Latest News

Showing posts with label Kinerja. Show all posts
Showing posts with label Kinerja. Show all posts

Monday, 10 February 2014

Jokowi Janji Bantu Perbaiki Rusun Milik Pelindo di Cilincing

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo disambut puluhan warga rusun di Cilincing, Jakarta Utara, saat ia mengunjungi rusun itu, Jumat (7/2/2014).

Jokowi Janji Bantu Perbaiki Rusun Milik Pelindo di Cilincing

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi warga rumah susun di Cilincing, Jakarta Utara. Jokowi mengatakan, pemerintah Provinsi DKI akan memperbaiki fasilitas yang tidak kunjung diperbaiki oleh PT Pelindo II selaku pengelola rusun.
"Ini masalah pelayanan soalnya. Warga situ kan tanggung jawab kita," kata Jokowi seusai mengunjungi rusun itu, Jumat (7/2/2014).
Jokowi mengakui bahwa upaya membantu warga rusun itu bisa saja dituding menabrak aturan. Namun, dia menegaskan bahwa jika dia tidak berani mengambil keputusan, maka warga rusun itu tidak akan keluar dari persoalan. Ia akan mengurus komunikasi dengan PT Pelindo II.
"Yang penting jangan hanya karena masalah administrasi, kita tak bisa memperbaiki. Masalahnya sudah banyak sekali," ujarnya.
Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi Hartono menjelaskan, rusun itu dibangun PT Pelindo II pada 1998 untuk karyawannya yang tinggal di sekitar pelabuhan. Namun seiring waktu, rusun itu tidak lagi ditempati oleh karyawannya, tetapi oleh masyarakat umum.
Heru menduga, hal itulah yang membuat PT Pelindo II enggan melirik rusun tersebut. Akibatnya, sejumlah fasilitas di rusun sudah tak layak lagi karena tidak pernah dipelihara oleh pemilik rusun.
"Solusinya, ya kita bantu perbaiki. Nanti mungkin Pak Gubernur yang bakal mengomunikasikan lainnya dengan Pelindo," ujarnya.
Dalam kunjungannya ke rusun tersebut, Jokowi menerima keluhan warga di sana, mulai dari ketiadaan besi pembatas tangga, terbukanya instalasi listrik dan gas, hingga kondisi atap yang sudah tak layak. Penghuninya telah mengomunikasikan hal itu ke PT Pelindo selaku pemilik rusun. Namun, tak pernah mendapat tanggapan. Warga berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyelesaikan persoalan di rusun tersebut.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
Source : lipsus.kompas.com

Saturday, 8 February 2014

Tingkatkan layanan, Pemprov DKI tambah 10 Puskesmas rawat inap

Selain itu, Pemprov DKI juga akan mendorong beberapa puskesmas untuk dijadikan sebagai rumah sakit.


Dokter tengah memeriksa kesehatan salah satu bayi yang baru lahir di Puskesmas Tanah Abang, Jakarta, Selasa (4/2). Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta akan menambah 10 puskesmas rawat inap dan mendorong sejumlah puskesmas kecamatan dan kelurahan untuk menjadi rumah sakit (RS) tipe D.

Tingkatkan layanan, Pemprov DKI tambah 10 Puskesmas rawat inap

Selain itu, Pemprov DKI juga akan mendorong beberapa puskesmas untuk dijadikan sebagai rumah sakit.


Selain itu, Pemprov DKI juga akan mendorong beberapa puskesmas untuk dijadikan sebagai rumah sakit.

Source : merdeka.com

Jokowi kantongi hasil evaluasi lelang jabatan camat & lurah

Jokowi kantongi hasil evaluasi lelang jabatan camat & lurah

Jokowi. ©2014 Merdeka.com                                                              Reporter : Fikri Faqih | Sabtu, 8 Februari 2014 11:16

Jokowi kantongi hasil evaluasi lelang jabatan camat & lurah


Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan evaluasi lelang jabatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada level Camat dan Lurah pada akhir tahun lalu. Ini dilakukan untuk mengetahui ketepatan orang yang dipilih sudah sesuai atau belum.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah mengetahui hasil evaluasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dan ini merupakan evaluasi tahap pertama yang dilakukan BKD.

"Evaluasi lelang jabatannya sudah ada sama saya. Nanti akan segera diumumkan oleh BKD," kata Jokowi dalam bus usai mengunjungi Rusun Nelayan, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (7/2).

Ternyata, laporan hasil evaluasi lelang camat dan lurah baru dikantongi Jokowi tiga hari lalu. Laporan tersebut tidak menunjukkan adanya kejanggalan terhadap bawahannya. Bahkan, hasilnya lebih banyak yang memuaskan.

"Laporan yang masuk ke saya bagus-bagus semua kok," ujar mantan wali kota Solo ini.

Seperti diketahui, evaluasi hasil lelang lurah dan camat ini dilakukan untuk menilai seberapa efektif sistem lelang jabatan. Karena Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnamapernah menyampaikan hasil lelang jabatan 60 persen masih belum sesuai dengan kriteria yang diinginkan Jokowi.

Ini terbukti dengan kasus yang belum lama terjadi. Kejaksaan Tinggi Negara menahan Lurah Kayu Putih Rosidah Sri Buntari, dan sudah dijadikan tersangka sejak dua bulan lalu. Penahanan dilakukan karena Rosidah diduga melakukan penggelapan dana proyek pengadaan barang dan jasa pada tahun 2012. Akibat kecurangan yang dilakukan Rosidah, Pemprov DKI Jakarta mengalami kerugian sekitar Rp 600 juta.

Sebelum Rosidah, Lurah Ceger Fanda Fadly Lubis juga ditahan karena dugaan korupsi dana sebesar Rp 450 juta. Modus yang dilakukan Fanda adalah membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif.

Source : Merdeka.com

Thursday, 6 February 2014

Keren! Jokowi Pasang Eskalator di Terminal Bus Manggarai

Keren! Jokowi Pasang Eskalator di Terminal Bus Manggarai


Jakarta - Revitalisasi terminal bus Manggarai, Jakarta Selatan, mulai terlihat wujudnya. Terminal yang awalnya suram kini terlihat keren. Malahan terlihat ada tiga eskalator yang sudah terpasang dan hampir siap digunakan di terminal ini. 

Beberapa pekerja masih melakukan pengelasan tangga penyeberangan yang melintasi di bagian atas terminal ini. Tangga penyeberangan ini memudahkan penumpang bus untuk naik ke dalam terminal ini, Senin (3/2/2014). 

Bangunan terminal ini berwarna putih dengan tulisan 'Terminal Bus Manggarai' di bagian atasnya. Terminalnya ini juga menggunakan kaca-kaca di sebagian atap bangunannya. Lalu lintas bus di pisah menggunakan tiga jalur di bagian bawah terminal. 

Sebelumnya, Gubernur Jokowi menyatakan akan menghilangkan citra terminal sebagai sarang preman dan polusi. Menurutnya konsep terminal masa depan harus mirip dengan hotel bintang lima. Harus ada taman hijau, alur kendaraan yang tertib dan fasilitas keselamatan bagi penumpang.

"Sehingga yang nyeberang aman, busnya juga bisa mengalir dengan lancar," kata Jokowi di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (9/9/2013).

Di antara 17 terminal tersebut adalah Pulogadung, Manggarai, Kampung Rambutan dan Kalideres. Semua fasilitasnya akan diperbaiki secara bersamaan pada tahun 2014.

