Rencana pembangunan moda transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT) terus mencuat. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali mengungkapkan optimismenya bahwa pada bulan ini, April 2013, menjadi momentum penting pembangunan tersebut. Mantan Wali Kota Surakarta itu menyampaikan, dalam satu pekan ini semua dokumen yang diperlukan ditargetkan selesai, yakni dokumen mengenai pemenang tender dan penuntasan pembebasan lahan di sekitar Fatmawati, Jakarta Selatan.
"Minggu-minggu ini rampung (dokumennya)," kata pria yang biasa disapa Jokowi itu di Balaikota Jakarta, Senin (1/4/2013).
Sebelumnya, Jokowi mengaku menghabiskan akhir pekan untuk bertemu beberapa pihak yang memiliki pengalaman dalam pembangunan dan pengoperasian MRT di Singapura. Jokowi berangkat ke Singapura bersama direksi PT MRT Jakarta, Asisten Gubernur Bidang Pembangunan Wiryatmoko, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sarwo Handayani. Selama berada di Singapura, Jokowi bertemu sejumlah pihak yang telah sukses membangun dan mengoperasikan MRT. Jokowi mengaku banyak menerima nasihat, masukan, dan informasi penting terkait rencana membangun MRT di Ibu Kota.
"Di sana kami minta beberapa pihak untuk jadi advisor (penasihat) kami, soalnya bulan ini sudah mau kami putuskan, mau kami mulai," ujarnya.
Untuk diketahui, mengenai pembiayaan megaproyek MRT, pemerintah pusat telah memutuskan akan menanggung 49 persen biaya investasi dan 51 persen sisanya ditanggung Pemprov DKI. Pihak pendonor, Japan International Cooperation Agency (JICA), tidak berkeberatan dengan komposisi investasi tersebut.
Sejauh ini, JICA menyetujui peminjaman dana sebesar Rp 15 triliun untuk proyek MRT di ruas Depok-Lebak Bulus sampai Sisingamangaraja dengan konsep jalan layang (luas 9,8 kilometer) dan ruas Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI) dibangun di bawah tanah dengan luas 5,9 kilometer. Namun, belum ada persetujuan pinjaman untuk ruas berikutnya dari Bundaran HI ke Kampung Bandan (8,1 kilometer).
Ditantang Jokowi, Ini Jawaban Direksi Baru PT MRT - Pengamat transportasi Universitas Indonesia, Alvinsyah, mengatakan, direksi baru PT MRT Jakarta yang baru saja terpilih di rapat umum pemegang saham (RUPS) diharapkan dapat memiliki konsep mengenai pembangunan MRT jangka panjang. Terlebih lagi, para direksi baru itu merupakan profesional terpilih yang sudah memiliki nama sesuai bidang masing-masing.
"Seorang dirut ataupun direksi lainnya harus memiliki kemampuan manajerial terhadap sebuah perusahaan. Hal itu terutama untuk membuat arah perusahaan sekelas MRT dalam waktu 30 tahun mendatang," kata Alvinsyah ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (26/3/2013).
Dengan adanya bentuk perancangan konsep tersebut, maka semua persoalan pembangunan MRT dapat dituntaskan. Sementara itu, terkait target yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam waktu sebulan untuk melengkapi dokumen MRT, kata dia, para direksi harus bisa memastikan keyakinan Jokowi dengan menjawab semua tantangan tersebut.
"Maka dari itu, semua kendala yang menghambat pembangunan MRT harus dipastikan tidak lagi membelenggu. Mulai dari ketetapan pembagian beban pengembalian utang ke Pemerintah Jepang, 49 persen untuk pemerintah pusat dan 51 persen untuk Pemprov DKI," kata Alvinsyah.
Seorang direksi yang memiliki latar belakang kemampuan di bidang transportasi, kata Alvinsyah, sangat membantu terhadap percepatan pembangunan MRT. Bahkan, apabila di dalam direksi itu bukan merupakan seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang transportasi, Pemprov DKI disarankan untuk menyewa orang yang mampu dan dapat dipercaya menjalankan megaproyek senilai Rp 15 triliun itu.
Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan belum dapat menjelaskan bentuk konsep kelanjutan pembangunan PT MRT Jakarta. Saat ditanya wartawan, Dono Boestami hanya berkomentar belum bisa bicara banyak tentang PT MRT dan hanya menyampaikan kalau dia akan bekerja terlebih dahulu. Bersama tiga direksi baru lainnya, Dono baru membuka dokumen tentang MRT yang didapatkan dari direksi sebelumnya.
"Kami kerja dulu. Kami baru buka dokumen MRT," ujar Dono.
Senada dengan Dono Boestami, Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat juga memilih tak banyak bicara ketika diberondong pertanyaan oleh wartawan. Saat ditanyakan terkait kesiapan para direksi untuk melengkapi dokumen kepada Jokowi dalam jangka waktu satu bulan ini, Tuhiyat mengatakan, dia bersama ketiga direksi lainnya masih mempelajari konsep megaproyek senilai Rp 15 triliun tersebut.
"Belum tahu, ini kami baru mau pelajari," ujar Tuhiyat.
Harapan Jokowi-Basuki
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki harapan besar kepada direksi baru PT MRT Jakarta. Mereka terpilih karena telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Tak hanya itu, mantan Wali Kota Surakarta itu menganggap keempat orang tersebut memiliki kapasitas yang mumpuni, baik dari sisi jaringan, maupun tentang pengelolaan keuangan anggaran.
