Teman2 TOLONG bantu BACA biar sampai ke Jokowi, RS. Tolak pasien BPJS

 MOHON MEMBERIKAN SOLUSI DARI PENGALAMAN PEMBACA FACEBOOK INI
=====================================================================================

Teman2 TOLONG bantu BC biar sampai ke Jokowi, RS. Tolak pasien BPJS

Pak jokowi tolong diperhatikan 
Participants:
-------------
Asτє™, Rusli Halim (*) Brint Gem(*)=)] 08117524610

Messages:
---------
Rusli Halim (*) Brint Gem(*)=)] 08117524610:
Butuh bantuan utk bs membuktikan kegunaan BPJS.

Nama Anak: Abbiyasa Rizal Ahnaf
Usia : 2 Thn.
Diagnosa: Ilius obstruksi, ilius paralitik.
Penyumbatan pencernaan.
Saat ini membutuhkan bedah digestif segera. 
Saat ini Dirawat di RS. Pasar Rebo ruang HCU (High Care Unit) lantai 6, gedung C.
Membutuhkan RS dengan Fasilitas PICU (pediatric intensive care unit) dan dokter spesialis bedah anak.
Kontak orang tua: 081219554179.

Sudah Mencari RS tp tak satupun membantu dengan berbagai alasan:
1. RSCM - penuh
2. RSPAD - Tdk punya Ruang Picu, tp Dokter ada. Dr Catur namanya.
3. RS Haji - Ruang dan dokter ada tp ventilator utk pasca operasi ngak ada. Jd dokter ngak berani bedah.
4. RS polri - penuh
5. RS Harapan bunda - ngak terima pasien BPJS. Dp awal 15-20 jt
6. RSIA Harapan Kita - penuh
7.RS fatmawati - penuh
8. RS persahabatan - penuh.
9. RS Bunda aliya - ngak punya dokter spesialis.
10. RS tarakan - penuh
11. RS UKI. - Ngak punya fasilitas NICU.
12. RS. Cikini - Penuh
13. Carolus - penuh
14. Rs Pelni. - penuh
15. Rs islam Jkt - penuh
16. RSPP - ngak terima BPJS
17. RS Bunda Margonda - ngak terima BPJS.
18. Rs permata - ngak ada fasilitas dan dokter
19. Rs Mitra - ngak ada fasilitas dan dokter
20. RS Premier jatinegara -ngak terima BPJS
21.RS BUNDA menteng - penuh.
22. RS Thamrin - Dp 30 jt.

Gak usah nyumbang duit..cukup share agar info ini sampe ke manusia yg bertanggung jawab

Source : FB Bj Bina Jaya Gypsum 

Read More

Korban Presiden Pencitraan

Praktisi Media Televisi/ Broadcaster

Korban Presiden Pencitraan

Pamor Jokowi runtuh. Setelah pemerintahan dibawah kepemimpinannya, menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebuah lembaga survey menyebut merosotnya pamor Jokowi disebabkan mantan gubernur DKI Jakarta ini terlalu terburu-buru saat menaikkan BBM dan belum menjelaskan alasannya. Apalagi kenaikan BBM berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi.

Namun menurut saya, keberanian Jokowi mengambil resiko yang tidak populer ini justru meneguhkan sosok Jokowi sebagai pemimpin jujur dan apa adanya.

Karena dalam kondisi bangsa yang sedang keluar dari krisis utang besar, Jokowi harus jujur. Berani mengatakan kepada 250 juta rakyat Indonesia bahwa negara kita sebenarnya miskin. Pemerintah bisa bangkrut jika dipaksa terus menerus menalangi uang bensin rakyatnya.

Sementara pemerintahan sebelumnya meninggalkan “bom waktu” yang harus jadi beban berat awal pemerintahan Jokowi. Akibat pemborosan anggaran negara untuk “pencitraan”, negara harus menerbitkan surat utang. Dan utang itu bakal jatuh tempo dalam waktu dekat.

Istilah peribahasanya Jokowi tidak menikmati buahnya tapi harus membersihkan getahnya. Apa yang dilakukan Jokowi sekarang ini sebenarnya adalah bagian dari “cuci piring” beban anggaran dan utang pemerintahan sebelumnya.

Kita harus bersyukur karena Tuhan memberi bangsa Indonesia seorang pemimpin tipe pekerja bukan retorik atau pemimpi di awang-awang. Jokowi ditakdirkan jadi presiden bukan untuk ambisi memperkaya harta pribadi, bukan sebagai mesin uang parpolnya. Namun untuk mengabdi kepada rakyat dan menyelamatkan bangsa ini dari kebangkrutan.

Langkah berani Jokowi, semakin mempertegas gambaran dia bukan presiden pencitraan. Dan bukan sosok yang phobia kekuasaan.

Keberanian Jokowi menaikkan harga BBM justru hal biasa menurut saya. Apapun resikonya, Jokowi memang figur yang mengedepankan kejujuran. Ia ingin rakyat tahu tentang kondisi yang dialami bangsa ini.

Jokowi ingin rakyatnya punya mental tangguh menghadapi segala kesulitan hidup. Jika bangsa ini tidak ingin bangkrut rakyatnya harus bekerja keras menciptakan kemandirian. Bukan bergantung subsidi pemerintah yang itu ternyata hanya fatamorgana atau kesejahteraan nisbi.

Realita sesungguhnya. Untuk memanjakan rakyatnya, pemerintah sebelumnya nekat terus menambah utang negara kita. Dan itu menjadi beban berat pemerintahan berikutnya.

Itulah yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Demi sebuah pencitraan positif, pemerintah terus memanjakan kaum birokrat dengan gaji terus naik. Memanjakan rakyat dengan subsidi BBM. Sementara pembangunan ekonomi berorientasi kemandirian swasta mandek. Justru buruh dan pekerja swasta menderita karena kemampuan penghasilan mereka tidak cukup membeli BBM hanya dengan upah rendah.

Dampak dari anggaran dihambur-hamburkan untuk belanja negara. Diantaranya tiap tahun menaikkan gaji PNS, operasional negara digunakan hanya untuk pejabat dan PNS rapat di hotel dan memberikan subsidi BBM terlalu besar. Kini beban utang bangsa kita membengkak hingga 3.000 triliun lebih.

