Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo meminta Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, segera membersihkan sampah yang mengapung di pintu air Manggarai, Jakarta Selatan.
"Kita pastikan kondisi air masih normal. Tetapi sekarang, banyak sampah, banyak stereofoam, kasur, sofa sampai tempat tidur segala," kata Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, saat memantau kondisi air di pintu air Manggarai, Senin (31/12/2012).
Tak hanya meminta dinas terkait untuk membersihkan kondisi air di pintu air Manggarai, Jokowi juga menghimbau kepada masyarakat untuk membudayakan membuang sampah pada tempatnya.
"Itu yang harus digenjot terus. Kalau tidak maka sungai-sungai di Jakarta tidak akan bersih dan berpotensi mengakibatkan banjir," ungkapnya.
Seperti diketahui, disela-sela kesibukannya menggelar Car Free Night, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menyempatkan diri memantau kondisi ketinggian air di pintu air Katulampa dan pintu air Manggarai. Diakuinya, dalam kunjungan tersebut banyak yang dapat dipelajari untuk menanggulangi banjir di Jakarta.[bay]
Sementara itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasukkan rencana pembangunan terowongan raksasa atau deep tunnel ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Diprediksikan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan deep tunnel mencapai Rp 16 triliun. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Fadjar Panjaitan mengatakan pembangunan deep tunnel memang akan direncanakan, karena salah satu solusi dalam mengatasi banjir di Jakarta.
"Tapi memang memerlukan biaya yang tidak sedikit, karena anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ini mencapai Rp16 triliun. Saat ini masih dipertimbangkan apakah menggunakan APBD atau skema keuangan lainnya," kata Fadjar, Kamis (3/1/2013).
Seperti diketahui gagasan pembangunan deep tunnel dilontarkan karena menjadi salah satu upaya dalam menangani banjir di Jakarta. Rencananya pembangunan deep tunnel memiliki panjang mulai dari Jalan MT Haryono di Cawang, Jakarta Timur hingga Jalan Pluit Raya, Jakarta Utara, dengan kedalaman 40 meter dari permukaan tanah.
[rok]http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1943173/butuh-rp16-t-untuk-bangun-deep-tunnel
Banjir yang terjadi di sejumlah tempat di Jakarta, pada Sabtu (22/12) kemarin, tampaknya membuat Gubernur DKI Jokowi geram. Jokowi bahkan sempat menegur Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) soal pompa yang mati di Dukuh Atas.
"Kemarin saya dapat teguran dari Pak Jokowi karena pompa underpass yang di Dukuh Atas mati. Sebenarnya itu bukan pompa banjir tapi underpass terus masalahnya curah hujan tinggi," kata kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Ery Basworo kepada wartawan di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Minggu (23/12/2012).
Ery Basworo berada di Taman Suropati untuk menunggu kedatangan Jokowi yang akan membahas soal banjir bersamanya. Taman Suropati sendiri berada persis di depan rumah dinas Jokowi.
"Alasannya utama karena intentas curah hujan yang tinggi, kita tidak bisa merekayasa kejadian alam. Itu kalau merekayasa harus ada rekayasa teknis dan ada nilai ekonomisnya, sementara alam hanya bisa pakai teori kemungkinan," lanjutnya.
Ery membantah bahwa banjir yang terjadi di Jakarta kemarin karena pompa yang menyedor air dan mengalirkannya ke Banjir Kanal tidak berfungsi. Ia menegaskan semuanya terjadi karena intensitas hujan yang tinggi.
"Sebenarnya bukan karena pompa nggak bekerja, memang intensitas hujannya yang tinggi. Jadi misal kayak di kali Cideng itu dibuat ke Banjir Kanal Barat, sementara di Jalan Abdul Muis airnya relatif tinggi apalagi yang di Jalan Sabang itu prioritas karena banyak sampah," tuturnya.
"Jadi kemarin itu pompa jalan semua, tapi pompa itu bekerjanya nggak bisa langsung melulu jalan, tapi bertahap. Analoginya sepeti mandi dengan shower, kalau bertahap kan enak, tapi kalau air dari shower itu tumpah ruah ya nggak enak, analoginya begitu," imbuh Ery.
Namun, meski demikian ia mengakui memang pompa itu bekerjanya tidak maksimal untuk mengatasi air banjir yang sangat besar. Artinya tidak semua pompa yang ada bisa dioperasikan secara sekaligus.