Jokowi mengatakan, dia telah memiliki target dimulainya pembangunan sistem administrasi megaproyek tersebut, yakni satu bulan ke depan. Jokowi berharap, program itu dapat dilakukan dengan baik tanpa halangan. "Kalau semuanya sudah oke dan di-ground breaking dan langsung cor," ujar Jokowi.
Hal senada dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dia meyakini direksi baru PT MRT Jakarta mampu memenuhi target yang telah ditentukan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini terutama untuk melanjutkan tahapan pembangunan MRT dalam waktu dekat, mulai dari pengumuman pemenang tender, pemancangan, dan sebagainya. Oleh karena latar belakang profesional, Basuki meyakini direksi itu mampu bekerja cepat dan efisien.
Untuk diketahui, Dirut PT MRT Jakarta yang baru saja terpilih, Dono Boestami, merupakan mantan Chief Finance Officer Indonesia Infrastructure Finance. Ia merupakan lulusan Teknik Sipil University of Wisconsin di Platteville Amerika Serikat dan memperoleh gelar Bachelor of Science. Ia juga meraih gelar Master of Science dari Golden Gate University, San Francisco.
Dalam pengalaman kerjanya, Dono juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang juga bergerak di bidang pertambangan batu bara pada tahun 2006 hingga 2011. Dono juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan PT Atlas Resources Tbk yang bergerak di bidang pertambangan batu bara sejak 2011 hingga 2012.
Sementara itu, Direktur Konstruksi Muhammad Nasir sebelumnya merupakan Vice President Divisi I Medan PT KAI. Direktur Operasional Albert Tara sebelumnya menjabat sebagai Excecutive Vice President Yasa PT KAI Manggarai. Adapun Tuhiyat, yang menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi, sebelumnya merupakan Kepala Divisi Treasury PT Antam (Persero) Tbk. - megapolitan.kompas.com
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, hari ini memamerkan sebuah poster APBD hingga tingkat RW untuk dipublikasikan ke masyarakat. Ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi kepada warga Jakarta yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. "Sekarang sudah rampung. Bentuk posternya seperti ini," ujar Jokowi sembari menunjukkan poster APBD nya, Kamis (14/3/2013).
Poster APBD tersebut akan dipajang di setiap kecamatan dan kelurahan, bahkan bisa juga dibuka website nya secara detil. Sehingga masyarakat bisa mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pemerinta dan ikut membantu pengawasannya. "Masyarakat bisa kontrol dan mengawasinya. Sehingga bisa tahu mau dibawa kemana kelurahan, kecamatan dan Jakarta. Semua ada di sini," jelasnya.
Setelah dicetak, pihaknya akan langsung mendistribusikan poster sebesar 50x30 sentimeter tersebut mulai dari walikota hingga tingkat RW. Poster itu memuat rincian biaya dan pos anggaran dalam APBD DKI Jakarta dan dihiasi dengan gambar ondel-ondel. Selain itu, tertera juga nomor call center bagi warga yang membutuhkan informasi dan pengaduan. [bay] http://metropolitan.inilah.com/
Jokowi Beri Penjelasan Program Kerjanya ke DPRD - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo siang ini Rabu, (13/03/2013) memaparkan penjelasannya atas pandangan fraksi- fraksi DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2013-2017 pada rapat paripurna Kamis pekan lalu, (7/3/2013).
Berdasarkan pandangan Fraksi PPP dan PKS yang mengatakan dalam RPJMD provinsi DKI tahun 2013-2017 belum menggambarkan Jakarta lima tahun kedepan, pria yang akrab disapa Jokowi itu menjelaskan, RPJMD 2013-2017 telah disusun yang berpedoman pada peraturan pemerintah No 8 tentang tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
"Ini sudah menggambarkan DKI 5 tahun kedepan, dan diwujudkan dalam rencana strategi (rensra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," ujarnya saat memberikan penjelasan dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2013). "Rensra SKPD tersebut merupakam kepanjangan tangan dari RPJMD" tambahnya
Dia juga memberikan penjelasan terkait usulan dari PDI-P tentang evaluasi RPJMD. Jokowi mengatakan evaluasi yang diusulkan tersebut akan dilakukan, namun evaluasi hanya diperlukan satu kali dalam lima tahun.
Sebelumnya, Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta pada rapat paripurna pekan lalu mengkritisi RPJMD provinsi DKI yang mengatakan, RPJMD DKI Jakarta tahun 2013-2017 belum menggambarkan DKI Jakarta dalam lima tahun kedepan, mereka meminta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah DKI dalam pelaksanaan RPJMD tersebut.
Begitu juga tanggapan dari fraksi PDI-P yang meminta pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap RPJMD DKI Jakarta tahun 2013-2017. [mvi] http://metropolitan.inilah.com/
Program deep tunnel atau terowongan bawah tanah multifungsi, banyak digunakan negara-negara untuk mengatasi banjir, termasuk Malaysia. Namun dalam perkembangannya, deep tunnel Malaysia terbukti tidak efektif mengatasi banjir ketika hujan lebat mengguyur negeri jiran itu.
Tidak ingin seperti Malaysia, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proyek deep tunnel yang diagendakan pengerjaannya akhir Januari nanti, berbeda dengan Malaysia. Jokowi menyebut proyeknya jauh lebih maju ketimbang Malaysia.
"Ada tambahannya, kalau di sana kan hanya untuk banjir dan tol. Kalau di sini ditambah untuk utilitas yang lain, kabel telpon bisa masuk," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (4/1).
Namun, tambahan sarana di deep tunnel itu dipastikan tidak gratis. Jokowi berencana mengkomersilkan kelebihan deep tunnel, untuk ditawarkan pada para investor.
