Tim Jokowi Siap Pangkas Perjalanan Dinas

RUMAH TRANSISI - Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi - JK, Rini Soewandi dan tiga orang Deputi Kepala Staf, Anies Baswedan, Akbar Faisal dan Hasto Kristiyanto ( kiri-kanan) di halaman Kantor Transisi Jokowi - JK di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/8). Kantor Transisi tersebut akan menjadi tempat untuk mempersiapkan jalannya pemerintahan transisi dari pemerintahan Presiden SBY hingga pelantikan presiden tanggal 20 Oktober, termasuk membahas pembentukan kabinet dan APBN 2015. Warta Kota/henry lopulalan 

Tim Jokowi Siap Pangkas Perjalanan Dinas

JAKARTA -  Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Anies Baswedan, mengungkapkan  pihaknya tengah menyoroti anggaran perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) yang masuk dalam Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015.

"Tim Jokowi mudah-mudahan bisa memasukkan beberapa pengurangan. Terutama yang rutin-rutin. Apakah memang masih perlu dikerjakan yang rutin-rutin, seperti perjalanan dinas," ujar Anies di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Sabtu (16/8).

Anies mengungkapkan dirinya belum mengecek anggaran perjalanan dinas pada 2014. Namun Anies menjelaskan ada peningkatan anggaran perjalanan dinas yang signifikan dari 2012 ke 2013.

"Tahun ini saya belum lihat. Tahun 2012 itu Rp 2,9 triliun untuk perjalanan dinas. Lalu 2013 jadi 32 triliun. Angkanya naik 10 kali lipat. Tapi itu perlu dicek," kata Anies.

Di kesempatan lain, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK lainnya, Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya tengah menyoroti masalah gaji  PNS dan perjalanan dinas.

"Jangan sampai belanja aparatur negara melampaui belanja publik. Ini akan dilakukan penataan," kata Hasto.

Mengenai anggaran perjalanan dinas, Hasto mengatakan nantinya  Joko Widodo akan melakukan perombakan politik anggaran.

"Reformasi anggaran perlu dilakukan. Belanja publik lebih besar. Ini akan kami lakukan, pendekatan sistem dan dilakukan perombakan alokasi politik distribusi," kata Hasto.

Anies Baswedan mengatakan pihaknya saat ini fokus pada penghematan pengeluaran APBN  di masa pemerintahan Jokowi nantinya. "Saya beberapa hari ini banyak review bukan APBN-nya tapi justru penghematannya," ujar Anies.

Ia mengatakan pembahasan mengenai penghematan anggaran ini satu di antaranya anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak BBM yang  dalam RAPBN 2015 cukup besar.

"Kita punya subsidi BBM yang agak besar. Jadi harus ada penghematan-penghematan," ucap Anies.

Terkait wacana perampingan kementerian negara dan lembaga dalam rangka penghematan, Anies mengatakan sampai saat ini pihaknya belum sampai membahas soal itu.

"Di pos kementerian belum tahu yang mana-mana saja yang mau dikurangin," tutur Anies.

Kuasa hukum Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Taufik Basri, melihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan ruang kepada Jokowi dalam menyusun perubahan RAPBN.

"Kita mengapresiapsi Pak SBY karena memberikan ruang yang cukup bagi pemerintahan baru untuk menyusun perubahan RAPBN  sehingga dapat menampung program yang dicanangkan (Jokowi-JK)," kata Taufik.

Menurutnya, ruang tersebut sangat diperlukan agar pemerintahan ke depan tidak mengalami hambatan dan keterbatasan dalam menjalankan program.

"Pemerintahan kedepan adalah pemerintah baru, karena telah berganti rezim. Kita melihat Pak SBY memahami itu. Mungkin akan menyiapkan masa transisi agar pemerintahan baru ini bisa berjalan secara lancar," katanya.

Apakah ada persamaan alokasi anggaran pemerintahan SBY dengan Jokowi? "Kita akan pelajari dulu, ada rumah transisi. Apa yang disampaikan Pak SBY akan disesuaikan dengan proses transisi. Timnya sudah siap. Saya cukup yakin proses transisi ini akan lancar," ujarnya. (zul)

Source : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/08/17/tim-jokowi-siap-pangkas-perjalanan-dinas

Read More

Basuki Kagumi Ide Sederhana Jokowi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama rupanya mengagumi pemikiran pasangannya dalam memimpin Jakarta, yaitu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, Jokowi selalu mengeluarkan ide-ide sederhana namun diyakini cemerlang, terutama untuk kepentingan rakyat.

Saya setiap ketemu beliau pasti ada aja idenya. Pak Gub itu idenya sederhana saja, tapi kalau kita dengar ya enggak pernah terpikir kok sampai ada ide itu - Basuki T Purnama

"Saya setiap ketemu beliau pasti ada aja idenya. Pak Gub itu idenya sederhana saja, tapi kalau kita dengar ya enggak pernah terpikir kok sampai ada ide itu," kata Basuki, saat ditemui wartawan di Pluit, Jakarta Utara, Senin (24/12/2012).

Basuki mengaku jika sudah ada hal-hal mendesak yang perlu segera mendapatkan perhatian pemerintah, Jokowi selalu memanggilnya untuk merapatkannya bersama. Salah satu contohnya pada saat banjir besar yang menggenangi di hampir seluruh wilayah Ibu Kota, Sabtu (22/12/2012) lalu.