Kini Jokowi harus menanggung beban bom waktu pemerintahan masa lalu. Tapi Jokowi bukan pemimpin yang tidak mampu mencari jalan keluar. Jalan keluarnya adalah mengatakan kepada rakyat secara jujur bahwa bangsa ini bakal bangkrut jika terus dibebani membayari uang bensin sebagian rakyat kelas menengahnya yang memang paling besar mengkonsumsi BBM.

Dan kita harus mengajarkan kepada rakyat kita bahwa problem negeri ini bukan terletak kepada berapa kemahalan harga BBM. Namun sekuat apa kemampuan daya beli rakyat kita.

Artinya pemerintah harus bekerja keras untuk mendorong rakyatnya tidak menganggur. Tapi semuanya kompak mau bekerja keras. Menjadi bangsa yang produktif. Sehingga punya kemampuan membeli BBM dan kebutuhan pokok. Tidak lagi menjadikan harga BBM sebagai kebijakan mendzalimi rakyatnya.

Harga BBM di kawasan Eropa mahal, namun rakyat di benua ini punya kemampuan membeli. Karena mereka punya mental ulet dan bekerja keras mencari penghasilan agar mampu membeli BBM dan tidak hanya sekadar mengemis kepada negara.

Kita terkadang tertawa geli menyaksikan politisi berkoar-koar di publik. Menyatakan pemerintah jokowi tidak pro rakyat, membohongi rakyat dan bermacam bahasa retorika tanpa peduli realita yang terjadi. Lawan politik yang selalu melihat kondisi susah bangsa ini dengan kaca mata lain.

Mudah untuk bicara retorika. Namun sulit untuk mengembalikan kehidupan bangsa ini menjadi normal kembali. Mereka tidak tahu jika pemerintahan Jokowi harus menanggung utang luar negeri 3.000 triliun lebih. Dan pendapatan negara yang makin menurun.

Apakah rakyat akan terus kita tipu dengan bahasa retorika. Ataukah para pemimpin elit itu berlagak tidak tahu dan terus menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Berlagak pandai tapi tidak tahu bahwa negara ini nyaris bangkrut jika tidak hidup dari utang luar negeri. Lantas kapan bangsa kita akan mandiri? Tentu akan diawali dengan perjuangan berat. Saatnya dimulai dengan kejujuran. Kita harus jujur kepada rakyat sepahit apapun resiko yang dihadapi. Jangan sekadar pencitraan tapi tidak jujur…

Source : http://politik.kompasiana.com/2014/11/22/-korban-presiden-pencitraan-688013.html

Read More

KPK: Kalau DPR Mau Merevisi UU MD3, Hebat!

TRIBUNNEWS/DANY PERMANAWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandupraja saat menghadiri jumpa pers peluncuran Anti Corruption Film Festival (ACFFest) 2013 di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (24/9/2013). Film yang dapat diikut sertakan dalam ACFFest berupa film fiksi panjang, fiksi pendek, dokumenter panjang, dokumenter pendek, animasi, serta games animasi, dengan bertemakan kejujuran, integritas, transparansi, ataupun perlawanan terhadap korupsi.

KPK: Kalau DPR Mau Merevisi UU MD3, Hebat!

 Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja menilai, hak imunitas anggota DPR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) merupakan salah satu kelemahan undang-undang tersebut. 

Dia pun sepakat jika beberapa pasal yang berpotensi 'melumpuhkan' penegakkan hukum itu direvisi. "Sangat setuju. Itu salah satu kelemahan UU MD3 yang perlu diuji materi Ke MK," ujar Adnan melalui pesan singkat, Sabtu (22/11/2014).

Menurut Adnan, semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Namun, Adnan menyangsikan anggota DPR mau merevisi sejumlah pasal yang dapat membatalkan pemanggilan anggota DPR terkait proses hukum tindak pidana. "Mana mau mereka dengar KPK. Kalau mereka bersedia mengoreksi, hebat," kata Adnan.

Dalam pasal 224 ayat (5) disebutkan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya, harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). 

Selain itu, dalam ayat (6), diatur bahwa MKD harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut paling lambat 30 hari setelah surat tersebut diterima. Adnan menganggap, permohonan persetujuan tersebut justru memperlambat proses penyidikan. 

Lagipula, kata Adnan, dalam pemerintahan sebelumnya Mahkamah Kehormatan Dewan tidak nampak kinerjanya karena tak menjalankan fungsinya dengan baik. "Coba tengok Badan Kehormatan DPR lalu. Hampir tidak kerja karena mereka saling menyandera," ujar Adnan. 

Sementara pada ayat (7) menyebutkan, jika MKD memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, maka surat pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum. Meski demikian, ada aturan lain yang mengatur soal pemanggilan anggota DPR terkait tindak pidana, yakni dalam Pasal 245.

Dalam pasal tersebut, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari MKD. Dalam ayat (2), diatur bahwa jika MKD tidak memberikan persetujuan tertulis dalam waktu 30 hari sejak permohonan diterima, maka pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan.

Source : http://nasional.kompas.com/read/2014/11/22/08304471/KPK.Kalau.DPR.Mau.Merevisi.UU.MD3.Hebat.

Read More

Profesor JE Sahetapy (foto: Ist)

Profesor JE Sahetapy: Masalah Hukum yang Ditinggalkan SBY seperti 'Piring Bau Amis'

Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) Profesor JE Sahetapy mengatakan permasalahan hukum yang ditinggalkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menumpuk. Ia pun mengibaratkan bahwa masalah hukum tersebut berupa piring yang kotor yang penuh bau amis.

"Kalau (masalah hukum) diibaratkan sebuah piring, piring yang ditinggalkan oleh SBY itu bau amis," kata Sahetapy dalam diskusi bertema 'Pekerjaan Rumah Sektor Hukum Pemerintahan Jokowi-JK' di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2014).

Sahetapy menuturkan, piring kotor itulah yang menjadi tantangan pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, pemerintahan Jokowi-JK harus mampu membersihkan 'piring bau amis' tersebut.