"Tapi sewa, mungkin listrik bisa masuk, sewa. Terus untuk air PDAM itu, pipa itu bisa masuk ke sana, kemudian air limbah bisa masuk ke sana," lanjutnya.
menurut Jokowi, mengatasi banjir di Jakarta ibarat berkejar-kejaran dengan waktu. Dari 78 titik rawan banjir yang tersebar di Jakarta saat ini, diprediksi tiap tahunnya akan bertambah.
Untuk itu, banjir tidak bisa hanya di atasi dengan mengandalkan pengerukan sungai atau penataan kampung di bantaran sungai. Butuh banyak strategi untuk mengatasi persoalan menahun warga Jakarta ini.
Dia menyebut penyebab banjir di Jakarta lantaran kurangnya daerah resapan air. Ditambah lagi kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan.
"Kalau diam saja, nanti tahun depan pasti tambah tiga atau berapa lagi. Nah, kita kejar-kejaran dengan itu. Yang lain dulu tidak pernah ada banjir, sekarang banjir," terangnya.
[cob]
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasukkan rencana pembangunan terowongan raksasa atau deep tunnel ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Diprediksikan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan deep tunnel mencapai Rp 16 triliun. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Fadjar Panjaitan mengatakan pembangunan deep tunnel memang akan direncanakan, karena salah satu solusi dalam mengatasi banjir di Jakarta.
"Tapi memang memerlukan biaya yang tidak sedikit, karena anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ini mencapai Rp16 triliun. Saat ini masih dipertimbangkan apakah menggunakan APBD atau skema keuangan lainnya," kata Fadjar, Kamis (3/1/2013).
Seperti diketahui gagasan pembangunan deep tunnel dilontarkan karena menjadi salah satu upaya dalam menangani banjir di Jakarta. Rencananya pembangunan deep tunnel memiliki panjang mulai dari Jalan MT Haryono di Cawang, Jakarta Timur hingga Jalan Pluit Raya, Jakarta Utara, dengan kedalaman 40 meter dari permukaan tanah.
Menteri BUMN, Dahlan Iskan batal menginstruksikan BUMN karya untuk mengatasi banjir di Jakarta. Pembatalan itu dilakukan setelah mengetahui ide Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, yang akan membangun gorong-gorong atau deep tunnel.
"BUMN karya tidak jadi, setelah rencana Jokowi yang akan bangun gorong-gorong," kata Dahlan di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (2/1/2012).
Menurutnya, gorong-gorong yang akan di buat Jokowi bisa mengatasi banjir yang selama ini dirasakan masyarakat Jakarta. "Saya rasa bisa atasi banjir, saya takjub dan rencana ini sudah hebat," ucap Dahlan.
Sebelumnya, Dahlan meminta seluruh BUMN karya untuk ikut berperan dalam menanggulangi banjir di Jakarta, bahkan berencana akan membangun bendungan di Depok agar air dari Bogor tidak langsung ke Jakarta.
"Tadi saya mulai diskusi dengan beberapa BUMN Karya apa yang bisa diperbuat, nah mereka mereka masih kumpulkan bahan (mengenai banjir)," tandasnya.
Seperti diketahui, proyek pembangunan terowongan bawah tanah ini merupakan gagasan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mengatasi genangan yang kerap terjadi di Jakarta. Rencananya terowongan ini akan dibangun mulai dari MT Haryono sampai Pluit dengan diameter terowongan sebesar 16 meter.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menegaskan, pembangunan deep tunnel atau terowongan multi fungsi di sepanjang MT Haryono hingga Pluit, bukanlah ide sesaat tanpa adanya kajian mendalam.
Menurut pria yang akrab disapa Jokowi itu, pembangunan deep tunnel, sesuai dengan blue print yang telah dirancang sejak jaman Gubernur Sutiyoso pada 2007 lalu.
"Kami melaksanakan dari perencanaan yang ada, bukan wangsit dari kunjungan gorong-gorong," ucapnya, di Balaikota, Jakarta, Kamis (3/1/2012).
Selain itu, ia juga mengatakan pembuatan deep tunnel, akan menggunakan teknologi canggih yang sudah dipraktikkan di Spanyol.
"Ini tidak digali pakai cangkul tapi dengan mesin khusus, semacam bor, sesuai diameter. Mesinnya sudah ada tinggal kita ambil kalau jadi. Jadi jangan dikira dicangkul dan ngecornya pakai ember," jelasnya.
Ia melanjutkan deep tunnel yang akan dibangun mempunyai diamater kurang lebih 16 meter dengan berbagai fungsi, seperti penyaluran limbah, air bersih, kabel telepon, listrik hingga sebagai sarana jalan tol.
Fungsi-fungsi tersebut, menurut Jokowi, hanya bisa menggunakan sekitar 50 persen dari total panjang lintasan sepanjang 19 km. "Dari 19 km, yang bisa digunakan untuk yang lain itu hanya 10 km," ucapnya.
Saat ditanya lebih detail soal teknis pembangunan, Jokowi tidak menjelaskan. Ia hanya berharap payung hukum untuk proyek ini bisa segera diselesaikan, dan tahap pembangunan bisa segera dimulai. [bay] http://m.inilah.com/read/detail/1942997/dahlan-kagumi-ide-jokowi-bangun-deep-tunnel
Besarnya antusiasme warga terhadap program Kartu Jakarta Sehat membuat permintaan atas kartu tersebut melonjak. Akibatnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menanggung biaya besar untuk membiayai program tersebut.