"Dari Sabtu kan banjir nih. Sebenarnya dari Jumat malam, saya kan keliling juga dari Sudirman-Thamrin. Saya sudah pikir nih pasti enggak lama lagi Pak Jokowi telepon saya," kata Basuki.

Ternyata, dua hari menunggu, Jokowi tak menelepon Basuki, untuk merumuskan jalan keluar banjir. Padahal, Basuki mengaku sudah sengaja menunggu Jokowi di Cik Di Tiro, apabila suatu saat diperintah untuk ke rumah dinasnya.

"Sabtu enggak ada, Minggu enggak ada, saya sudah nongkrong di Cik Di Tiro, tapi tetap enggak ditelepon," cerita Basuki.

Akhirnya, telepon yang ditunggu-tunggu Basuki datang juga. Sekitar Senin pagi, Jokowi menelepon Basuki untuk mengundangnya rapat bersama di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati 7. "Pasti ada ide tuh, takut numpuk kebanyakan. Hahaha," kata Basuki seraya tertawa.

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/25/07034377/Basuki.Kagumi.Ide.Sederhana.Jokowi

Read More

APBD DKI 2013 Kira-kira Rp 46 Triliun

Setelah melalui proses panjang, Kebijakan Umum Anggaran Plafon Pendapatan Anggaran Sementara (KUA PPAS) telah ditandatangani. Setelah penandatanganan KUA PPAS, kemudian akan dibahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2013.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki target untuk menyelesaikan RAPBD 2013 pada Jumat ini dan menyerahkannya kepada legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI untuk kemudian disahkan dan menyampaikan APBD 2013 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemerintah Provinsi DKI merencanakan besaran APBD 2013, yaitu sebesar Rp 46 triliun. Angka tersebut lebih besar apabila dibandingkan dengan APBD yang diajukan saat kepemimpinan mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo.

"Kira-kira Rp 46 triliunlah. KUA PPAS-nya sudah beres, sudah rampung, ya sekarang tinggal masuk ke RAPBD, jadi Jumat semoga sudah bisa memberikan nota penjelasan, semoga sudah rampung," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Senin (10/12/2012).

Pos anggaran terbesar di APBD 2013, menurut Jokowi, adalah anggaran untuk sektor pendidikan. Namun, Jokowi mengaku lupa dan tidak menyebut berapa besaran yang akan dianggarkan untuk pendidikan. "Nanti beginilah, nanti kalau sudah beres dan rampung, tak tunjukkin, kalau masih dalam proses begini, bisa berubah-ubah malah bingung saya," ujarnya.

Jokowi berjanji akan menunjukan pos-pos anggaran kepada masyarakat agar dengan mudah dapat diawasi. Bahkan, sesuai janjinya, dia tidak lupa akan menempel APBD DKI Jakarta untuk dapat ditempel di kantor-kantor, seperti kantor kelurahan.

"Nanti tak tunjukkin gambarannya seperti apa, berapa-berapanya. Nanti sesuai janji saya, nanti akan saya buka kok, saya buatin form-nya. Mau ditempel di kantor silakan," kata Jokowi.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Fadjar Panjaitan mengatakan, menurut rencana, Jumat ini, eksekutif akan menyerahkan RAPBD 2013 kepada legislatif, DPRD DKI. Rencana ini, menurut dia, semua bergantung pada hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.

"Sama dengan catatan KUA PPAS harus disepakati oleh kedua belah pihak. Sekarang sudah disepakati dalam bentuk yang ditandatangani. Setelah selesai, kami akan menyampaikan RAPBD melalui pidato gubernur. Mudah-mudahan Minggu ini hari Jumat ya, tetapi semuanya sangat bergantung pada Bamus DPRD," kata Fadjar.

Menurut Fadjar, DPRD masih banyak mempertanyakan terkait program-program baru yang akan dijalankan oleh Jokowi-Basuki. "Salah satunya hibah seribu bus sedang untuk peremajaan metromini dan Kopaja. Selain itu, kepastian kampung-kampung yang akan direstorasi, termasuk jumlahnya, sedang dikaji oleh Dinas Perumahan DKI, Kartu Jakarta Sehat, kemarin dengan Jamkesda," ujar Fadjar.

Selain itu, sebagai pihak Pemprov DKI, Fadjar mengharapkan, APBD 2013 telah dapat disahkan oleh DPRD DKI dan kemudian akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut dia, molornya pengesahan APBD 2013 ini, semata-mata bukanlah keinginan dari Pemprov DKI Jakarta. Melainkan ada mekanisme yang berlangsung, baik dari eksekutif maupun legislatif.

"Lagi-lagi kami mohon maaf karena sampai akhir tahun semata-mata tidak hanya dari pihak Pemprov DKI, tetapi juga ada mekanisme yang berlangsung di DPRD-nya. Kemudian proses di DPRD akan ada pembahasan melalui rapat kerja komisi dengan Badan Anggaran dan di kami pun ada waktu yang diperlukan ketika memasukkan kode-kode rekening dan itu semua memerlukan waktu," kata Fadjar.

Read More