"Pompa jalan semua, cuma nggak dioperasikan secara maksimal karena memang semua pompa ada tugas masing-masing. Misalnya pas masuk ke Waduk Melati itu airnya ke Banjir Kanal Barat, itu kan membuktikan memang pompanya berjalan. Kalau dilihat dari kekuatan pompa karana curah hujan tinggi kekuatan pompa lebih besar sedikit dibanding curah hujan karenanya nggak bisa lampaui semuanya," ucapnya.
"Bukan masalah tidak bisa menampung intestas banjir, cuma ita pemakaian pompa ada tahapannya, dari kesemua pompa tidak semua kita turunkan. Semuanya bertahap agar seluruh daerah bisa kesedot banjirnya dan sampahnya," lanjutnya.
Apakah akan menambah pompa?
"Bisa aja, tapi tidak ekonomis karena semua berkaitan dengan intensitas dan waktu hujan. Kita nggak tahu hujan datang jam berapa, kalau tambah pompa tidak ekonomis karena tidak semua design bisa mengatasai semua kondisi. Selain boros makan tempat juga," jawabnya.
Sementara, kedatangannya menemui Jokowi hari ini Ery mengaku akan memberikan laporan evaluasi kondisi banjir dan pompa yang berfungsi ketika banjir terjadi.
"Kita mau tunggu Jokowi untuk laporan evaluasi hasil banjir, dan pompa yang akan beroperasi sekalgus melaporkan lokasi dan titik banjir di Jakarta," tutupnya.
(mad/mad) - http://news.detik.com/read/2012/12/23/150343/2125615/10/banjir-kepung-jakarta-jokowi-tegur-kadis-pu-dki?9911012
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) berharap bahwa permasalahan-permasalahan di Ibu Kota cepat teratasi, salah satunya masalah banjir.
Jokowi menginstruksikan agar jajarannya selalu sigap terhadap bahaya banjir. Menurutnya, salah satu permasalahan yang paling mendasar penyebab banjir itu adalah sampah.
"Informasi dari badan meteorologi katanya Januari akan terjadi hujan yang lebih dari biasanya. Kita harus siap, saya melihat kali-kali yang kecil masih dipenuhi sampah dan yang (kali) besar juga masih ada," kata Jokowi, Senin 12 Desember 2012.
Selain itu, Jokowi mengungkapkan bahwa permasalahan koordinasi dan birokrasi juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam penanggulangan masalah banjir tersebut.
Menurutnya, seringkali terjadi tuduh-menuduh di antara departemen satu dengan yang lainnya karena hanya masalah tugas pokok.
"Saya masih dengar, pak itu bukan tugas pokok kami. Itu tupoksinya camat sama lurah. Pak itu tupoksinya dinas PU. Jadi, jangan s�mpai tugas bapak dan ibu mengenai hal itu terhambat, hanya karena satu kata tupoksi itu," tegas Jokowi.
(adi)http://metro.news.viva.co.id/news/read/375691-jokowi-ungkap-penyebab-banjir-jakarta
Jokowi Prihatin "Gap" Miskin di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo prihatin dengan adanya gap atau kesenjangan yang sangat lebar antara si kaya dan si miskin di Ibu Kota. Oleh karena itu, ia menyelenggarakan Workshop melalui Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk Corporate Social Responsibility (CSR) dalam program perbaikan kampung dan pemukiman kumuh atau atau lebih dikenal dengan proyek MHT Plus.
"Saya ingin titip, menyampaikan sedikit saja, terutama untuk yang tadi sudah menyampaikan CSR-nya kepada kita dan untuk Bapak Ibu yang hadir dalam acara ini, fakta gap yang kaya dan miskin di Jakarta ini, setiap hari lihat kelihatan mencolok sekali, mampu, dan tidak mampu sangat mencolok sekali," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (17/12/2012).
Menurut Jokowi, hal ini bisa dilihat jika berkunjung ke gedung tinggi di kawasan elit. Akan terlihat jelas pemandangan banyaknya kawasan kumuh di DKI Jakarta.