Setelah meluncurkan sekitar 3.000 lembar Kartu Jakarta Sehat (KJS) pada tahun ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana menambah jumlah KJS pada tahun depan hingga dapat melayani 4,7 juta jiwa penduduk miskin Jakarta. Namun, dengan membeludaknya permintaan akan kartu tersebut pada tahun ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta memastikan adanya lonjakan anggaran mencapai Rp 355 miliar untuk dibayarkan kepada rumah sakit.
"Itu utang tagihan dari rumah sakit yang tidak bisa dibayarkan karena anggaran yang ada tahun ini kurang. Sampai akhir Desember, perkiraan masih akan ada utang hingga Rp 355 miliar," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati di kantornya, Jumat (14/12/2012).
Menurut Dien, anggaran untuk pelayanan kesehatan tahun ini mencapai Rp 769 miliar, sementara kebutuhannya mencapai Rp 1,024 triliun. Tunggakan biaya kesehatan yang diperkirakan hingga Rp 355 miliar tersebut akan dibayar menggunakan anggaran tahun 2013. Ia juga mengatakan telah mengajukan penambahan anggaran untuk biaya kesehatan 2013, yaitu sebesar Rp 1,2 triliun. Sementara itu, hingga akhir November, kata dia, jumlah pasien tercatat 2,8 juta jiwa.
"Jumlah tersebut meningkat cukup pesat apabila dibandingkan total pasien sepanjang 2011 dengan jumlah 2,7 juta jiwa," kata Dien.
Menurut Dien, lonjakan jumlah pasien KJS paling banyak terjadi di kawasan kumuh, seperti Marunda, Cilincing, Tambora, dan Penjaringan. "Lonjakan pasien hingga 50-70 persen, terutama di daerah kumuh. Namun, kita akan tetap melakukan perbaikan sistem KJS ini. Baik dalam pelayanan kesehatan, pengawasan, peningkatan mutu pelayanan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia," kata Dien.
Selain karena penerapan KJS, melonjaknya jumlah pasien itu juga disebabkan banyaknya jumlah pasien akibat korban kebakaran yang marak terjadi sepanjang tahun ini. Adapun jika dilihat dari dampak penyakit lain, hal itu tidak memperlihatkan adanya pertambahan.
Selain manfaat yang diberikan, berupa pengobatan grati menyebabkan melonjaknya permintaan KJS adalah syarat pembuatannya, yang tergolong mudah dan tak berbelit-belit. Warga hanya perlu memperlihatkan KTP dan kartu keluarga di puskesmas untuk mendaftarkan mendaptkan kartu itu.
Saat ini baru 3.000 warga yang telah mendapatkan KJS dari target 4,7 jiwa penduduk penerima KJS. Jumlah 4,7 juta jiwa tersebut didapat dari 600.000 warga miskin, 3,8 juta warga rentan miskin, dan warga hampir miskin mencapai 300.000 jiwa.
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/14/21252930/Banyak.Permintaan.Kartu.Sehat.DKI.Utang.Ratusan.Miliar?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Puluhan bangunan liar di sepanjang Kali Betik, Jakarta Utara, dibongkar anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama puluhan warga, Sabtu (15/12/2012). Tindakan ini yang merupakan bagian dari normalisasi Kali Betik ini juga diiringi dengan pembersihan sampah dari aliran sungai tersebut.
"Di sepanjang bantaran kali tersebut ada puluhan bangunan liar, seperti toilet umum, kandang ayam, kandang bebek, dan lain-lain. Kali ini dinormalisasi untuk mengendalikan genangan yang terjadi di Kelapa Gading terutama saat turun hujan lebat," ujar Kasudin PU Tata Air Jakarta Utara, Sisca Herawati, di Pegangsaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (15/12/2012).
Sisca mengatakan kali tersebut dipenuhi sampah dan eceng gondok serta bangunan liar kali di bantaran kali. Tindakan itu, Sisca menjelaskan, untuk mengantisipasi terjadinya genangan air bila terjadi hujan lebat. Sisca mengatakan, kali tersebut meluap dan menimbulkan genangan air setinggi 30 sampai 50 sentimeter.
Sebanyak 130 petugas dari pihaknya, serta sekitar 200 warga terlibat dalam upaya pembersihan tersebut. Tiga unit truk pengangkut sampah dan sebuah alat berat diterjunkan dalam normalisasi tersebut. "Pembersihan eceng gondok maupun bangunan liar dilakukan warga dengan terjun langsung ke kali bersama petugas. Kalau backhoe untuk pengerukan lumpur dan tanah di kali," ujar Sisca.
Sisca mengatakan seiring berjalannya waktu, lebar Kali Betik semakin menyempit. Oleh karenanya pihaknya selalu mengupayakan membersihkan eceng gondok dan juga lumpur agar daya tampung kali bisa lebih banyak, sehingga bisa meminimalkan luapan dan genangan air.
Pengerjaan normalisasi Kali Betik dilakukan mulai hari ini, Sabtu (15/12/2012) sampai pada Jumat (28/12/2012) mendatang. "Bila lumpur dan eceng gondok ini diangkat, daya tampung air di kali tersebut akan lebih banyak," kata Sisca.
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/15/17233053/Normalisasi.Kali.Betik.Bangunan.Liar.Dibersihkan?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai serius menanggulangi penyebaran virus HIV AIDS. Hal ini berkaitan dengan tingginya penderita virus mematikan ini di wilayah Jakarta.
Sekretaris KPAP DKI Rohana Manggala mengatakan bahwa dirinya baru saja diinstruksikan oleh Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama untuk memberikan konselor yang siap bertugas selama 24 jam secara bergantian. Para konselor itu terdiri dari dokter ataupun para aktivis yang nantinya akan melayani pemberian informasi ataupun dialog melalui saluran telepon.