"Kalau memang Jokowi bisa bikin piring itu bersih dari bau amis selama lima tahun itu luar biasa. Tapi sepertinya tidak mungkin," tuturnya.

Sahetapy mencontohkan permasalahan hukum yang masih ada seperti masalah yang ada di Kementerian Hukum dan HAM yaitu lembaga pemasyarakatan. Selain itu, masalah korupsi juga masih menjadi permasalahan besar.

"KPK satu-satunya alat yang mampu menyelesaikan masalah piring kotor di Indonesia," ujarnya. (Muhammad Zulfikar/Tribunnews.com/ng)

Source : 

 http://baranews.co/web/read/25976/profesor.je.sahetapy.masalah.hukum.yang.ditinggalkan.sby.seperti.piring.bau.amis#.VG6wAzSUeE4

Read More

Tidak banyak orang tahu bahwa kebijakan subsidi itu seperti memakai narkoba.

Note:Tulisan bagus nih dari bro Made Supriatna (New Jersey), buat pencerahan bagi kaum yang mau berfikir:

"Akhirnya pemerintahan Jokowi mencabut sebagian subsidi BBM. Banyak orang marah. Harga-harga tentu akan naik. Inflasi akan meninggi. Orang diharuskan untuk memotong sana-sini pengeluarannya. Yang dulu sanggup makan pake daging di warung, sekarang mungkin harus dengan tempe tahu dan telur saja. Itu umpamanya.

Tidak banyak orang tahu bahwa kebijakan subsidi itu seperti memakai narkoba. Gampang sekali memulainya, sulit keluar dari jeratannya. Pemerintah Orde Baru memperkenalkannya pertama kali. Kabarnya karena daya beli masyarakat Indonesia rendah. Juga karena dirangsang industri otomotif yang mau masuk ke Indonesia. Jadilah BBM disubsidi. Indonesia masih pengekspor minyak kala itu. Terbukti, kebijakan ini sulit sekali dihilangkan. Orang menjadi mencandu akan BBM. Politisi akan mengeksploitasinya demi menjatuhkan lawannya. Borjuasi kecil yang bernama mahasiswa akan menjadi reaktif dan turun kejalan, bakar ban (pake bensin bersubsidi tentu!), dan tidak lupa berjaket alma-mater).

Mencabut subsidi BBM itu berat. Itu harus diakui. Banyak kawan bertanya pada saya, apakah harga bensin diluar negeri memang mahal? Politisi seperti Nurul Arifin dan Ibas (yang bapaknya sampe kencing dalem celana kalao disuruh mencabut subsidi BBM), memprotes karena harga BBM diluar negeri justru turun kok di Indonesia jadi naik? Jelas mereka sedang berusaha mencari poin politik dengan menyerang kebijakan administrasi Jokowi yang tidak populer ini.

Tapi bagaimanakah situasi di luar negeri? Kebetulan Bloomberg memberikan perspektif yang bagus tentang harga bensin di banyak negara. Menurut Bloomberg , harga bensin termahal itu di Norwegia: $9.79 per gallon atau $3.2 per liter (Rp 38.86 ribu)!

Lho kok Norwegia? Kan Norwegia itu penghasil minyak? Ya benar. Tapi pemerintahnya tidak mau tergantung dari minyak. Ini adalah negara yang sudah berpikir ke depan. Minyak adalah sumber energi tidak bisa diperbaharui. Karena itu, tidak bisa diandalkan. Norwegia memutuskan untuk mengambil keuntungan dari minyak untuk mensubsidi negara kesejahteraan. Sebagai gantinya, pemerintah mereka kasih pendidikan gratis; jaminan kesehatan; orang tua dilayanin dan dipelihara; orang tidak kerja dididik (bukan ditanggung untuk nganggur lho); anak-anak diperhatikan gizinya, dll.)

Negara kesejahteraan itu mahal sekali. Makanya, semuanya diminta berkorban. Orang dipaksa untuk tidak punya mobil tapi angkutan umum disediakan. Norwegia adalah negara dengan penduduk yang punya pendidikan terbaik di dunia. Bahkan saking welas asihnya negara ini, mereka menyumbang 1 milyar dollar ke Indonesia untuk kelestarian hutan tropis (Program REDD). Mereka sangat memperhatikan lingkungan.

Gambaran dari Bloomberg ini memberikan perspektif untuk melihat harga bensin di masing-masing negara. Disamping memberikan data harga bensin, dia juga memberikan semacam indeks harga bensin di satu negara. Kalo Sodara membacanya, ada beberapa elemen yang harus Sodara perhatikan. Misalnya, harga bensin; ranking tingkat kemahalan; ranking 'penderitaan' di pompa bensin. Yang paling menarik adalah di setiap negara dicantumkan berapa proporsi pendapatan per hari di pakai untuk membeli bensin. Norwegia, sekalipun merupakan negara dengan harga bensin termahal, tapi hanya 3,6 persen dari pendapatan penduduknya dalam sehari ($273) yang dipakai untuk membeli segallon (3 liter) bensin. Ini yang membikin ranking penderitaan mereka di pompa bensi ada di urutan ke 50.

Coba bandingkan dengan Pakistan, misalnya. Harga bensin disana adalah $4.08/gallon (Rp 16,320/liter). Tapi pendapatan penduduk Pakistan per hari adalah $3.55. Jadi walaupun orang Pakistan kerja seharian mereka tidak mampu beli segallon bensin.

Bagaimana dengan Indonesia? Sebelum subsidi dicabut, harga bensin di Indonesia adalah Rp 6,500/liter. Pendapatan penduduk Indonesia $2 (Rp 24 ribu) per hari. Jadi kira-kira seperempat pendapatan dipakai untuk membeli bensin.