"Misalnya saja di Kuningan naik sampaik lantai 40 atau 70 langsung ke Bukit Duri, nanti gap-nya kelihatan. Kalau ke Thamrin naik ke lantai 80, kemudian Bapak Ibu langsung ke Tanah Tinggi, gap-nya tinggi sekali. Atau ke Sudirman pergi ke mal nya yang paling tinggi, langsung ke Kampung Sawah atau Tanah Merah, gap-nya besar sekali. Jadi, harus ada redesign agar gap itu dipersempit menjadi sedikit," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, perlu waktu panjang untuk penataan kampung di Jakarta jika hanya dibiayai melalui APBD. Oleh karena itu, Pemprov DKI berusaha untuk menggandeng perusahaan, baik dari BUMN, BUMD, swasta untuk ikut dalam program ini.
"Perlu waktu panjang jika hanya dari APBD. Saya akan terus menggerakkan BUMD, BUMN, developer, dan perusahaan yang banyak untung dari Jakarta. Dengan itu, slum-slum areas merasa diperhatikan oleh Pemerintah dan mendapat kue dari pemerintah," katanya.
Meskipun demikian pembangunan yang diutamakan yakni fokus terhadap pemasalahan Jakarta. "Distribusi aset kota juga harus segera dipikirkan jangan sampai terkonsentrasi pada salah satu orang saja. Karena masyarakat banyak sehingga harus bisa mendapatkan manfaat dari kota ini. Tapi fokus kepada yang menjadi permasalahan-permasalahan utama Jakarta," kata mantan tukang kayu tersebut.
Melalui program CSR tersebut, sudah ada tujuh perusahaan yang akan membantu program penataan kampung. Tujuh perusahaan yang telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) adalah PT Jasindo, PT Don Media Indonesia, PT Bank DKI, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP).
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Novizal mengatakan terdapat tiga perusahaan sisanya belum bisa melakukan MoU. Ketiga perusahaan lainnya yaitu PT Astra International Tbk, PT Jakarta Tourisindo, dan PD Pasar Jaya.
"Diharapkan akan makin banyak dunia usaha yang berperan aktif melakukan program CSR-nya dalam penanganan pemukiman kumuh di Jakarta," kata Novizal.
http://internasional.kompas.com/read/2012/12/17/11340752/Jokowi.Prihatin.Gap.Kaya.Miskin.di.Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperbaiki kontrak kerja sama terkait tampat pembuangan akhir (TPA) di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Kali ini, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama berjanji akan membangun zona hijau di sekitar TPA untuk membatasi area pembuangan sampah dengan permukiman warga.
Basuki mengatakan, pada Senin (10/12/2012) pagi hari tadi, dia bertemu dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf di Istana Negara. Dalam kesempatan itu, dia sempat berbincang dengan Dede Yusuf terkait rencana pembangunan zona hijau di TPA Bantar Gebang.
"Intinya, Jawa Barat ingin ada zona hijau di sana (TPA Bantar Gebang) untuk membatasi pembuangan sampah dengan warga. Kami berencana membangun itu," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin siang.
Untuk diketahui, kehadiran TPA Bantar Gebang masih menuai penolakan. Tak hanya dari warga di sekitar TPA, tetapi juga warga di perbatasaan Jakarta-Bekasi-Bogor (Jalan Transyogi) yang wilayahnya menjadi jalur melintas truk-truk sampah. Pemprov Jawa Barat sendiri meminta DKI Jakarta untuk membangun sekolah, klinik, dan zona hijau di sekitar TPA Bantar Gebang yang kontraknya segera berakhir pada 2015 mendatang.
Volume sampah di Jakarta sekitar 6.000-6.500 ton per hari. Melihat angka tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebersihan terus mengembangkan berbagai teknologi pengolahan sampah. Dinas Kebersihan mengembangkan pengolahan sampah lewat program 3R (reduce-reuse-recycle).
Saat ini, terdapat total 94 titik 3R yang tersebar di lima wilayah kota serta mampu mereduksi sampah hingga 350 ton per hari (5 persen dari total sampah Jakarta). Di tingkat menengah, Dinas Kebersihan mengembangkan pengolahan sampah melalui intermediate treatment facility (ITF).
Rencananya, mulai 2013, ITF akan dibangun di empat titik, yaitu Sunter, Cakung Cilincing, Marunda, dan Duri Kosambi. Dengan ITF, diharapkan Jakarta mampu menekan tingginya jumlah sampah sampai 50 persen sehingga kondisi di TPA Bantar Gebang tak terus menggunung.