"Jadi, nanti kita pilih konselor yang profesional dan bekerja dari hati," kata Rohana, Kamis (13/12/2012), ditemui di Balaikota Jakarta.
Pemprov DKI meminta pihaknya melakukan kajian luas terkait manfaat yang lahir dari adanya konseling ini. Rencananya, teknis pelaksanaannya akan segera digagas dan saluran konseling dapat mulai diakses pada 2013.
Ia menjelaskan, para konselor juga dapat berasal dari kalangan akademisi, termasuk mahasiswa, yang nantinya dapat ditempatkan sampai ke tingkat RW dan RT untuk memberikan pendampingan. Langkah ini untuk membuka cakrawala masyarakat tentang bahaya HIV sekaligus menakan jumlah pengidapnya.
Mengenai anggaran, Pemprov DKI juga tengah mempertimbangkan usulan untuk menyiapkan anggaran khusus. Minimal sebagai penutup biaya melatih para relawan yang ingin menjadi konselor.
"Kalau selama ini tidak tahu mau ke mana, nanti bisa menelepon setiap saat. Ada psikolog, ada juga pendamping," ujarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memiliki cara sendiri dalam menekan penulara virus HIV AIDS di Ibu Kota. Menurutnya, kunci sukses menekan HIV AIDS adalah kesiapan pemerintah dalam menyiapkan sebuah program dan dukungan biaya yang memadai.
Untuk tahun depan, Basuki telah menyiapkan dana hibah untuk sosialisasi pencegahan dan penularan virus mematikan ini sebesar Rp 14 miliar. Dana sebesar itu akan disalurkan melalui Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) DKI Jakarta sebagai pihak yang intens menanggulangi secara profesional.
"Tapi katanya, uang segitu enggak cukup. Nah, saya bilang ini bukan soal uang, tapi apa programnya?" kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (13/12/2012).
Ia mengungkapkan, dirinya baru saja menggelar pertemuan bersama Sekretaris KPAP Rohanna Manggala dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati. Dalam kesempatan itu KPAP meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyiapkan dana hibah tak kurang dari Rp 25 miliar.
Diakui Basuki, hibah sebesar itu memang tak berbeda jauh dengan jumlah dan hibah di beberapa tahun sebelumnya yang sempat mencapai Rp 24 miliar dan kemudian merosot di angka Rp 15 miliar. Namun demikian, sosialisasi menekan penularan itu tak berjalan maksimal karena tak diimbangi dengan pelaksanaan program yang tepat.
Sebelumnya, sosialisasi bahaya AIDS lebih banyak disalurkan melalui televisi dengan biaya yang sangat mahal. Padahal, menurut Basuki, informasi mengenai bahaya AIDS dapat lebih optimal saat langsung disampaikan pada masyarakat, atau menempelkan stiker informasi sampai ke tiap RW.
"Iklan di TV itu Rp 300 juta, padahal kalau kita bikin 10.000 stiker untuk dipasang di kantor RW kan cuma Rp 20 juta," ujarnya.
Sejalan dengan itu, Basuki juga meminta KPAP untuk membuka saluran konseling 24 jam. Para tenaga konselornya direkrut dari kalangan profesional, akademisi, ataupun relawan yang telah dibina.
"Tapi programnya masih kita revisi," kata Basuki menambahkan. http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/13/16454546/Sosialisasi.HIV.AIDS.Rp.14.M.Basuki.Larang.Iklan.di.TV?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mencari formula terbaik untuk memecahkan masalah macet lalu lintas di Ibu Kota. Setelah mantap dengan siasat membangun persimpangan tak sebidang mulai tahun depan, kali ini ide untuk merekayasa lalu lintas juga mengemuka.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menyampaikan, ada puluhan titik rawan kemacetan yang harus dipecahkan. Umumnya titik rawan kemacetan itu terjadi di daerah yang jalannya menyempit (bottle neck), persimpangan, dan jalur putaran kendaraan.
"Solusi yang paling ringan seperti signal setting, perubahan arus lalu lintas dan membuat lintasan underpass atau flyover di persimpangan," kata Pristono di Jakarta, Senin (10/12/2012).
Saat ditanyai tentang peran Dinas PU dalam penanganan masalah macet, ia menjawab bahwa kemacetan tak bisa selesai hanya dengan manajemen kemacetan. Karena harus diimbangi dengan perbaikan infrastruktur, seperti penambahan jalan, penyediaan lahan parkir, serta petugas yang berjaga di lapangan.
"Juga harus ada rekayasa, misalnya melebarkan jalur (bottle neck)," ujarnya.
Untuk mempertajam rencananya, Pemprov DKI Jakarta juga menggandeng pakar dari kalangan akademisi Universitas Trisakti untuk memilah lokasi prioritas rekayasa lalu lintas.
Pristono sempat membeberkan, pihaknya akan membuat underpass yang menghubungkan simpang Kuningan dengan Tendean. Titik lain yang diusulkan menjadi prioritas adalah Cawang sampai Grogol, dua gerbang tol di Semanggi, bottle neck di dua sisi Pancoran, dan persimpangan Slipi sampai mal Taman Anggrek.
"Misalnya kalau mau memecahkan persimpangan Kuningan kita harus rekayasa lalu lintas. Rekayasanya seperti dilarang belok kanan, mereset ulang traffic light. Penegakan hukumnya juga kita tingkatkan supaya hasilnya lebih optimal," ujarnya.http://assets.kompas.com/data/photo/2012/12/09/1454395-jokowi-berkumpul-dengan-para-camat-dan-lurah-620X310.jpg
Salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo adalah penataan kampung. Langkah awal, Jokowi akan melakukan komunikasi dengan warga Kampung Pulo.