Data dari Bloomberg ini hanya memberikan perspektif tapi tidak memberikan gambaran yang utuh. Di Indonesia, mereka yang membeli bensin itu sudah termasuk kelas borjuis -- dari borjuis paling kecil sampe borjuis kelas ekspat. Kelas ini berpenghasilan $4-$20 per hari. Ini adalah kelas yang punya motor, punya TV, bisa nonton bioskop sebulan sekali, dll. Mereka adalah consumer class yang sedang tumbuh. Jika kita ambil lapisan paling bawah saja ($4), mereka berpenghasilan Rp 48 ribu/per hari. setelah kenaikan BBM ini, hanya 5.6% dari penghasilan mereka untuk selitar bensin; atau sekitar 16% untuk se-gallon (3 liter). Tidak buruk sebenarnya.

Persoalannya sekarang adalah apakah kita mau membakar uang negara kita untuk subsidi BBM ini? Apakah tidak lebih baik uang ini dipakai untuk membikin infrastrtuktur supaya aliran barang dan jasa bisa lebih lancar? Dengan begitu nadi ekonomi bisa bergerak lebih besar dan lebih cepat; efeknya adalah lebih banyak orang bisa bekerja; lebih banyak produksi dan konsumen juga tumbuh karena lebih banyak orang bekerja dan terima upah?

Tentu, sebagian orang akan mengatakan bahwa ini adalah pikiran neolib. Tapi, cobalah pikirkan. Welfare spending (pengeluaran untuk kesejahteraan) kita saat ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan jaman Orde Baru. Welfare spending adalah pengeluaran pemerintah untuk rumah sakit, puskesmas, perbaikan gizi anak, pendidikan, dan semua jaminan sosial untuk rakyat kebanyakan. Orde Baru mampu membikin welfare spending yang tinggi karena waktu itu kita masih punya banyak yang bisa dijual (hutan, minyak, tambang-tambang dll.). Haruskah uang seyogyanya untuk memperbaiki gizi anak-anak kita itu kita bakar di jalanan dalam bentuk kendaraan pribadi? Mengapa pula penghapusan subsidi ini tidak dipakai untuk membikin transportasi massal, misalnya?

Sialnya, hasil dari penghapusan subsidi ini butuh waktu lama untuk merealisasikannya. Sementara, hanya butuh waktu beberapa menit untuk membakar uang subsidi ini. Orang diharuskan berkorban dan kesakitan sebelum semua hasil penghapusan subsidi ini bisa dinikmati. Itulah beratnya. Itulah sebabnya tidak banyak politisi yang berani mengambil tindakan tidak populer ini."

http://www.bloomberg.com/…/highest-and-cheapest-gasoline-pr…

Source : FB Bayu Saylendra

Read More

Pancasilais Gadungan .

Pancasilais Gadungan .
Oleh :JE Sahetapy.
SUDAH lama saya bergumul dengan hati nurani saya, melihat dan menyimak sepak terjang para pemimpin kita. Mereka, secara sadar atau tidak, bermuka dua.
Mereka itu para politikus tengik dan para birokrat munafik yang terlibat korupsi. Entah dengan sengaja atau tidak, karena desakan perut atau karena ada kesempatan, mereka tak lain adalah para pejabat negara yang licik dan licin bagaikan belut. Pada waktu upacara peringatan Proklamasi Kemerdekaan, mereka bahkan tampak begitu serius dan seperti penuh tanggung jawab.
Mereka itu semua sesungguhnya—meminjam ungkapan kolonial—bukan "beroemd" (terkenal dalam arti baik), melainkan justru "berucht" (kesohor dalam arti jelek). Ironisnya, keterkenalan dalam arti jelek itu tanpa diikuti rasa malu dan rasa bersalah.
Demikian pula secara mutatis mutandis "seorang politikus, bukan politisi", yang tanpa rasa malu muncul dengan gagasan licik bahwa Pancasila itu adalah pilar. Apa arti "pilar"? Maksud atau tujuannya apa?
Terlepas dari nafsu membusungkan dada (secara terselubung), dari mana ia dapat ilham satanis untuk gembar-gembor bahwa Pancasila itu "pilar"! Baik dalam pidato-pidato Bung Karno, tulisan-tulisan Bung Karno yang dibukukan, tulisan-tulisan Ruslan Abdulgani, seperti "spreekbuis" (juru bicara) Bung Karno, maupun komentar-komentar Bung Hatta sebagai wakil proklamator dan seorang negarawan besar tanpa cacat-cela, terlepas dari tulisan Tempo dalam edisi khusus Muhammad Yamin (18-24 Agustus 2014), apakah bisa ditemukan bahwa Pancasila itu pilar?
Pancasila adalah "staatsfundamenteelnorm" (Belanda) dan secara "eo ipso" adalah "Weltanschauung" (Jerman) bangsa dan negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Titik! Itulah sebabnya, kalau ada gagasan amendemen UUD 1945, haram untuk menyentuh Preambul atau Mukadimah UUD 1945.
Dye dan Zeigler dalam The Irony of Democracy (1970) menulis antara lain bahwa "The underlying value of democracy is…. Individual dignity.… Another vital aspect of classic democracy is a belief in the equality of all men". Jadi jelas, nilai yang mendasari demokrasi tak lain adalah martabat individu. Dan, aspek penting lain dari demokrasi (klasik) adalah keyakinan dalam kesetaraan untuk semua orang.
Suatu undang-undang yang dipersiapkan dengan cara-cara yang buruk, dengan motivasi patgulipat secara terselubung dengan tujuan bombastis yang tak etis, pasti akan hancur atau gagal dalam waktu dekat atau kurang dari satu dekade. Dalam bahasa kolonial di sebut legislatieve misbaksel, keburukan legislatif.
Hal itu terjadi di republik ini beberapa kali karena orang- orang yang terlibat menganggap diri mereka orang-orang santun dan beragama. Suatu pretensi yang memalukan, terutama pada era reformasi dengan sebutan gagah: "politik pencitraan". Di belakang itu semua ada power struggle, perebutan kekuasaan, terselubung bermuka dua atau lebih: semacam dokter Jekyll dan Mr Hyde. Dengan berbagai dalih, demi kekuasaan dan uang, yang tidak perlu disebut, bagaimana mungkin mau disebut bahwa politik itu "suci". Amboi!
Tanpa basa basi (rencana) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) adalah salah satu contoh yang transparan tentang legislatieve misbaksel. Apalagi kalau disimak tentang "naweeËn"-nya (akibat yang meresahkan) yang bertalian dengan pemilu, pilpres, dan proses rebutan kursi, baik intern maupun antarpartai.
Menurut Kompas (27 Agustus 2014), ada sejumlah pihak yang tentu berkepentingan secara politis, terlepas dari legal standing-nya, kini sedang mengajukan pengujian terhadap UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Jadi, ada beberapa pihak yang berkepentingan.
Selanjutnya, Kompas memberitakan bahwa Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dibubarkan, yang membuat Siswono Yudo Husodo sebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR terkejut. Untuk itu, Anda jangan tanyakan mengapa yang bersangkutan sampai terkejut. Demikian pula secara mutatis mutandis mengapa seolah-olah UU MD3 sebagai suatu "entitas siluman". Ini yang dalam bahasa Latin disebut sebagai "sic vos non vobis", yang dalam bahasa kolonial berarti "zoo (werkt) gij, maar het is niet voor u". Arti bebasnya: "begitulah Anda (bekerja), tetapi itu bukan untuk Anda". Tra-la-la-la!
Dalam pada itu dinamakan dinamika sosial-politik, sosial-ekonomi, dan campur tangan terselubung dari luar, permainan yang menyangkut hajat hidup orang kecil dan masyarakat lapisan bawah, korupsi yang masih harus dibasmi oleh KPK sampai ke akar-akarnya masih terus berfermentasi. Sementara itu, proses pembusukan terus berlangsung dan kunci peti pandora tampak seperti sudah ditemukan. Kita berharap agar apa yang semula tidak bisa dibawa ke pengadilan semoga dapat dibongkar sampai bersih dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Namun, yang membuat saya heran, masih ada para akademisi dan beberapa gelintir para cendekiawan yang masih memiliki animositas (kebencian) terhadap KPK. Lalu, kapan negara dan bangsa ini akan sejahtera? (Oleh : JE Sahetapy Guru Besar Emeritus)