"Nanti semua terminal itu sama. Artinya terminalnya warna catnya sama, nampak depan juga sama, sehingga orang kalau masuk ke sebuah terminal, oh ini terminal, oh ini pasar. Oh ini sekolah. Ini yang akan kita bangun brand-nya," paparnya.




Source : news.detik.com


Tuesday, 4 February 2014

Bupati Bogor: Cuma Pak Jokowi yang Berani Ambil Risiko

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Bupati Bogor Rachmat Yasin di tepi Telaga Saat, hulu Sungai Ciliwung, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2014) siang.

Bupati Bogor: Cuma Pak Jokowi yang Berani Ambil Risiko


Bupati Bogor Rachmat Yasin memuji langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melirik wilayah di hulu Sungai Ciliwung sebagai penanggulangan banjir di Ibu Kota. Padahal, kata dia, permasalahan banjir di Jakarta sudah teridentifikasi sejak dulu.

"Cuma gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya enggak mau menyentuh persoalan dasarnya. Nah, datanglah Pak Jokowi yang mau ambil risikonya," ujarnya saat memberi sambutan acara penanaman pohon di hulu Sungai Ciliwung, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2014). 

"Risikonya apa? Ya, kalau mau urusi banjir Jakarta, ya, harusnya urusi juga daerah-daerah hulu dan penyangga. Cuma Pak Jokowi yang mau ambil risiko ini," tuturnya. 

Yasin mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta kepemimpinan Jokowi telah membantu Pemkab Bogor memperbaiki kualitas daerah aliran sungai hulu. Yasin mengakui, buruknya wilayah hulu memperparah banjir di Jakarta setiap tahun. 

Beberapa langkah yang telah ditempuh adalah memberikan dana kepada Pemkab Bogor untuk membantu membongkar vila-vila yang melanggar, membantu penanaman pohon, membantu pembebasan lahan untuk dua waduk, yakni Waduk Mega Mendung (sebelumnya dikenal Waduk Ciawi) dan Waduk Sukamahi, dan memberikan bantuan peralatan normalisasi. 

"Tinggal kita melaksanakan program kultural, yaitu tidak boleh menghuni bantaran Ciliwung, tidak boleh buang sampah dan warga Bogor juga harus sadar, Ciliwung terkait dengan warga yang ada di hilir. Kita sudah sosialisasikan hal itu," ujar Yasin. 

Menanggapi itu, Jokowi hanya sedikit berkomentar. Menurut dia, segala persoalan sudah jelas akarnya, jalan solusinya pun sudah dipetakan. Kini, dia pun tinggal memupuk keberanian untuk mengeksekusi program itu. "Mari kita bekerja saja," tambah Jokowi.

Source : megapolitan.kompas.com

Monday, 18 November 2013

Basuki dan Wali Kota Beijing Bahas Sampah dan Banjir

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat berbicara dalam dialog yang digelar Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), di ruang rapat Sekretariat FKUB, Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2012).

Basuki dan Wali Kota Beijing Bahas Sampah dan Banjir

 Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menerima kunjungan Wali Kota Beijing Cheng Hong di Balaikota Jakarta, Selasa (27/11/2012). Dalam pertemuan itu, keduanya antara lain membahas soal persampahan dan banjir.
Cheng Hong tiba di Balaikota Jakarta sekitar pukul 15.00 WIB bersama rombongan delegasinya. Tak lama kemudian, dengan menggunakan pakaian dinas, Basuki turun dari ruangannya menuju lobi Balai Agung untuk menemui tamunya. Pertemuan digelar secara tertutup.
Setelah pertemuan itu, Basuki menjelaskan kepada wartawan bahwa pertemuan itu hanya diisi dengan perbincangan ringan. Mereka antara lain bertukar cerita mengenai permasalahan sampah, banjir, air bersih, dan energi listrik. "Biasa saja, Wali Kota (Beijing) datang, ya kita sambut. Cuma ngobrol ringan saja," kata Basuki.
Basuki pernah menyampaikan ide penanganan sampah di sungai-sungai Jakarta dengan memanfaatkanbakteri pengurai. Teknologi sendiri ditawarkan oleh sebuah perusahaan China, yang telah menerapkannya sejak tahun 2008.
Selain membicarakan hal-hal di atas, kata Basuki, Cheng Hong juga mengundang Jakarta untuk ikut berpartisipasi dalam event tahunan Kota Beijing. Acara tersebut semacam Jakarta Fair untuk Kota Beijing dan rencananya akan digelar pada Mei 2013.
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar satu jam dan saat ini telah selesai. Cheng Hong bertolak meninggalkan Balaikota dan Basuki kembali ke ruang kerja untuk melanjutkan aktivitasnya.
Editor : Laksono Hari W
Source : lipsus.kompas.com

Sunday, 17 November 2013

SEJARAH PEMIKIRAN REVOLUSI EKONOMI



SEJARAH PEMIKIRAN REVOLUSI EKONOMI

Pemerintahan yang BAGUS memprodus kesejatheraan rakyatnya dalam jumlah besar, ribuan, jutaan.
Pemerintahan yang JELEK memperkaya diri seseorang walau dengan cara yang tidak Mulia, tdk ber Ahklak dan bermoral, KORUPSI.

PANDANGAN EKONOMI DEMI KEMAKMURAN RAKYAT INDONESIA

Empat Paket Kebijakan REZIM SBY & BOEDIONO
Menyikapi penurunan nilai rupiah, Pemerintah telah mengeluarkan 4 paket kebijakan baru al;

o Pertama: memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar dengan mendorong ekspor dan keringanan pajak kepada industri tertentu. 
o Kedua: menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memastikan defisit APBN-2013 tetap sebesar 2,38% dan pembiayaan aman. 
o Ketiga: menjaga daya beli. 
o Keempat: mempercepat investasi.

Kebijakan ekonomi yang bertumpu pada peningkatan pertumbuhan ala kapitalis sebenarnya juga telah gagal memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Terbukti, walaupun Indonesia pernah mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang luar biasa—bahkan IMF dan Bank Dunia sempat memuji dengan menganggap calon macan Asia dan diramalkan bakal memindahkan arus ekonomi di Eropa ke Asian Tenggara, dengan pertumbuhan pada tahun 1996 sebesar 6%—hasilnya jauh dari harapan. Rakyat miskin tiap tahun terus bertambah di tengah pertumbuhan ekonomi yang selalu tinggi.

Kebijakan Pemerintah menjaga daya beli juga sulit diwujudkan. Pasalnya, banyak kebijakan Pemerintah justru mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakt seperti menaikan BBM, TDL dll. Adapun peningkatan investasi yang selama ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, faktanya lebih banyak merugikan dan menyengsarakan rakyat. Pasalnya, investasi asing pada hakikatnya adalah kedok baru bagi imperialisme di bidang ekonomi.

Ekonomi Kapitalis: Biang Krisis

Wapres Boediono menyatakan, “Jangan sebut rupiah melemah, tetapi dolar menguat.” Pernyataan ini sebenarnya bisa menyesatkan seolah-olah melemahnya nilai rupiah bukan akibat kebijakan ekonomi Indonesia. Padahal melemahnya nilai rupiah sebagai awal krisis moneter ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang makin liberal. Bahkan kebijakan ekonomi Indonesia lebih liberal dibandingkan dengan negara kapitalis sekalipun.