"Mulai besok. Besok saya akan melakukan sosialisasi di Kampung Pulo, jam 3 sore," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (6/12/2012) petang.
Sosialisasi itu menurut Jokowi merupakan hal terpenting untuk dapat membicarakan apa saja kebutuhan warga setempat dan apa keinginan mereka agar program tersebut dapat terlaksana.
"Besok mulai berbicara dengan masyarakat. Apa sih keinginan-keinginan mereka, kebutuhan mereka itu apa. Ini baru awal. Karena komunikasi ke warga itu bisa saja 3, 4, 5, 6 -10 kali ketemu nanti," ujarnya.
Komunikasi kepada warga Kampung Pulo terkait penataan kampung itupun, menurut Jokowi, merupakan pendekatan kepada warga untuk yang pertama kalinya. Sebelumnya, Jokowi mengaku sudah dua kali melaksanakan komunikasi pendekatan kepada warga Bukit Duri, Jakarta Selatan.
"Tapi, yang di Bukit Duri lebar lahannya yang enggak bisa. Karena lebar sungainya harus 50 meter," katanya.
Program penataan kampung ini juga telah masuk ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dan akan penuh menggunakan APBD DKI.
"Ya kita ini kan partisipatif. Ini lho ada konsep dari Pemprov. Kemudian masyarakat memberi masukan apa. Mungkin saja konsep penataan kampungnya bisa berubah di lapangan. Kenapa tidak? Karena memang ini membangun partisipasi dari bawah, dari akar rumput," kata Jokowi.
Seperti diberitakan, Jokowi merencanakan untuk menata 350 kampung di Jakarta. Proses perbaikan kampung itu akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan dengan sepuluh konsep yang sudah ia persiapkan.
Untuk melakukan upgrade terhadap kampung-kampung kumuh itu, diperlukan dana sebesar Rp 30 miliar hingga Rp 50 miliar per kampung. Penataan kampung itu tidak hanya dilakukan dengan konsep kampung deret.
Ia juga memiliki beberapa konsep lain untuk penataan kampung tersebut disesuaikan dengan kekuatan lokal yang ada. Kampung yang akan ditata itu akan dilengkapi dengan ruang terbuka hijau, perpustakaan, dan drainase yang baik. Jokowi mengatakan, desain-desain kampung itu dikerjakan oleh beberapa arsitek swasta dan dari perguruan tinggi negeri.
"Pembangunannya nanti kami akan pakai sistem partisipasi masyarakat. Kami bentuk pokja (kelompok kerja). Ini agar sesuai dengan perencanaan dan desain yang ada," kata Jokowi.
Secara keseluruhan, ada sepuluh desain penataan kampung yang telah diwacanakan oleh Jokowi. Selain Kampung Protein, desain-desain kampung lain meliputi Kampung Stasiun di Bukit Duri; Kampung Herbal dan Kampung Platform di Manggarai, Jakarta Selatan; Kampung Shopping di Poncol, Jakarta Selatan; Kampung Ikan di Penjaringan, Jakarta Utara; Kampung Kampus di Tomang, Jakarta Barat; Kampung Backpacker di Kebon Sirih, Jakarta Pusat; Kampung Tekstil di Kebon Kacang, Tanah Abang; serta Kampung CBD di Karet.
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/06/20063466/Jokowi.Mulai.Sosialisasi.Penataan.Kampung?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Dalam kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan pihak pemberi pinjaman, Japan International Cooperation Agency (JICA), tercantum bahwa penanggung jawab proyek tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta. Hal itu yang membuat Jokowi benar-benar memperhitungkan proyek mass rapid transit (MRT).
"Sekarang sudah dalam proses. Saya harus tahu betul kerja samanya dengan Jepang itu seperti apa? Pinjamannya itu seperti apa? Bunganya berapa? Iya, kan? Saya harus tahu itu," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (3/12/2012).
Terlebih lagi, kata Jokowi, di dalam perjanjian dengan pihak JICA tertulis "Pertanggungajawaban Mutlak Gubernur".
"Nah itu! Jadi, ada kesalahan sedikit saja, tanggung jawabnya mutlak gubernur. Mutlak, tahu mutlak kan? Mutlak," ujar Jokowi.
Pernyataan mutlak itulah yang membuat Jokowi gusar. Menurutnya, proyek MRT selanjutnya menjadi tanggung jawab PT MRT Jakarta sebagai BUMD yang menjalankan proyek tersebut dan sudah bukan menjadi tanggung jawab gubernur.
"Nanti, kalau ada apa-apa tanggung jawabnya gubernur. Saya enggak ngerti kok dulu bisa kayak begitu. Kan mestinya, ini kan sudah BUMD, seharusnya yang tanggung jawab penuhnya di PT MRT itu dong. Kok masih bawa-bawa gubernur, enggak mengerti saya," kata Jokowi.
Oleh karena itu, ia tidak mau apabila MRT merugi, Gubernur yang akan menanggung semuanya dan pada akhirnya juga berbuntut pada BUMD. Apabila merugi, bukan BUMD yang bertanggung jawab, melainkan gubernur.
"Ya, apakah saya harus tanggung jawab mutlak juga kepada Ancol. Nanti Ancol ada yang ruwet, saya yang tanggung jawab. Kalau ada kerugian, saya tanggung jawab. Ya, kok enak jadi direksi kayak begitu, enak aja.