http://www.suaralsmonline.com/…/11/pancasilais-gadungan.html

Read More

Siapapun PRESIDENnya harga BBM pasti akan TERUS NAIK

"KAMI SANGAT TEGASKAN"

siapapun PRESIDENnya harga BBM pasti akan TERUS NAIK, bukan untuk MEMPERKAYA DIRI tetapi mengikuti perkembangan pasar. apabila RAKYAT menginginkan harga BBM selalu tetap (tidak naik) ITU SAMA SAJA kalian memaksa negara untuk terus menanggung biaya kalian, HASILNYA? RP 714 TRILIUN ATAU LEBIH (SELAMA 5 TAHUN) TERBUANG SIA-SIA DIJALANAN, padahal biaya itu adalah untuk :
01. KIS (Kartu Indonesia Sehat)
02. KIP (Kartu Indonesia Pintar)
03. KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)
04. Perbaikan Jalan Rusak
05. Pembangunan Jalan Baru
06. Biaya Pertanian dan Industri
07. Biaya Perikanan dan Kelautan
08. Pembangunan Pembangkit Listrik
09. Membeli Kapal Laut Kecil Setiap Daerah
10. Membeli Kapal Laut Besar Setiap Kota
11. Membeli Pesawat Pemantau
12. Membeli Pesawat Perang
13. Membangun Lapangan Pekerjaan Baru
14. Membangun Rumah Warga Kurang Mampu
15. Memperluas Taman Kota dan Penghijauan
16. Membangun Monorel (Kereta Cepat)
17. Membuat Jembatan Penyebrangan di Tempat Terpencil
18. Memberantas MAFIA BRENGSEK yang selama ini telah Merugikan Rakyat dan Banyak Orang
19. (dan rencana mulia lain yang belum kita ketahui)

MENOLAK BBM NAIK?
itu artinya kalian telah MEMPERKAYA MAFIA-MAFIA dan PARA KOALISI HITAM, SEMAKIN MEMPERMUDAH MEREKA UNTUK MELANCARKAN AKSI KORUPSI-NYA juga dapat MENGGANGGU program ke-19 yang disebutkan diatas, dan lain-lain! AKIBATNYA? MASA DEPAN KALIAN AKAN TERUS TERANCAM SEMAKIN BURUK DAN SULIT UNTUK MAJU !

MENDUKUNG BBM NAIK?
itu artinya kalian telah melindungi negeri ini dari PENCURI HAK RAKYAT juga mempermudah dan mempercepat program ke-19 yang disebutkan diatas KAMI PASTIKAN AKAN CEPAT TERWUJUD !

KAMI JELASKAN LAGI : jika seluruhnya di jumlah itu semua MELEBIHI DARI RP 2.000,- (dari naiknya harga BBM) apabila merasa keberatan BBM NAIK, kenapa tidak diambil fasilitas KIP, KIS, KKS yang baru itu!
malas minta?
malas jalan?
malas ngomong?
atau malas mikir?
BERPIKIRLAH SECARA BIJAK, LIHATLAH KEDEPAN, seharusnya kita semua bersyukur bukan malah koar-koar, memberontak, anarkis. percuma mengaku pernah sekolah tetapi POLA PIKIR masih menyedihkan gitu -__-

dan barusan ada lagi yang bawa-bawa seorang PEMULUNG. ada apa dengan PEMULUNG dan HARGA BBM NAIK? apa gunanya PEMULUNG beli BBM? minum pakai bensin? gerobak pakai bensin? karung pakai bensin? atau mau gaya-gayaan pakai motor? aduuhh tolong jangan bawa-bawa PEMULUNG lah kasihan mereka ga tau apa-apa dan mereka juga tenang aja. JUSTRU MEREKA MENDUKUNG PENUH BBM NAIK karena dengan itu mereka dapat merasakan ke-19 yang disebutkan diatas!