Sistem ekonomi kapitalis ini dirancang sedemikian rupa oleh egara-negara Barat dengan tujuan untuk mempertahankan hegemoninya terhadap negara-negara berkembang. Di antara prinsip dan pola sistem kapitalis yang menyebabkan terjadinya krisis ini adalah: sistem perbankan dengan suku bunga Deposito tinggi 14% mengharapkan pinjaman dari Masyarakat yang akan mendepositokan Uang akan berbahaya jika dalam jangka waktu pendek; berkembangnya sektor non riil; utang luar negeri yang menjadi tumpuan pembiayaan pembangunan; penggunaan sistem moneter yang tidak disandarkan pada emas dan perak; dan liberalisasi atau swastanisasi sumberdaya alam.


Praktik ribawi, sejak masa Yunani Kuno, sebenarnya tidak disukai dan dikecam habis-habisan. Aristoteles mengutuk sistem pembungaan ini dengan mengatakan riba sebagai ayam betina yang mandul dan tidak bisa bertelur. Begitu juga ekonom modern, J.M. Keyness, mengkritik habis-habisan teori klasik mengenai bunga uang ini. Keynes beranggapan, perkembangan modal tertahan oleh adanya suku bunga uang.

Pelemahan nilai tukar juga dipicu oleh naiknya impor BBM yang dilakukan oleh Pertamina, untuk mengantipasi kebutuhan tutup tahun yg meningkat tajam. Impor BBM yang besar membuat neraca perdagangan defisit dan menekan kebutuhan valuta asing dalam negeri. Disamping itu pun angka impor kita terus meningkat al; Import Mobil Murah 40.000 Unit dan Import Daging 75.000 ekor menjelang tutup tahun 2013, dan juga buah buah, dan keperluan furniture, spare part, Mesin, dan bahan bahan Konstuksi hampir semua kebutuhan pokok harus diimpor. 

Adanya kondisi kebutuhan valas mulai meningkat, namun dari sisi keuangan pasokan valas di pasar domestik tidak terlalu banyak. Hal ini menyebabkan para investor mulai mengurangi investasi ke Indonesia. 
Hukum yang lemah, banyak DEMO, terutama DEMO BURUH meresahkan Perusahaan Asing yang bergerak di Indonesia, Sedangkan dari sisi investasi, penurunan impor barang modal ternyata juga masih memberikan tekanan pada nilai tukar karena neraca perdagangan masih defisit. Penurunan impor barang modal menunjukkan melambatnya investasi.

JOKOWI & AHOK MENEKAN INFLASI SERTA PROGRAM TRANSFORMASI JKT BARU KHUSUS NYA MEMBANTU PEMERINTAH RI UMUMNYA.

Pada akhir tahun diperkirakan Bis angkutan massal sejumlah 650 buah akan di Operasikan, akan menghemat bahan bakar. Dengan tersedia transportasi Massal akan diberlakukan GANJIL & GENAP Plat mobil. Maka diperkirakan pemakain bahan bakar akan berkurang banyak.

USAHA USAHA JOKOWI & AHOK MENEKAN LAJU INFLASI DKI JAKARTA

Selama 1 th Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama mewujudkan tindakan dan membongkar korupsi di Pemprov DKI. Hasilnya, sembilan PNS sudah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan.

KEJAKSAAN AGUNG MEMERIKSA PNS YANG KORUPSI

Untuk diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala Dinas Kebersihan Pemprov DKI Eko Bharuna (EB) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil toilet VVIP besar dan kecil di Dinas Kebersihan Pemprov DKI tahun 2009. Penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No:print 79s/d 81/F.2/Fd.1/06/2013, tanggal 28 Juni 2013. Kasus itu diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 5,3 miliar tersebut.

Kejagung juga telah menetapkan mantan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas kebersihan Provinsi DKI Lubis Latief (LL) selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Aryadi (A) sebagai tersangka.

Kemudian, pada 13 September 2013, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menetapkan MM sebagai tersangka penyalahgunaan anggaran proyek kelistrikan di Kepulauan Seribu tahun 2012 senilai Rp 1,3 miliar. MM menjabat Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Kepulaun Seribu saat itu. Pada hari yang sama, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menetapkan SBR sebagai tersangka kasus yang sama. SBR adalah Kepala Seksi Perawatan UPT Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Pada 11 Oktober 2013, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menetapkan Lurah Ceger berinisial FFL sebagai tersangka penyalahgunaan anggaran kasus pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif tahun 2012 senilai Rp 454 juta. Di hari yang sama, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menetapkan Bendahara Lurah Ceger ZA sebagai tersangka kasus yang sama. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, FFL dan ZA langsung ditahan.

Selanjutnya, pada pekan ini, setidaknya ada tiga pejabat struktural Pemprov DKI Jakarta yang terjerat kasus penyalahgunaan anggaran. Mereka adalah Kepala Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan, RS yang menjadi tersangka kasus korupsi perizinan. Kasudin Kominfomas Jakarta Pusat RB dan Kasudin Kominfomas Jakarta Selatan YI yang menjadi tersangka karena penyalahgunaan anggaran proyek pengadaan kamera pengawas dan sarana pendukungnya di Monumen Nasional oleh Kejari Jakarta Pusat.

Untuk kasus RS, RS diduga korupsi biaya pengurusan izin-izin yang besarannya tidak sesuai dengan tarif resmi yang telah ditetapkan. RS diduga telah menerima uang pengurusan dengan besaran bervariasi antara Rp 225-700 juta setiap perizinan. RS diduga telah melakukan tindak pidana korupsi mencapai Rp 1,89 miliar.

Saat melakukan tindak korupsi tersebut, RS belum menjabat sebagai Kasudin Tata Ruang Jaksel, melainkan saat menjabat sebagai Kasie Tata Ruang Kecamatan Tebet dan Staf Tata Usaha Suku Dinas Tata Ruang.

Sementara itu RB dan YI diduga telah menyalahgunakan anggaran CCTV Monas senilai Rp 1,7 miliar pada tahun 2010. pada tahun 2010. Saat itu, YI menjabat sebagai sebagai Kasudin Kominfomas Jakarta Pusat, yang kini ditempati oleh tersangka RB. Sedangkan, RB menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

Our HERO

____________ JOKOWI & AHOK

Phase 59

JOKOWI & AHOK serta Team Building dan seluruh Rakyat Indonesia mencari Figur Pimpinan yang Amanah InsyaAllah, Indonesia sudah menemukan JOKOWI & AHOK akan dipimpin oleh anak bangsa Indonesia yang amanah. Dan pemuda itu akan muncul dalam figur sederhana tetapi dalam benaknya terbenam milyaran ide untuk membangun bangsanya.

We pray our next President 2014 is

JOKOWI

SAFE INDONESIA

GODBLESS INDONESIA

Source : https://www.facebook.com/groups/Jokowi.Indonesiabaru/permalink/212269805622990/

Thursday, 1 August 2013

Jokowi Akan Pulangkan Warga Tanpa Razia

Jokowi Pasti Pulangkan Warga Pendatang Tanpa Razia
Gubernur DKI Joko Widodo berjanji akan memulangkan warga pendatang yang tak memiliki kemampuan dan pekerjaan tetap seusai Lebaran 1434 Hijriah. Pemulangan itu bukan dengan Operasi Yustisi Kependudukan (OYK). "Mereka (warga pendatang) diberi tahu dulu, nanti di RT/RW yang melakukan itu. Orang ke Jakarta tanpa bekal pasti dipulangkan," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (1/8/2013) sore.

Jokowi mengatakan, RT dan RW akan mendapat sosialisasi terlebih dahulu mengenai metode yang tepat untuk menemukan warga pendatang yang tak memiliki pekerjaan tetap atau keterampilan kerja. Jokowi memastikan bahwa penjaringan kaum urban itu tidak dilakukan dengan razia atau inspeksi mendadak. "Enggak dioperasi. Kan kalau (tahun) kemarin dioperasi, ini enggak," katanya.