Logika bisnisnya itu seperti apa, kalau logikanya seperti itu ya enak-enak aja. MRT rugi, masak saya yang di keeeeeeeek," kata Jokowi sambil menarik dasinya sehingga seperti orang tercekik.
Permasalahan ini juga yang nantinya akan dibawa Jokowi untuk dicari solusinya bersama Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
"Karena sekali lagi, pertanggungjawaban mutlak, berarti saya enggak usah kerja jadi gubernur, saya ngawasin MRT aja terus. Karena kalau salah sedikit, saya yang di keeeeek pertama kali," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga akan bernegosiasi tentang perbandingan besaran pengembalian pinjaman oleh Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) selaku pemberi pinjaman dalam proyek tersebut.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo membahas megaproyek mass rapid transit (MRT). Jokowi juga berencana melakukan negosiasi ulang dengan pihak pemberi pinjaman, Japan International Cooperation Agency (JICA).
"Sudah jelas. Ya, ini tadi baru masalah ini. Kalau nanti dengan Menteri Keuangan sudah, akan bertemu juga dengan Jepang, baru nanti ke PT MRT Jakartanya, ya kami jalan," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (3/12/2012).
Masalah yang akan dibicarakan dengan pihak JICA antara lain menyangkut pinjaman, kerja sama, dan bunga. Bunga yang dibebankan terhadap utang pembangunan MRT Jakarta juga akan dibicarakan kembali. Sebab, bunga sebesar 0,25 persen yang dibebankan masih dalam bentuk yen.
"Kalau dalam yen rendah, tetapi dalam rupiah jelasnya berapa? Kita ingin minta penjelasan yang lebih konkret, termasuk apakah pengadaan keretanya itu bekas atau tidak, juga harus dijelaskan," katanya.
Jokowi mengatakan tidak mempermasalahkan rute MRT tahap pertama yang sudah ditetapkan, yaitu Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI). Menurutnya, rute yang ada saat ini sudah terdesain secara makro dan akan terkoneksi dengan moda angkutan lainnya, seperti monorel, kereta api, dan bus transjakarta.
Pemprov DKI terus mengkaji rencana pembangunan MRT ini, terutama menimbang adanya sanksi materiil dan imaterill apabila pembangunannya molor atau batal dilaksanakan. Dalam perjanjian pinjaman (loan agreement), tercantum bahwa jika pembangunan MRT terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal, akan dikenakan kewajiban membayar bunga sebesar Rp 800 juta per hari. Bunga itu selanjutnya menjadi beban Pemprov DKI dan juga pemerintah pusat.
Begitu juga jika Jokowi akhirnya memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan pembangunan MRT dengan alasan biaya yang terlalu mahal. Konsekuensi moral dan nama baik DKI Jakarta serta Indonesia di iklim investasi internasional akan tercemar karena dana pinjaman untuk proyek MRT hanya dibebankan bunga kecil, yakni 0,25 persen berikut jangka waktu pengembalian pinjaman selama 30 tahun.
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/03/18084591/Jokowi.Gusar.Proyek.MRT.Jadi.Tanggung.Jawab.Gubernur?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan memutuskan nasib megaproyek transportasi massal berbasis rel yaitu Mass Rapid Transit (MRT) dan monorel. Ia pun meyakini akan memutuskannya dengan segala risikonya.
"Saya janji sebelum akhir tahun semuanya akan kita putuskan dengan segala risikonya," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (2/12/2012).
Dengan itu, Jokowi menegaskan kalau seorang pemimpin memang harus berani mengambil risiko.
"Kalau pemimpin enggak berani ambil risiko, ya enggak usah jadi pemimpin. Dalam pikiran saya, kalau semuanya untuk masyarakat kenapa kita harus takut? Kalau kita enggak ambil uang serupiah pun kenapa harus takut," kata Jokowi.
Ia pun mengatakan, langkahnya itu harus disertai dukungan pula oleh para jajaran di bawahnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan masyarakat Jakarta.
"Harus yakin dan optimis. Enggak ada kata menyerah dalam kamus saya. Kalau semuanya mendukung ya selesai masalahnya," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, Jakarta itu memang sangat memerlukan transportasi massal, seperti MRT dan Monorel untuk mengurai kemacetan yang ada di Jakarta.
"Proyek-proyek itu sudah 20-25 tahun lalu direncanakan, tapi kalau enggak segera diputuskan ya enggak akan punya. Bahkan Kuala Lumpur sudah jadi proyeknya, kita malah belum mulai," kata Jokowi.
Untuk keberlanjutan megaproyek MRT, Jokowi mengatakan, ia harus membuat kalkulasi apakah proyek tersebut akan membebani masyarakat dan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, Jokowi akan merenegosiasi untuk bertemu pihak Japan International Cooperation Agency (JICA) sebagai pemberi pinjaman, juga kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sedikit membagi kegundahannya terkait megaproyek Mass Rapid Transit (MRT) yang masih terkatung-katung kepada 10.000 peserta Silaturahmi dengan Gubernur DKI.
"Saya ini baru lima minggu bekerja, tapi selalu saja dikejar-kejar untuk diputuskan," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (2/12/2012).
Menurut Jokowi, Jakarta itu memang sangat memerlukan transportasi massal, seperti MRT dan monorel.
"Proyek-proyek itu sudah 20-25 tahun lalu direncanakan, tapi kalau enggak segera diputuskan ya enggak akan punya. Bahkan Kuala Lumpur sudah jadi proyeknya, kita malah belum mulai," kata Jokowi.
Untuk keberlanjutan megaproyek MRT, Jokowi mengatakan, ia harus membuat kalkulasi apakah proyek tersebut akan membebani masyarakat dan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, Jokowi akan merenegosiasi untuk bertemu pihak Japan International Cooperation Agency (JICA) sebagai pemberi pinjaman.