JANGAN BIARKAN PARA PENCURI ITU SELALU MENARI DIATAS PENDERITAAN BANYAK ORANG. JANGAN BIARKAN LAGI MEREKA TERUS MENGAMBIL HAK RAKYAT HANYA BERMODAL KECIL MELALUI SOGOKAN/APAPUN ITU. KAMI RASA RAKYAT DI SELURUH INDONESIA SUDAH DEWASA DALAM MEMILIH SIAPA YANG SEDANG BERADA DI JALAN YANG BENAR!

pada inti dari seluruhnya hanya satu : kerja yang rajin, supaya mampu dan gak kagetan kalau ada kenaikan harga lagi, misalnya nanti GAS NAIK masa mau di demo juga? jangan gitulah nanti terlihat malasnya ~

sebagai RAKYAT YANG CERDAS kita harus ikut BERPERAN AKTIF untuk mendukung setiap PEMERINTAHAN yang mendukung program PRESIDEN KITA, seperti: KPK, MK, MA, NU, AHOK, TNI, POLRI, dan yang belum disebutkan lagi. karena tanpa dukungan dari mereka PRESIDEN KITA mungkin akan kewalahan sendirian menghadapi berbagai macam masalah yang selalu dibuat oleh REKAN KERJANYA sendiri, kita juga telah melihat sendiri setiap perjuangan mereka dari AWAL HINGGA AKHIR, mereka tak pernah ada kata LELAH dan tak pernah ada kata TAKUT untuk melawan para PEMBERONTAK bahkan hingga rela MENGORBANKAN NYAWA dan NASIBnya UNTUK RAKYATnya, UNTUK BANYAK ORANG. sadarkah itu?

MULAILAH untuk BERHATI-HATI karena dibalik kediaman mereka juga telah merancang disalah satu media yang di tugaskan untuk MERUSAK PERSATUAN NKRI KITA, dan juga MERUSAK MORALITAS dan KUALITAS masa depan anak bangsa kita semua nantinya :
1. MEDIA DI TELEVISI
http://m.detik.com/finance/read/2014/07/11/072231/2634023/6/ 
2. MEDIA DI INTERNET
http://facebook.com/jonru.page
(dan media-media lainnya yang belum diketahui)

KAMI SEBAGAI RAKYAT SANGAT PERIHATIN karena semua ULAH-ULAH MEREKA masih dibiarkan oleh PEMERINTAH yang selalu LEMAH dan sangat LAMBAT, hingga TIDAK BERANI mengambil KETEGASAN secara cepat tanggap! apakah harus menunggu ada KORBAN terlebih dahulu baru akan di tindak? apakah harus menunggu KEMARAHAN RAKYAT terlebih dahulu baru akan didengar?

entah dibayar berapa mereka semua sampai senang menjadi PROVOKATOR untuk MERUSAK SUASANA, MEMUTAR BALIKAN FAKTA, yang BENAR DISALAHKAN yang SALAH DIBENARKAN.

CONTOH NYATA TENTANG KELAKUAN KMP DI DALAM GEDUNG MPR-DPRhttp://nasional.kompas.com/.../PDI-P.Minta.Jokowi.Hati... yang semakin didiamkan ulah mereka (KMP) beserta CREW dan STAFFnya sepertinya sangat memprihatinkan dan semakin banyak tingkah, semakin berani MEMBERONTAK dan semakin senang MENGGANGGU era pemerintahan JOKOWI dan KIH, itu sama saja MERUSAK SEMUA RENCANA JOKOWI yang telah susah payah dibuatnya. dan PASTI mereka (KMP) mempunyai tujuan tertentu yang ingin menguasai seluruh parlemen agar MEMPERMUDAH AKSI DAN RENCANA KORUPSI MEREKA MUNGKIN? dengan membuat "UU MD3" sebagai SUMBER MASALAH YANG DI BUAT OLEH KMP yang bertujuan untuk kepentingan pribadinya masing-masing.

HASILNYA?
seluruh rencana PRESIDEN akhirnya diganggu oleh ulah KMP didalam gedung MPR-DPR dengan cara TIDAK MENSETUJUI segala hal bentuk program dan rencana baik PRESIDEN, dan pada akhirnya PRESIDEN kita pun BEKERJA SENDIRI tanpa ada dukungan penuh dari MPR-DPR oleh ulah KMP didalam gedung sana. apakah kehadirannya KMP beserta para pengikutnya masih layak untuk bangsa ini? terutama apakah masih berguna untuk kita sebagai rakyat? parlemen yang harusnya bertugas DARI RAKYAT, OLEH RAKYAT, UNTUK RAKYAT justru berbalik MENGHANCURKAN RAKYAT? sangat DRAMATIS apabila melihat PEMIMPIN NEGARA, PRESIDEN KITA diperlakukan seperti itu!

kita semua sebagai RAKYAT sangat BERPERAN PENTING dalam membantu proses pemerintahan agar tidak selalu DIGANGGU oleh KOALISI HITAM dan PARA MAFIA PENGGANGGU dibalik layar, dengan IKUT MEMANTAU PENUH segala bentuk ACARA, AKTIVITAS dan RENCANA mereka. kita semua harus ikut AKTIF dan TERLIBAT dalam menjaga dan melindungi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang begitu damai, tentram, indah ini yang sangat kita jaga selama RATUSAN TAHUN dan JANGAN SAMPAI RUSAK apalagi sampai TERBELAH hanya karena ulah ORANG-ORANG BODOH yang mengumpat duduk manis didalam ruangan sana!

INGATLAH : membangun sebuah rumah saja butuh proses berbulan bulan, bahkan sampai bertahun tahun. apa lagi membangun sebuah negara, semua butuh proses untuk membalikkan keadaan. jangan berpikiran sempit lalu memojokkan pemimpin yang baru mau berjalan. kalau memang saat ini rakyat dalam kesusahan, ingatlah itu hasil dari pemimpin sebelumnya. minimal 2 sampai 3 tahun lah baru kita bisa menilai pemerintah. jadi jangan cuma bisa mikir jangka pendek, karena kenaikan harga BBM adalah untuk bertujuan jangka panjang!
http://nasional.kompas.com/.../Jokowi.Yakin.Rakyat.Akan... 