Jokowi mengakui masih belum memiliki jurus jitu untuk menanggulangi pendatang seusai Lebaran. Pasalnya, operasi yustisi dianggapnya tidak efektif dan hanya bersifat sementara dalam upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan kampanye terhadap masyarakat agar tak membawa sanak saudaranya ke Jakarta.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sejak 2003, pendatang baru ke Jakarta seusai Lebaran terus menurun. Pada 2003, jumlah pendatang mencapai 204.830 orang. Pada 2004, jumlahnya turun menjadi 190.356 orang dan merosot lagi menjadi 180.767 orang pada tahun berikutnya.

Pada 2006, jumlah kaum urban setelah Lebaran melorot lagi menjadi 124.427 orang, lalu 109.617 orang, dan 88.473 orang pada tahun-tahun selanjutnya. Jumlahnya kembali menurun pada 2009, yakni 69.554 orang dan merosot lagi menjadi sekitar 60.000 pada 2010. Pada 2011, jumlah pendatang baru hanya 51.875 orang. - Kompas

Thursday, 14 March 2013

Gubernur Jokowi Memamerkan Poster APBD

Jokowi Memamerkan Poster APBD
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, hari ini memamerkan sebuah poster APBD hingga tingkat RW untuk dipublikasikan ke masyarakat. Ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi kepada warga Jakarta yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. "Sekarang sudah rampung. Bentuk posternya seperti ini," ujar Jokowi sembari menunjukkan poster APBD nya, Kamis (14/3/2013).

Poster APBD tersebut akan dipajang di setiap kecamatan dan kelurahan, bahkan bisa juga dibuka website nya secara detil. Sehingga masyarakat bisa mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pemerinta dan ikut membantu pengawasannya. "Masyarakat bisa kontrol dan mengawasinya. Sehingga bisa tahu mau dibawa kemana kelurahan, kecamatan dan Jakarta. Semua ada di sini," jelasnya.

Setelah dicetak, pihaknya akan langsung mendistribusikan poster sebesar 50x30 sentimeter tersebut mulai dari walikota hingga tingkat RW. Poster itu memuat rincian biaya dan pos anggaran dalam APBD DKI Jakarta dan dihiasi dengan gambar ondel-ondel. Selain itu, tertera juga nomor call center bagi warga yang membutuhkan informasi dan pengaduan. [bay] http://metropolitan.inilah.com/

Jokowi Beri Penjelasan Program Kerjanya ke DPRD - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo siang ini Rabu, (13/03/2013) memaparkan penjelasannya atas pandangan fraksi- fraksi DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2013-2017 pada rapat paripurna Kamis pekan lalu, (7/3/2013).

Berdasarkan pandangan Fraksi PPP dan PKS yang mengatakan dalam RPJMD provinsi DKI tahun 2013-2017 belum menggambarkan Jakarta lima tahun kedepan, pria yang akrab disapa Jokowi itu menjelaskan, RPJMD 2013-2017 telah disusun yang berpedoman pada peraturan pemerintah No 8 tentang tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.

"Ini sudah menggambarkan DKI 5 tahun kedepan, dan diwujudkan dalam rencana strategi (rensra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," ujarnya saat memberikan penjelasan dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2013). "Rensra SKPD tersebut merupakam kepanjangan tangan dari RPJMD" tambahnya

Dia juga memberikan penjelasan terkait usulan dari PDI-P tentang evaluasi RPJMD. Jokowi mengatakan evaluasi yang diusulkan tersebut akan dilakukan, namun evaluasi hanya diperlukan satu kali dalam lima tahun.

Sebelumnya, Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta pada rapat paripurna pekan lalu mengkritisi RPJMD provinsi DKI yang mengatakan, RPJMD DKI Jakarta tahun 2013-2017 belum menggambarkan DKI Jakarta dalam lima tahun kedepan, mereka meminta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah DKI dalam pelaksanaan RPJMD tersebut.

Begitu juga tanggapan dari fraksi PDI-P yang meminta pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap RPJMD DKI Jakarta tahun 2013-2017. [mvi] http://metropolitan.inilah.com/

Saturday, 23 February 2013

Jokowi Tak Pernah Terima Gaji Bulanan

Jokowi Tak Pernah Terima Gaji Bulanan
Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selalu menghiasi pemberitaan di seluruh media masa, baik online, cetak, maupun televisi. Pria yang akrab disapa Jokowi itu pun mengaku terus memantau pemberitaan mengenai dirinya. "Saya buka terus, cek terus, baca berita dan komentar pembaca, di mobil, atau enggak kalau malam," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Namun, saat ditanya apakah dirinya akan membuat situs tersendiri untuk memaparkan program kerja dan agenda kerja. Mantan Wali Kota Solo ini mengaku tidak memiliki waktu untuk mengurusnya. "Tapi saya kalau mau bikin status, setiap hari, tiap minggu ya enggak bisa, apaalagi mengurusi web, itu diurusi Pak Wagub. Nanti malah dibilang saingan kalau bikin juga," tandasnya.

Seperti diketahui, gaji Jokowi dan wakilnya Basuki T Purnama (Ahok) dapat diakses melalui situs pribadi Ahok yang beralamat di www.ahok.org, di mana dalam situs tersebut, terpampang gaji beserta tunjangan yang diterima Jokowi-Ahok tiap bulannya. Jokowi menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp8.578.500. Sedangkan Ahok menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp6.914.100. http://jakarta.okezone.com/read/2013/02/22/500/765939/jokowi-sering-baca-komentar-pembaca-di-media-massa

Janji Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)-Basuki T Purnama (Ahok) untuk melakukan transparansi anggaran Pemerintahan Jakarta Baru, ditepati. Melalui website www.ahok.org, mereka membeberkan list gaji pejabat DKI. Website ini, dipantau langsung oleh Jokowi. Namun saat ditanya berapa gaji yang dia dapat setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta, dirinya enggan menjelaskan. Dia mengaku tidak tahu besaran upahnya selama ini.

"Enggak hafal saya mengenai rupiahnya. Saya enggak pernah terima uang, cuma tanda tangan saja. Benar ini serius," kata Jokowi kepada wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (22/2/2013). Kendati begitu, dia tidak menyangkal jika besaran gajinya tidak berbeda jauh dengan Ahok. Meliputi gaji pokok, dan tunjangan setiap bulannya. Saat ditanya berapa selisihnya, dia tak mau menyebut.

"Di situ (website) semua ada. Cuma terpaut sedikit sama Pak Wagub, enggak hafal saya. Sudah ditempel semua, plus struknya. Kira-kira ada gaji dan tunjangan," bebernya. Seperti diketahui, melalui website pribadi www.ahok.org, Ahok mempublikasikan tanda terima gaji dan tunjangan yang diterimanya. Termasuk gaji Gubernur DKI Jakarta pada Februari lalu.

Jumlah gaji yang diterima Jokowi setelah dikurangi pajak adalah sebesar Rp3.448.500, sedangkan Basuki menerima gaji setelah pajak sebesar Rp2.810.100. Selain gaji, gubernur dan wagub juga menerima tunjangan jabatan. Setelah dikurangi pajak. Gubernur menerima tunjangan sebesar Rp5.130.000 dan Wagub sebesar Rp4.104.000. (san) http://metro.sindonews.com/read/2013/02/22/31/720562/jokowi-tak-pernah-terima-gaji-bulanan

Saturday, 16 February 2013

120 Hari Kepemimpinan Jokowi - Ahok

120 Hari Kepemimpinan Jokowi - Ahok
Kemarin, persis empat bulan Joko Widodo memerintah DKI Jakarta. Sejumlah langkah fenomenal yang dilakukan gubernur yang akrab dipanggil Jokowi ini berhasil memompa semangat warga untuk peduli terhadap pembangunan kotanya.