"Kita akan nego kembali dengan peminjam. Semuanya, seperti kontraktor dan barang-barang semuanya dari sana. Terus ya kita ngapain? Masyarakat semua harus tahu," tutur Jokowi.
Selain akan merenegosiasi dengan JICA, Jokowi juga akan bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk bernegosiasi terkait pembagian beban pengembalian utang kepada JICA yang pada awalnya adalah 42:58.
42 Persen adalah beban pengembalian utang yang ditanggung Pemerintah Pusat kepada JICA dan 58 persen beban yang harus ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Jokowi mengatakan akan mencoba bernegosiasi dengan hitungan 70:30. Karena, menurut logikanya, Pemerintah Pusat harus menanggung beban yang lebih tinggi dibanding Pemprov DKI.
"Pusat memang harusnya yang lebih gede, agar beban dari APBD enggak banyak. Jadi akan saya kalkulasi untuk mengembalikan agar juga dapat meringankan. Nanti kalau enggak kayak gitu, ya enak di Jepang dan Pemerintah Pusatnya," kata Jokowi.
Sementara itu, Jokowi berjanji ia akan melanjutkan megaproyek tersebut dengan keyakinan semakin banyaknya transportasi massal akan mengatasi kemacetan lalulintas DKI Jakarta. Keputusan resmi pembangunan MRT yang saat ini sedang dalam proses tender konstruksi fisik tersebut, menurut Jokowi, akan diumumkan kepada publik setelah permohonannya dikabulkan Kementerian Keuangan.
Ia merencanakan paling tidak sebelum akhir Desember keputusan tersebut bisa diumumkannya.
"Setelah ketemu Menteri Keuangan. Proyek ini dilanjutkan, asalkan pembagian 70-30 itu dikabulkan," katanya.
Selasa, Jokowi Bertemu Menkeu untuk Negosiasi MRT
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merencanakan bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk bernegosiasi membicarakan nasib kelanjutan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT). Pertemuan itu dijadwalkan akan berlangsung pada Selasa lusa (4/11/2012).
Jokowi akan bernegosiasi tentang perbandingan besaran pengembalian pinjaman oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) selaku pemberi pinjaman dalam proyek tersebut. Selama ini disepakati bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menanggung 58 persen pengembalian pinjaman, sementara pemerintah pusat menutup 42 persen sisanya dalam bentuk hibah.
Jokowi ingin merenegosiasikan kembali komposisi tersebut. Ia menginginkan agar pemerintah pusat membantu membayarkan 70 persen utang kepada JICA dan Pemprov DKI hanya menanggung sekitar 30 persen.
"Hari Selasa nanti ketemu Pak Menteri," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (2/12/2012).
Jokowi menilai komposisi awal pembagian pengembalian pinjaman kepada JICA sebesar 58:42 terlalu memberatkan bagi Pemprov DKI. Oleh karena itu, menurut Jokowi, porsi pemerintah pusat seharusnya lebih besar dibanding Pemprov DKI.
Dalam rencana pertemuannya bersama Menkeu, Jokowi ingin membahas soal komposisi pengembalian utang dan hal ini akan dikalkulasikan ulang. Dengan begitu, diharapkan akan disepakati pula besarnya subsidi dan harga tiket yang lebih rendah dari sebelumnya.
"(Pemerintah) pusat memang seharusnya yang lebih gede agar beban dari APBD enggak banyak. Jadi akan saya kalkulasi untuk mengembalikan agar juga dapat meringankan. Nanti kalau enggak kayak gitu, ya enak di Jepang dan pemerintah pusatnya," kata Jokowi.
Dengan melihat nilai investasi dan proyek yang besar itulah, Jokowi sangat berhati-hati sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan proyek ini atau tidak. Jokowi yang baru lima pekan menjabat sebagai orang nomor satu di kalangan pemerintah Provinsi Jakarta tidak ingin diburu-buru untuk menentukan keputusan ini. Ia menegaskan akan melakukan kalkulasi secara cermat karena hal itu menyangkut uang rakyat. "Jadi bukan karena takut dan tidak takut, bukan. Jadi karena harus hati-hati dengan kalkulasi," kata Jokowi.
Selain akan bertemu dengan Menkeu, Jokowi juga berencana melakukan pertemuan dengan pihak pemberi pinjaman, yaitu JICA. Setelah ia bertemu dengan Agus Martowardojo, Jokowi baru akan berani berbicara mengenai keputusan soal megaproyek tersebut.
Pemprov DKI terus mengkaji rencana pembangunan MRT ini, terutama menimbang adanya sanksi materi dan imaterill apabila pembangunannya molor atau batal dilaksanakan. Dalam perjanjian pinjaman (loan agreement), tercantum bahwa jika pembangunan MRT terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal, maka akan dikenakan kewajiban membayar bunga sebesar Rp 800 juta per hari. Bunga itu selanjutnya menjadi beban Pemprov DKI dan juga pemerintah pusat.
Begitu juga jika Jokowi akhirnya memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan pembangunan MRT dengan alasan biaya yang terlalu mahal. Maka konsekuensi moral dan nama baik DKI Jakarta serta Indonesia di iklim investasi internasional akan tercemar karena dana pinjaman untuk proyek MRT hanya dibebankan bunga kecil, yakni 0,25 persen berikut jangka waktu pengembalian pinjaman selama 30 tahun. http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/02/16532499/Selasa.Jokowi.Bertemu.Menkeu.untuk.Negosiasi.MRT?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
.JPG)