Kepala Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta Sapari Parto Diharjo mengaku mendapat restu dari Gubernur DKI Joko Widodo untuk melakukan pemeriksaan urine pada pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal ini senada dengan tekad membersihkan semua PNS di Jakarta dari penyalahgunaan narkoba.
"Tepat jam 11.00 WIB kami dipanggil Pak Gubernur, dan Pak Gubernur setuju, mengizinkan kita untuk lanjut melakukan tes urine," kata Sapari saat ditemui Kompas.com di gedung Balai Agung, Balaikota Jakarta, Senin (10/12/2012).
Ratusan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menjalani pemeriksaan urine di gedung Balai Agung saat ini mengantre untuk menunggu giliran.
Aksi ini merupakan realisasi dari usulan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang meminta BNNP DKI Jakarta melakukan pemeriksaan urine secara mendadak pada semua awak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Jakarta. Usulan Basuki dilandasi oleh terungkapnya Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan angka pengguna narkoba tertinggi.
Merujuk data BNN Pusat dan Pusdikes Universitas Indonesia tahun 2012, pengguna narkoba di Jakarta mencapai angka tujuh persen dari jumlah penduduknya yang hampir mencapai 10 juta jiwa. Jika dikalkulasi, jumlah pengguna narkoba di DKI melebihi 500.000 jiwa.
Terkait hal itu, BNNP DKI Jakarta terus merancang kerja sama dengan Pemprov DKI untuk menekan jumlah pengguna narkoba. Salah satunya dengan menjalankan program pemberantasan penggunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang telah dilakukan sejak 2009.
Hingga pukul 12.30 WIB, pelaksanaan tes urine masih berlangsung. 24 anggota dari tim BNNP DKI Jakarta melakukan tugas tersebut.
Dari informasi yang dihimpun, seusai memeriksa ratusan anggota Satpol PP, BNNP juga akan memeriksa SKPD lain yang masih dirahasiakan.
Ratusan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjalani tes urine di gedung Balai Agung, Balaikota Jakarta, Senin (10/12/2012). Hal ini sejalan dengan keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memerangi dan memastikan seluruh jajarannya bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
Pantauan Kompas.com di lokasi, satu tim yang terdiri dari 24 anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta tiba di kompleks Balaikota sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu, mereka langsung masuk ke gedung Balai Agung melalui pintu masuk tamu.
Saat ditanya mengenai tujuannya datang ke Balaikota, beberapa anggota tim BNNP itu hanya mengatakan bakal melakukan tes urine kepada pegawai Pemprov DKI.
"Iya mau tes urine, tetapi lainnya nanti saja ya, takut salah," kata Kepala Bidang Pencegahan BNN DKI Jakarta, Sapari Parto Diharjo, di Balaikota Jakarta.
Hingga pukul 11.00 WIB, sejumlah petugas BNN tengah mempersiapkan melakukan tes urine. Sementara ratusan anggota Satpol PP dari bidang perlindungan masyarakat dan penindakan telah masuk ke Balai Agung untuk menjalani tes satu per satu.
Sebelumnya, BNNP DKI Jakarta telah melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dalam kesempatan itu, terungkap bahwa angka pengguna narkoba di Jakarta tertinggi dibandingkan provinsi lainnya.
Hal itu merujuk pada data BNN Pusat dan Pusdikes Universitas Indonesia tahun 2012. Pengguna narkoba di Jakarta mencapai angka tujuh persen dari jumlah penduduknya yang hampir mencapai 10 juta jiwa.
Jika dikalkulasi, jumlah pengguna narkoba di DKI melebihi 500.000 jiwa. Terkait itu, BNNP DKI Jakarta terus merancang kerja sama dengan Pemprov untuk menekan jumlah pengguna narkoba. Salah satunya dengan menjalankan Program Pemberantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang telah dilakukan sejak 2009.
Gayung bersambut karena Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta BNNP DKI Jakarta untuk melakukan aksi konkret melebihi apa yang dilakukan selama ini. Semua dilakukan semata-mata untuk memberi tekanan penuh pada penyalahgunaan narkoba.
Secara tegas, Basuki sempat meminta BNNP DKI Jakarta untuk melakukan tes penyalahgunaan narkoba kepada seluruh PNS di Jakarta secara mendadak.
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/10/11504891/Satpol.PP.DKI.Jalani.Tes.Urine?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
.JPG)