Warga Jakarta, merasa terlibat pada persoalan Jakarta. Manakala dua persoalan klasik Jakarta muncul di depan mata, yakni banjir dan kemacetan, Jokowi jelas tak mampu mencegahnya. Namun, pamornya bukannya turun, malah melesat naik. Itu karena sejak awal Jokowi-Basuki telah berhasil menanamkan kesan sosok pemimpin yang dimaui rakyat, yakni pemimpin yang melayani.

Aksi Jokowi turun ke lapangan (blusukan), tak hanya menjadikannya seorang pemimpin yang mengenal medan. Aksi itu sekaligus memberi pengaruh positif kepada para wali pemerintahan wilayah, yakni wali kota, camat, hingga lurah, serta kepala bidang teknis provinsi.

Jokowi secara tak langsung telah menanamkan filosofi bahwa pemimpin berkewajiban melayani rakyat. Seorang pemimpin harus benar-benar menjiwai kondisi rakyatnya dengan hadir di tengah-tengah rakyat.

Kerinduan masyarakat akan pemimpin yang tidak hanya menerima laporan ABS, asal bapak senang, terpenuhi. Sorotan media massa saat Jokowi berbaju Korpri masuk ke saluran air, langsung memantau perbaikan tanggul yang jebol, bahkan mencari tahu sendiri mengapa pompa air di Pluit tak berfungsi, membangun harapan warga akan adanya gubernur yang mampu mencari solusi perbaikan Jakarta.

Ia juga �melanggar� kebiasaan dengan melantik wali kota di slum area. Setali tiga uang, sang wakil, Basuki Tjahaja Purnama, juga memberesi birokrasi. Terobosan yang cukup mengagetkan antara lain menggelar rapat yang diunggah di You Tube sebagai salah satu bentuk transparansi.

Mengakomodasi kebutuhan warga Jakarta yang kompleks pun diterjemahkan dengan cerdas, yakni mempertahankan akar budaya Betawi. Jokowi yang berasal dari Solo mewajibkan pegawainya berseragam baju adat Betawi pada hari tertentu.

Ia bekerja efektif dan efisien. Sejumlah pos anggaran yang tak relevan untuk kepentingan rakyat, dihapus. Dimulai dari biaya pelantikannya yang dipotong, berlanjut hingga pada penyusunan RAPBD.

Demikian juga dalam pelaksanaan sejumlah upaya membangun, Jokowi-Basuki tidak membuang waktu, tenaga dan biaya, dengan berbagai penelitian. Sudah banyak hasil survei atau penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk mencari solusi persoalan Jakarta. Yang kurang selama ini adalah eksekusi atau ketegasan memutuskan mana yang harus dikerjakan.

Keterbukaan ini yang membawa warga merasa ikut serta membangun kotanya. Kebijakan yang menyangkut pusat-daerah pun, melalui media massa, dibuka lebar-lebar. Lobi Jokowi ke sejumlah menteri berkaitan dengan pembangunan infrastruktur Jakarta membuat warga mengerti mana porsi pemerintah pusat, mana porsi Pemprov DKI Jakarta, dan mana yang harus dikerjakan bersama.

Dengan cara ini Jokowi dapat mengajak partisipasi publik menekan pusat. Sebuah pemerintahan yang solid dan penuh dukungan memang harus disertai dengan rekayasa sosial yang baik.

Langkah pada bulan keempat pemerintahannya, Jokowi-Basuki melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan pegawai eselon II atau setingkat kepala dinas. Bahkan, salah seorang wali kota digeser menjadi kepala Badan Perpusatakaan dan Arsip Daerah. Ia beralasan bahwa target sudah dicanangkan sejak awal dan melihat empat bulan masa kerja ternyata tidak juga ada kemajuan, maka perombakan pun dengan tegas dilakukan.

Perombakan ini bertujuan untuk percepatan kinerja birokrasi. Siapa yang tak mampu mengimbangi lari Jokowi akan ditinggal. Langkah positif ini, hemat kita, perlu dibarengi dengan kehati-hatian serta kewaspadaan.

Pertama, jangan sampai proses penempatan dan pergeseran ini terdapat muatan kolusi sehingga justru memberikan tempat pada orang yang salah.

Kedua, Jokowi-Basuki harus sudah memetakan posisi dukungan orang lama yang digeser sehingga menghindari munculnya gerbong sakit hati di jajaran birokrasi. Pergeseran pejabat yang bertujuan demi kesempurnaan pelayanan masyarakat ini menambah poin apresiasi terhadap Jokowi.

Berbagai upaya Jokowi terbukti mendongkrak popularitasnya. Lembaga survei Pusat Data Bersatu (PDB) menempatkannya sebagai calon presiden di urutan pertama berdasarkan elektabilitas.

Kita berharap Jokowi tidak tergoda kekuasaan sesuai janjinya ia akan berkonsentrasi membangun Jakarta sampai habis masa tugasnya ketimbang mengikuti keinginan kekuasaan maju pada Pilpres 2014. http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/2187-120-hari-jokowi.html

Tuesday, 15 January 2013

Joko Widodo Tidak Ingin Melanggar Etika

Jokowi tidak ingin langgar etika
Dalam dengar pendapat (public hearing) perihal keputusan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), mengaku bahwa dia belum secara menyeluruh mengerti mengenai enam ruas jalan tersebut.

"Terus terang saya mengaku apa adanya ... saya belum ngerti 100 persen," kata Jokowi saat dengar pendapat di ruang Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta, Selasa.

Menurut pantauan ANTARA News, dengar pendapat mengenai enam ruas jalan tol ini dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Wamen Kementerian PU, Wamen Kementerian Perhubungan, Direktur Utama PT Tollroad Development, pengamat, serta masyarakat yang berkaitan dengan enam ruas ini.

Dalam dengar pendapat itu, Jokowi berharap bahwa setelah paparan ini, ia bisa mendapatkan 'pencerahan' agar bisa mengerti tentang enam ruas tol ini lebih maksimal. "Saya sekarang mungkin baru 90 persen dan nanti kalau ada yang mau menambahi ... saya mengerti 100 persen benar," katanya.

Sementara itu, pengamat politik Andrinof Chaniago, yang menyuarakan keberatannya mengenai keputusan Jokowi ini mengatakan bahwa ada kebijakan politik di balik semua keputusan pembangunan ini.

Menanggapai hal tersebut, Jokowi pun mengatakan bahwa, dia tidak menginginkan menjadi seorang pejabat publik yang melanggar etika kebijakan. Jokowi ingin pembangunan enam ruas jalan tol ini memang benar berdasarkan kebutuhan publik.

"Enam ruas jalan tol ini akan benar-benar saya setujui bila ini memang lahir dari sebuah kebutuhan yang wajar dari masyarakat, bukan dari kepentingan bisnis," kata Jokowi.