JADILAH RAKYAT YANG CERDAS DAN SELALU TAAT PADA PERINTAH AGAMA, AGAR TIDAK MUDAH DIHASUT DAN TIDAK MUDAH MENJADI KORBAN PARA PROVOKATOR OLEH KOALISI HITAM DAN PARA MAFIA PERUSAK DI NEGERI INI. DAN KAMI SEBAGAI RAKYAT AKAN SELALU MEMANTAU PENUH SEGALA AKTIVITAS MEREKA, MESKI KAMI BERADA DIBALIK LAYAR ~

Selamat Beraktivitas Kembali ツ 

SALAM INDONESIA HEBAT !


Source : FB De Ja'Vu

Read More

PENCABUTAN SUBSIDI BBM oleh Made Supriatma

PENCABUTAN SUBSIDI BBM

oleh Made Supriatma
Akhirnya pemerintahan Jokowi mencabut sebagian subsidi BBM. Banyak orang marah. Harga-harga tentu akan naik. Inflasi akan meninggi. Orang diharuskan untuk memotong sana-sini pengeluarannya. Yang dulu sanggup makan pake daging di warung, sekarang mungkin harus dengan tempe tahu dan telur saja. Itu umpamanya.
Tidak banyak orang tahu bahwa kebijakan subsidi itu seperti memakai narkoba. Gampang sekali memulainya, sulit keluar dari jeratannya. Pemerintah Orde Baru memperkenalkannya pertama kali. Kabarnya karena daya beli masyarakat Indonesia rendah. Juga karena dirangsang industri otomotif yang mau masuk ke Indonesia. Jadilah BBM disubsidi. Indonesia masih pengekspor minyak kala itu. Terbukti, kebijakan ini sulit sekali dihilangkan. Orang menjadi mencandu akan BBM. Politisi akan mengeksploitasinya demi menjatuhkan lawannya. Borjuasi kecil yang bernama mahasiswa akan menjadi reaktif dan turun kejalan, bakar ban (pake bensin bersubsidi tentu!), dan tidak lupa berjaket alma-mater.
Mencabut subsidi BBM itu berat. Itu harus diakui. Banyak kawan bertanya pada saya, apakah harga bensin di luar negeri memang mahal? Politisi seperti Nurul Arifin dan Ibas (yang bapaknya sampe kencing dalem celana kalao disuruh mencabut subsidi BBM), memprotes karena harga BBM di luar negeri justru turun kok di Indonesia jadi naik? Jelas mereka sedang berusaha mencari poin politik dengan menyerang kebijakan administrasi Jokowi yang tidak populer ini.
Tapi bagaimanakah situasi di luar negeri? Kebetulan Bloomberg memberikan perspektif yang bagus tentang harga bensin di banyak negara. Menurut Bloomberg , harga bensin termahal itu di Norwegia: $9.79 per gallon atau $3.2 per liter (Rp 38.86 ribu)!
Lho kok Norwegia? Kan Norwegia itu penghasil minyak? Ya benar. Tapi pemerintahnya tidak mau tergantung dari minyak. Ini adalah negara yang sudah berpikir ke depan. Minyak adalah sumber energi tidak bisa diperbaharui. Karena itu, tidak bisa diandalkan. Norwegia memutuskan untuk mengambil keuntungan dari minyak untuk mensubsidi negara kesejahteraan. Sebagai gantinya, pemerintah mereka kasih pendidikan gratis; jaminan kesehatan; orang tua dilayanin dan dipelihara; orang tidak kerja dididik (bukan ditanggung untuk nganggur lho!); anak-anak diperhatikan gizinya, dll.)
Negara kesejahteraan itu mahal sekali. Makanya, semuanya diminta berkorban. Orang dipaksa untuk tidak punya mobil tapi angkutan umum disediakan. Norwegia adalah negara dengan penduduk yang punya pendidikan terbaik di dunia! Bahkan saking welas asihnya negara ini, mereka menyumbang 1 milyar dollar ke Indonesia untuk kelestarian hutan tropis (Program REDD). Mereka sangat memperhatikan lingkungan.
Gambaran dari Bloomberg ini memberikan perspektif untuk melihat harga bensin di masing-masing negara. Di samping memberikan data harga bensin, dia juga memberikan semacam indeks harga bensin di satu negara. Kalo Sodara membacanya, ada beberapa elemen yang harus Sodara perhatikan. Misalnya, harga bensin; ranking tingkat kemahalan; ranking 'penderitaan' di pompa bensin. Yang paling menarik adalah di setiap negara dicantumkan berapa proporsi pendapatan per hari dipakai untuk membeli bensin. Norwegia, sekalipun merupakan negara dengan harga bensin termahal, tapi hanya 3,6 persen dari pendapatan penduduknya dalam sehari ($ 273) yang dipakai untuk membeli segallon (3 liter) bensin. Ini yang membikin ranking penderitaan mereka di pompa bensi ada di urutan ke 50.
Coba bandingkan dengan Pakistan, misalnya. Harga bensin di sana adalah $ 4.08/gallon (Rp 16,320/liter). Tapi pendapatan penduduk Pakistan per hari adalah $ 3.55. Jadi walaupun orang Pakistan kerja seharian mereka tidak mampu beli segallon bensin.
Bagaimana dengan Indonesia? Sebelum subsidi dicabut, harga bensin di Indonesia adalah Rp 6,500/liter. Pendapatan penduduk Indonesia $2 (Rp 24 ribu) per hari. Jadi kira-kira seperempat pendapatan dipakai untuk membeli bensin.
Data dari Bloomberg ini hanya memberikan perspektif tapi tidak memberikan gambaran yang utuh. Di Indonesia, mereka yang membeli bensin itu sudah termasuk kelas borjuis -- dari borjuis paling kecil sampe borjuis kelas ekspat. Kelas ini berpenghasilan $ 4-$ 20 per hari. Ini adalah kelas yang punya motor, punya TV, bisa nonton bioskop sebulan sekali, dll. Mereka adalah consumer class yang sedang tumbuh. Jika kita ambil lapisan paling bawah saja ($ 4), mereka berpenghasilan Rp 48 ribu/per hari. setelah kenaikan BBM ini, hanya 5.6% dari penghasilan mereka untuk selitar bensin; atau sekitar 16% untuk se-gallon (3 liter). Tidak buruk sebenarnya.
Persoalannya sekarang adalah apakah kita mau membakar uang negara kita untuk subsidi BBM ini? Apakah tidak lebih baik uang ini dipakai untuk membikin infrastrtuktur supaya aliran barang dan jasa bisa lebih lancar? Dengan begitu nadi ekonomi bisa bergerak lebih besar dan lebih cepat; efeknya adalah lebih banyak orang bisa bekerja; lebih banyak produksi dan konsumen juga tumbuh karena lebih banyak orang bekerja dan terima upah?
Tentu, sebagian orang akan mengatakan bahwa ini adalah pikiran neolib. Tapi, cobalah pikirkan. Welfare spending (pengeluaran untuk kesejahteraan) kita saat ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan jaman Orde Baru. Welfare spending adalah pengeluaran pemerintah untuk rumah sakit, puskesmas, perbaikan gizi anak, pendidikan, dan semua jaminan sosial untuk rakyat kebanyakan. Orde Baru mampu membikin welfare spending yang tinggi karena waktu itu kita masih punya banyak yang bisa dijual (hutan, minyak, tambang-tambang dll.). Haruskah uang seyogyanya untuk memperbaiki gizi anak-anak kita itu kita bakar di jalanan dalam bentuk kendaraan pribadi? Mengapa pula penghapusan subsidi ini tidak dipakai untuk membikin transportasi massal, misalnya?
Sialnya, hasil dari penghapusan subsidi ini butuh waktu lama untuk merealisasikannya. Sementara, hanya butuh waktu beberapa menit untuk membakar uang subsidi ini. Orang diharuskan berkorban dan kesakitan sebelum semua hasil penghapusan subsidi ini bisa dinikmati. Itulah beratnya. Itulah sebabnya tidak banyak politisi yang berani mengambil tindakan tidak populer ini.

