalui transaksi di rekening BRI. 

Hanya satu bank 

Di samping hambatan wajib pajak, hingga saat ini, baru satu bank yang menerima pembayaran pajak online. Terkait permasalahan bank tersebut, kewenangan berada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah memerintahkan pihak BPKD DKI untuk memprakarsa penambahan bank yang melayani pajakonline

Menurut Iwan, satu hal yang menjadi penghambat bank belum bergabung melayani pembayaran pajak online ialah karena alasan transaction fee,sedangkan transaction fee yang dikenakan oleh BRI adalah Rp 1.500 per transaksi. Namun, sejauh ini, ia melihat tren pembayaran pajak online semakin baik dan meningkat. 

Melalui pajak online, banyak keuntungan yang didapatkan. "Pembayaran melalui pajak online akan lebih transparan dan akuntabel, masyarakat bisa ikut mengawasi sisi perbankan dan masyarakat juga bisa melihat terbuka melaluicash management yang dibangun oleh bank. Wajib pajak juga lebih nyaman dalam melakukan transaksi, tidak ada lagi sengketa wajib pajak," kata Iwan. 

Pelaksanaan sistem pajak online itu mulai dari sistem cash management BRI dihubungkan ke DPP DKI. Semua sistem dan mesin di kasir disediakan oleh BRI, tanpa menggunakan APBD. Namun, uang pembayaran pajak tersebut disalurkan melalui BRI ke Pemprov DKI. DPP DKI menerima pajak setiap tanggal 15 setiap bulan. 

Sebelumnya, pajak dihitung berdasarkan self-assessment atau laporan manual yang dibuat wajib pajak. Sistem manual rawan manipulasi karena pengawasan tidak bisa maksimal. Namun demikian, setelah online, nantinya petugas pajak tetap melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang "nakal", misalnya mencabut listrik mesin kasir dan mengatakan kepada konsumen bahwa mesin rusak, atau transaksi besar tidak dilakukan melalui mesin kasir, dan kecurangan-kecurangan wajib pajak lainnya. 

Petugas Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kecamatan akan tetap bekerja untuk pengawasan. Melalui penerapan sistem online, pajak daerah dapat digenjot penerimaannya.

Source : megapolitan.kompas.com
Editor : Ana Shofiana Syatiri