Sementara itu, enam jalur yang rencananya akan dibangun adalah Semanan - Sunter, Sunter - Pulo Gebang, Duri Pulo - Kampung Melayu, Ulujami - Tanah Abang, Kemayoran - Kampung Melayu, dan Pasar Minggu - Casablanca. (Dny) Key: Nnnn Regards Deny Yuliansari | Antaranews.com

Sunday, 6 January 2013

Jokowi Pulang Kampung ke Kota Solo

Jokowi Pulang Kampung ke Solo
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tetap beraktivitas pada akhir pekan ini. Setelah selesai beraktivitas, malam ini Jokowi pulang kampung ke Solo, Jawa Tengah. Pantauan detikcom Jokowi keluar dari rumah dinasnya di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2013) dengan naik mobil Innova hitam B 1123 RFR-nya tanpa pengawalan pukul 17.00 WIB.

Sebelumnya, Jokowi saat blusukan hari ini memakai Innova hitam, namun dengan plat berbeda B 1592 NKR. Beberapa menit kemudian, Mobil Innova hitam B 1592 NKR keluar dari rumah tersebut. Tampak di dalamnya, terdapat ibu-ibu, tanpa keberadaan Jokowi.

"Ntar mau ke Solo ke bandara, mau silaturahmi sama keluarga," ujar salah seorang petugas sebelum mobil Innova hitam bernopol B 1123 RFR berangkat.

Sekitar pukul 19.30 WIB, kedua mobil Innova tersebut kembali ke rumah dinas. Hanya sopir yang berada di kedua mobil tersebut.

"Informasi awal seperti itu (ke Solo)," ujar petugas rumah dinas saat dikonfirmasi ulang.

Info yang dihimpun detikcom Jokowi mampir terlebih dahulu di acara di kediaman Sasono Wiwoho untuk bersilaturahmi dan melihat tari-tarian. Selama kurang lebih 10 menit, Jokowi kemudian ke Bandara.

(mpr/mpr)http://news.detik.com/read/2013/01/05/210052/2134139/10/setelah-seharian-blusukan-jokowi-pulang-kampung-ke-solo?9911012


Jokowi ke Solo, Wartawan Kecele - Kegiatan Gubernur DKI Jakarta pada akhir minggu sangat misterius dan tidak bisa ditebak. Sejak pagi hari, wartawan sudah menunggu di depan rumah Jokowi di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, tanpa ada agenda yang pasti.

Sekitar pukul 11.00 WIB, Jokowi keluar dari rumah dinasnya bersama mobil satpol PP pengangkut beras. Wartawan pun segera mengikuti tujuan mantan wali kota Solo tersebut. Mobil berpelat nomor B 1592 NKR yang digunakan Jokowi pun memasuki Tol Senayan dan keluar di Tol Kebon Jeruk.

Jokowi memantau pembangunan tanggul di Kali Sekretaris, Duri Kepa, Jakarta Barat. Seusai mengunjungi tanggul di Duri Kepa, Jokowi kembali blusukan ke kampung Pesing Koneng, Kedoya, Jakarta Barat.

Ia memantau saluran air yang menyebabkan permukiman tersebut sering banjir. Setelah blusukan, Jokowi kembali ke rumah dinas untuk beristirahat.

Dari informasi yang diperoleh, pukul 18.30 WIB, Jokowi diagendakan menghadiri acara silaturahim tarian peragaan dan musik di Jalan Mangunsarkoro Nomor 69, Menteng, Jakarta Pusat.

Namun, sekitar pukul 16.00 WIB, salah satu ajudan Jokowi mengatakan, Jokowi berencana pulang ke Solo untuk menengok rumahnya. Namun, ia belum mengetahui pukul berapa Jokowi berangkat ke tanah kelahirannya.

Beberapa jam menunggu, sekitar pukul 17.00 WIB, mobil Innova B 1123 RFR keluar rumah tanpa ada mobil pendamping lainnya sehingga wartawan tidak mengikuti mobil tersebut.

Petugas jaga di kediaman Jokowi, Sabtu (5/1/2013), mengatakan, "Mobilnya cuma ingin isi bensin saja."

Tak lama berselang, mobil hitam bernopol B 1592 NKR yang digunakan Jokowi saat blusukan pun keluar. Wartawan tengah bersiap mengejar mobil tersebut. Namun, saat jendela mobil dibuka, hanya ada Iriana Jokowi dan ketiga anaknya di dalam mobil.

Akhirnya, wartawan kembali menunggu Jokowi yang diagendakan menghadiri acara silaturahim tarian peragaan dan musik. Sampai pukul 18.30 WIB, tidak ada kabar yang jelas mengenai keberadaan Jokowi. Sekitar pukul 19.05, mobil Innova B 1123 RFR kembali tanpa membawa Jokowi. Lima menit kemudian, mobil hitam B 1592 NKR pun pulang tanpa membawa istri dan anak Jokowi.

Sesuai informasi yang dihimpun dari jejaring sosial Twitter, terdapat beberapa pengguna jejaring yang berkicau bahwa Jokowi sudah berada di bandara sekitar pukul 18.00 WIB.

Kemudian wartawan mendatangi acara di Jalan Mangunsarkoro No 69, Menteng, Jakarta Pusat, yang menjadi agenda Jokowi. Penerima tamu dalam acara pergelaran tari dan musik mengatakan Jokowi merupakan tamu pertama yang hadir dalam acara tersebut.

"Tadi Pak Jokowi datang sekitar jam 17.00. Dia datang hanya bersama satu ajudannya. Pak Jokowi tamu pertama yang datang dan hanya 10 menit," kata penerima tamu tersebut.

Editor :Erlangga Djumena - http://megapolitan.kompas.com/read/2013/01/05/21064427/Jokowi.ke.Solo.Wartawan.Kecele


Monday, 17 December 2012

Pak Lurah Enggak Pernah Kelihatan

Pak Lurah Enggak Pernah Kelihatan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendatangi Kantor Wali Kota Jakarta Barat, dalam sambutannya mantan Wali Kota Solo itu tidak segan-segan menasihati jajarannya yang bertugas di wilayah Jakarta Barat.

"Pertama, berkali-kali saya sampaikan ke Pak Camat dan lurah, baik yang ada di sudin maupun di kecamatan, agar turun ke bawah, turun ke lapangan, sehingga problem atau masalah-masalah bisa kita atasi," ujar Jokowi dalam sambutannya, Senin (17/12/2012).

"Jangan sampai saya ke kampung tiga kali, pak camatnya belum pernah, atau saya ke kampung dua kali, pak lurahnya belum pernah," sambungnya.

Menurut Jokowi, dirinya sangat senang apabila ada masyarakat yang langsung mengadu kepadanya mengenai problematika wilayah Jakarta.

"Kalau buat saya suara-suara itu saya seneng, tapi kalau bapak-bapak mungkin berbahaya. Senengnya adalah dengarnya langsung dari masyarakat, entah siang atau malem, saya dengar suara orang kampungya. Pak lurah enggak pernah keliatan," ujar Jokowi sambil menirukan suara warga.

Jokowi pun berharap kepada Pemerintah Kota Jakarta Barat agar mendengarkan aspirasi warga mengenai problem di wilayahnya masing-masing.

"Saya pengen bapak dan ibu, cepat tanggap. Soalnya problem di Jakarta yang besar-besar banyak, sedang-sedang lumayan banyak, dan yang kecil-kecil super. Banyak. Jangan ada masalah, tapi tidak terkuasai," ketusnya.

(lam) Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2012/12/17/500/733274/jokowi-pak-lurah-enggak-pernah-kelihatan

Jokowi Ingin Pakai Cara Tak Lazim

Jokowi Ingin Pakai Cara Tak Lazim
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berharap dapat menempuh cara apa pun untuk membenahi banyak pegawainya yang tak bekerja sesuai kompetensi. Dengan catatan, hal tersebut membawa efek positif yang besar dan berjalan atas restu warga Jakarta.