Ini sungguh bukan sesuatu yang gampang.

SukaSource : FB Joko Lelono

Read More

Prof. Sofjan: Perlu Terobosan Hapuskan Lembaga DPR

Prof. Sofjan: Perlu Terobosan Hapuskan Lembaga DPR

Den Haag - Sudah terbukti DPR selama ini telah menjadi bagian dari biang korupsi dan membebani keuangan negara. Setelah DPR dihapuskan, fungsinya cukup diwakili DPD. Tanpa DPR, RI tak akan bubar. 

Hal itu disampaikan Prof. Dr. Sofjan Siregar di Den Haag menanggapi maraknya kembali studi banding rombongan-rombongan anggota DPR ke berbagai benua, Minggu (26/8/2012). 

"Ratusan triliun uang rakyat dari pajak dihisap oleh anggota DPR tanpa ada hasil dan feedback signifikan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa mereka pun tidak akan terjadi stagnasi demokrasi di Indonesia," ujar Sofjan. 

Sofjan mengingatkan bukankah uang untuk membiayai para anggota DPR dan dihambur- hamburkan itu bersumber dari pajak jerih payah rakyat dan utang negara, yang lagi-lagi beban utang itu akan dipikulkan juga di pundak rakyat dan rakyat yang menanggungnya. 

Lanjut Sofjan, meskipun rasionya 26,9% dari PDB dan selalu dikatakan aman, namun utang Indonesia pada semester pertama tahun ini bertambah Rp 146,59 triliun, sehingga total utangnya menjadi Rp 1.950,08 triliun. DPR malah bergaya hidup seolah-olah Indonesia tak punya utang segudang. 

"DPR memang pilar negara demokrasi, namun karena DPR telah terbukti menjadi lembaga terkorup, menjadi beban, hanya menjadi dekorasi demokrasi, maka sudah saatnya untuk melakukan terobosan hukum membubarkan DPR dan lembaga DPRD di daerah-daerah," cetus Sofjan. 

Menurut Sofjan, setelah DPR dan DPRD dibubarkan, maka fungsi dan tugasnya diserahkan kepada DPD, sehingga negara bisa menghemat uang pajak ratusan triliun rupiah per tahun, yang bisa digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru atau mempercepat pelunasan utang

"Negara demokrasi bisa eksis dengan satu kamar tanpa dua kamar seperti Belanda dan Inggris," imbuh Sofjan. 

Sofjan menyoroti, bahwa selain gaya hidup dan skandal-skandal korupsi DPR, biaya untuk mengongkosi mereka selama ini ternyata juga terlalu berlebihan. Total jenderal ratusan triliun uang rakyat dihabiskan untuk menanggung tetek bengek fasilitas, tunjangan, gaji, rumah dinas, mobil, dll dari DPR sampai DPRD. 

"Anggaran dan biaya DPR terlalu super mewah, melebihi parlemen di berbagai negara kaya di dunia. Di Belanda gaji seorang anggota parlemen tidak lebih dari EUR 5000 netto, padahal living cost di Belanda jauh lebih mahal dari Indonesia," papar Sofjan. 

Hemat Sofjan, lembaga perwakilan tidak mesti full time, cukup part time seperti gemeente raad di Belanda dan negara lainnya. Untuk tingkat daerah tidak perlu diberi fasilitas rumah dan kendaraan dan fasilitas tetek bengek, cukup diberi honor setiap ada rapat dan tugas. 

"Dengan postur rasional seperti itu, negara selain akan menghemat ratusan triliun, juga sekaligus mendidik agar orang tidak rebutan menjadi wakil rakyat. Mereka yang mau menjadi wakil rakyat adalah yang benar-benar ingin berbakti kepada negara," terang Sofjan. 

Untuk merealisasikan hal itu, Sofjan mendorong agar dilakukan amandemen semua Undang- undang Pemilu dan Undang-undang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 

"Persoalannya mau tidak mereka kehilangan segala kemewahan dan siap mengabdi pada negara dengan imbalan minimalis rasional, sesuai kadar kerjanya, seperti wakil-wakil rakyat di Belanda dan Eropa umumnya," pungkas Sofjan.

Source : http://news.detik.com/read/2012/08/26/155019/1999248/10/2/prof-sofjan-perlu-terobosan-hapuskan-lembaga-dpr

Read More