Salah satu hal unik yang akan dilakukan Jokowi adalah menerapkan sistem lelang jabatan di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta mulai tahun depan. Dengan mekanisme tersebut, proses seleksi jabatan dilakukan terbuka dan transparan.

"Ini kan demi keterbukaan saja. Memang banyak cara tak lazim yang ingin kita lakukan, tapi kalau keperluan publiknya begitu, ya harus dilakukan," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (17/12/2012).

Jokowi mengatakan, alur pemerintahan harus berjalan horizontal di mana pemimpin harus mendengar masukan dari semua warga. Menurutnya, usulan lelang jabatan tak akan berbenturan dengan undang-undang (UU) tentang pegawai negeri sipil karena akan diawali dengan sejumlah kajian, baik secara akademis maupun berdasarkan aspirasi yang berkembang dari masyarakat. "Kita lempar dulu rencananya ke masyarakat karena aturan enggak bisa cuma top down," ujarnya.

Rencana lelang jabatan kali pertama dilontarkan oleh Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama setelah menerima surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini bakal dilaksanakan untuk membangun transparansi dalam penentuan jabatan sekaligus menjaring sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing.

Beberapa waktu sebelumnya, Basuki mengeluarkan pernyataan kontroversial yang ditujukan kepada internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena ia menilai banyak pegawai yang tak kompeten. Menurut Basuki, berlebihnya jumlah pegawai yang tak kompeten disebabkan proses seleksi yang buruk di masa sebelumnya. Semua proses penyaringan tidak dilakukan berdasarkan latar belakang kompetensi, tetapi hanya sebatas syarat memenuhi kotak organisasi.

Untuk itu, Basuki bertekad membenahi proses penyaringan pegawai berdasarkan kompetensi dan kajian kebutuhan pegawai berdasarkan tugas, termasuk di dalamnya menambah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari level kelurahan. Untuk menyajikan proses seleksi pegawai yang lebih baik, Pemprov DKI akan menggandeng Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) untuk ikut andil di dalamnya. Dengan cara ini, Basuki berharap semua pegawai di jajaran Pemprov DKI dapat bekerja sesuai tugas dan kompetensinya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/17/14032094/Jokowi.Ingin.Pakai.Cara.Tak.Lazim

Friday, 14 December 2012

Jurus Sukses Kebijakan Radikal Jokowi

Kebijakan.Radikal
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bicara blak-blakan soal kemenangannya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ini adalah berkat ilmu marketing yang pernah dipelajarinya. Jokowi mengaku juga mempelajari ilmu marketing dari Hermawan Kertajaya, salah seorang pakar marketing di Tanah Air yang sudah mendunia.

"Intinya, marketing politik dan marketing yang lain itu sama saja. Bagaimana soal positioning-nya, bagaimana diferensiasinya. Begitu juga dengan personal brand-nya," kata Jokowi saat memberikan sambutan di acara Markplus Conference 2013 di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (13/12/2012).

Menurut Jokowi, positioning Jokowi dibuat sebagai orang yang rendah hati, suka bergaul dengan masyarakat, hingga ramah. Dengan positioning seperti itu, mantan Wali Kota Solo ini disukai oleh masyarakat dan membuatnya memiliki diferensiasi dengan tokoh-tokoh yang lain atau bahkan gubernur yang lain.

Di sisi lain, Jokowi juga membuat personal brand dengan baju kotak-kotaknya. Jokowi mengaku juga meniru Menteri BUMN Dahlan Iskan, yang selalu tampil sederhana dengan kemeja putih, celana bahan hitam, dan sepatu kets.

"Jualannya juga beda. Kalau yang lain dijual di panggung-panggung atau tempat mewah, saya cukup blusukan ke kampung-kampung, dari pintu ke pintu rumah warga," tambahnya.

Ternyata, rahasia marketing sukses Jokowi ini tidak dipelajari secara instan. Jokowi, dulu, sebelum menjadi Wali Kota Solo, pernah menjadi pemasar (sales). "Saya pernah tiga tahun jadi sales. Jadi, saya sudah terbiasa blusukan ke kampung-kampung, ketemu ibu-ibu," tambahnya.

Kehadiran Jokowi di acara Markplus Conference ini karena beliau mendapat penghargaan sebagai Marketing of The Year 2012 untuk kategori Government.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tertarik untuk membuat kebijakan-kebijakan radikal dalam mengatasi permasalahan yang ada di Jakarta. Salah satu kebijakan radikal yang akan ia terapkan adalah penerapan sistem ganjil-genap yang rencananya akan dimulai pada tahun 2013 mendatang.

Rencana sistem ganjil-genap itu tidak serta-merta mendapatkan respons positif dari masyarakat dan berbagai pihak, tetapi juga tidak sedikit yang berkomentar miring terhadap kebijakan tersebut. Jokowi pun berkali-kali mengatakan, kalau ia tidak mengambil kebijakan radikal, permasalahan yang ada di Jakarta tidak akan rampung.

Saat Jokowi disambangi oleh Duta Besar Turki Zekeriya Akcam, ia mengatakan akan belajar dari pemerintahan Istanbul, Turki, untuk penerapan kebijakan radikal yang selalu didukung oleh masyarakatnya.

"Karena ada dukungan dari masyarakat, Wali Kota Istanbul sukses membangun kotanya. Kebijakan radikal itu harus didukung pula oleh masyarakatnya. Jadi, Dubes Turki menyampaikan dukungan masyarakat itu penting sekali untuk mengubah sebuah kondisi kota," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (13/12/2012).

Sementara itu, terkait hubungan sister city antara Jakarta dan Istanbul yang sudah terjalin sejak 2007, Jokowi ingin merealisasikan kerja sama tersebut, terutama kerjasama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

"Kita ingin mengonkretkan dari kerja sama itu. Mungkin dua hal nanti yang mau saya konkretkan, yang pertama sekolah, yaitu membuat satu model sekolah, kemudian yang kedua rumah sakit. Dua itu saja. Kalau nanti itu lebih konkret, Istanbul mau mengirim timnya ke sini," kata Jokowi.

Sementara Dubes Turki untuk Indonesia Zekeriya Akcam mengatakan, pertemuannya bersama Jokowi hanya sekadar sharing pengalaman mengenai sistem pemerintahan di Istanbul dan kota lainnya di Turki.

"Terutama yang berhubungan dengan aspek kemanusiaan, seperti transportasi, upaya memerangi korupsi, akuntabilitas, dan transparansi," kata Zekeriya.

Menurutnya, pembicaraan itu baru sebatas pembicaraan yang bersifat general dan umum, belum sampai detail ke dalam spesifikasi bentuk kerja sama.

"Saya mau mengundang tim saya ke sini dan mungkin Anda (Jokowi) bisa mengunjungi negara saya agar kemudian kita bisa berdiskusi tentang isu dan permasalahan dan saya juga bisa berbagi pengalaman saya untuk memecahkan permasalahan di kota yang besar seperti Jakarta," kata Zekeriya.

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/13/14173265/Kebijakan.Radikal.Jokowi.Belajar.dari.Turki?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki

Basuki Tidak Mengambil Cuti Natal

Basuki Tidak Mengambil Cuti Natal
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak memiliki rencana cuti untuk merayakan Natal. Dengan setumpuk pekerjaan yang masih dikerjakannya secara maraton, dia memilih merayakan Natal tahun ini di gereja dan berkumpul bersama keluarga.

"Ya, kita Natalan rutin saja, di gereja gitu. Terus sama keluarga," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (13/12/2012).

Basuki mengatakan tak mungkin mengambil cuti untuk merayakan Natal karena situasinya tak mendukung. Agenda pembahasan mengenai anggaran DKI untuk 2013 masih belum selesai di tengah mepetnya waktu pengesahan. Di lain sisi, kebijakan untuk melarang cuti Natal juga berlaku bagi jajaran pemimpin di bawahnya. Semua dilakukan dengan alasan yang sama.

"Cuti? Enggak bisalah, masih banyak kerjaan. Situasi pembahasan anggaran juga belum disahkan. Bupati juga enggak ada yang cuti," ujarnya.

Pada 20 Desember nanti, eksekutif akan menyerahkan Rancangan APBD DKI 2013 kepada DPRD. Setelah dibahas, dan apabila tak terganjal, maka pada 28 Desember akan langsung diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama optimistis warga Ibu Kota akan lebih tertib. Hal itu disebabkan virus positif yang ditularkan oleh kepemimpinan Jakarta Baru.

Basuki mengatakan, Gubernur DKI Joko Widodo terus-menerus menularkan kebiasaan baik dengan kerendahan hatinya. Hal ini diyakini Basuki akan berdampak pada terciptanya suasana yang lebih nyaman di Ibu Kota pada waktu-waktu mendatang.

"Nanti pasti kebawa kok. Kalau kita beri habit yang baik, pasti masyarakatnya ada hati untuk memperbaiki diri," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (13/12/2012).

Menurutnya, warga Jakarta sudah pasti ingin hidup di tengah kota besar yang nyaman. Namun, semuanya menjadi sulit karena selama ini tak ada rasa saling memperhatikan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sebaliknya.

Hal itu, menurutnya, dipicu oleh rasa kecewa masyarakat kepada kinerja pimpinan di daerah. Pemerintah dinilai tak memedulikan kepentingan masyarakat dan buntutnya adalah dengan menunjukkan gaya hidup yang sering kali tidak tertib.

"Kalau kita baik, orang Jakarta juga baik. Tiap ada masalah, pejabatnya care. Jadi, kita beruntung ada Pak Gubernur yang mau terus turun ke lapangan. Kalau Gubernur turun, ya saya yang rapikan belakang meja," ujarnya.

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/13/12452721/Basuki.Tak.Ambil.Cuti.Natal?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki

Siapkan Gebrakan 100 Hari Jakarta Baru

Basuki siapkan Gebrakan 100 Hari Jakarta Baru
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memaklumi masyarakat sudah menyakralkan 100 hari untuk penilaian kerja Jokowi-Basuki. Dia mengaku telah menyiapkan gebrakan 100 hari kepemimpinan pasangan Jakarta Baru.

"Karena masyarakat terlanjur suka dengan angka 100, saya sudah siapkan untuk 100 hari masa kerja saya," kata Basuki di tengah-tengah seminar bertajuk "Gerakan Mengawal Uang Rakyat", Rabu (12/12/2012), di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Jika dihitung, 100 hari kepemimpinan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama jatuh tepat di Selasa 22 Januari 2013. Untuk itu, ia telah menyiapkan perubahan besar tak jauh dari waktu tersebut.

Ia berjanji, mulai Februari 2013, fasilitas online dengan fiber optic sudah sampai ke tingkat kecamatan. Dan pada empat bulan setelahnya, Basuki menjamin hal serupa telah sampai ke tingkat RW.

"Jadi nanti bapak, ibu enggak perlu lagi datang ke kantor perangkat daerah untuk urus surat-surat, semua sudah online," ujarnya.

Layanan online yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sengaja digelontorkan untuk meringkas sistem birokrasi yang selama ini dinilai berbelit-belit.

Semua warga akan dipermudah dengan layanan ini karena dapat mengurus surat tertentu di semua kantor perangkat daerah secara online. Kalaupun tak menguasai teknologi, akan ada petugas yang membantu proses memasukkan data.

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/12/15562350/Basuki.Siapkan.Gebrakan.100.Hari.Jakarta.Baru?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki

Tuesday, 11 December 2012

Gebrakan Jokowi-Basuki di Bidang Birokrasi

Gebrakan Jokowi-Basuki di Bidang Birokrasi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuat gebrakan. Demi mengoptimalkan layanan kepada warganya, DKI merancang sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dapat digunakan untuk mengurus semua surat-surat birokrasi.

Kami ingin agar masyarakat kalau urus surat apa pun tinggal datang ke kantor yang terdekat. Terserah, kantor lurah, camat, atau wali kota
-- Basuki T Purnama

Dijumpai di Balaikota Jakarta, Selasa (11/12/2012) pagi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, nantinya warga DKI hanya perlu datang ke kelurahan, kecamatan, atau wali kota untuk mengurus semua jenis surat, baik itu surat izin, KTP, IMB, maupun lainnya.

"Kami ingin agar masyarakat kalau urus surat apa pun tinggal datang ke kantor yang terdekat. Terserah, kantor lurah, camat, atau wali kota," kata Basuki.

Dia mengatakan, sistem pelayanan terpadu satu pintu akan membuat birokrasi di pemerintahan DKI Jakarta berjalan lebih optimal. Pasalnya, sistem ini bakal memutus sejumlah kerumitan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi (online).

Masyarakat yang menguasai teknologi dapat mengirim semua data berkaitan dengan surat yang ingin diproses melalui www.jakarta.go.id. Sementara masyarakat yang mengalami keterbatasan dapat mendatangi kantor terdekat dan akan dibantu dengan petugas di lokasi.

Dengan sistem tersebut, Basuki berharap proses birokrasi pembuatan surat menjadi lebih mudah. Pengawasan pun dapat berjalan dari semua elemen karena masyarakat dapat mengetahui kendala yang memicu proses birokrasinya macet.

"Jadi, prinsipnya nggak perlu datang ke kantor pun bisa, tetapi kalau nggak melek (internet), tinggal datang ke kantor terdekat, sementara akan kami buat di kantor wali kota dan kecamatan," ujarnya.

Kompas : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/11/08585761/Satu.Lagi.Gebrakan.JokowiBasuki.di.Bidang.Birokrasi?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki

Sunday, 9 December 2012

Kita Harus Berani Merombak Sistem

Jokowi Kita Harus Berani Merombak Sistem
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membeberkan siasatnya dalam memerangi praktik korupsi. Menurut dia, dua hal fundamental yang harus dilakukan untuk menekan korupsi, yakni membenahi sistem dan sumber daya manusia sebagai eksekutor di lapangan.

Saat menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Monas, Jakarta, Minggu (9/12/2012), Jokowi menyampaikan, segala sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi harus dibenahi. Kalau dipandang perlu, sistem bisa dirombak demi menutup celah yang mendorong seseorang melakukan korupsi.

"Kita harus punya keberanian merombak sistem agar lebih baik. Kalau belum ada, ya, dibangun. Kalau sudah ada tetapi buruk, ya, dibenahi," kata Jokowi.

Salah satu sistem yang kerap disampaikannya dalam sejumlah kesempatan adalah membangun transparansi. Misalnya, ia pernah berjanji untuk membuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pamflet atau poster yang ditempel di tiap kelurahan, kecamatan, dan kerumunan warga.

Ia juga pernah menyampaikan membenahi sitem pembayaran dan pengelolaan pajak secara online. Tujuannya, untuk melibatkan semua pihak dalam hal pengawasan kebijakan. "Ini dibuka supaya ada transparansi dan keterbukaan. Nantinya hal ini akan memaksa birokrasi kita menuju sebuah kejujuran," ujarnya.