APBD DKI 2013 Kira-kira Rp 46 Triliun

Setelah melalui proses panjang, Kebijakan Umum Anggaran Plafon Pendapatan Anggaran Sementara (KUA PPAS) telah ditandatangani. Setelah penandatanganan KUA PPAS, kemudian akan dibahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2013.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki target untuk menyelesaikan RAPBD 2013 pada Jumat ini dan menyerahkannya kepada legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI untuk kemudian disahkan dan menyampaikan APBD 2013 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemerintah Provinsi DKI merencanakan besaran APBD 2013, yaitu sebesar Rp 46 triliun. Angka tersebut lebih besar apabila dibandingkan dengan APBD yang diajukan saat kepemimpinan mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo.

"Kira-kira Rp 46 triliunlah. KUA PPAS-nya sudah beres, sudah rampung, ya sekarang tinggal masuk ke RAPBD, jadi Jumat semoga sudah bisa memberikan nota penjelasan, semoga sudah rampung," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Senin (10/12/2012).

Pos anggaran terbesar di APBD 2013, menurut Jokowi, adalah anggaran untuk sektor pendidikan. Namun, Jokowi mengaku lupa dan tidak menyebut berapa besaran yang akan dianggarkan untuk pendidikan. "Nanti beginilah, nanti kalau sudah beres dan rampung, tak tunjukkin, kalau masih dalam proses begini, bisa berubah-ubah malah bingung saya," ujarnya.

Jokowi berjanji akan menunjukan pos-pos anggaran kepada masyarakat agar dengan mudah dapat diawasi. Bahkan, sesuai janjinya, dia tidak lupa akan menempel APBD DKI Jakarta untuk dapat ditempel di kantor-kantor, seperti kantor kelurahan.

"Nanti tak tunjukkin gambarannya seperti apa, berapa-berapanya. Nanti sesuai janji saya, nanti akan saya buka kok, saya buatin form-nya. Mau ditempel di kantor silakan," kata Jokowi.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Fadjar Panjaitan mengatakan, menurut rencana, Jumat ini, eksekutif akan menyerahkan RAPBD 2013 kepada legislatif, DPRD DKI. Rencana ini, menurut dia, semua bergantung pada hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.

"Sama dengan catatan KUA PPAS harus disepakati oleh kedua belah pihak. Sekarang sudah disepakati dalam bentuk yang ditandatangani. Setelah selesai, kami akan menyampaikan RAPBD melalui pidato gubernur. Mudah-mudahan Minggu ini hari Jumat ya, tetapi semuanya sangat bergantung pada Bamus DPRD," kata Fadjar.

Menurut Fadjar, DPRD masih banyak mempertanyakan terkait program-program baru yang akan dijalankan oleh Jokowi-Basuki. "Salah satunya hibah seribu bus sedang untuk peremajaan metromini dan Kopaja. Selain itu, kepastian kampung-kampung yang akan direstorasi, termasuk jumlahnya, sedang dikaji oleh Dinas Perumahan DKI, Kartu Jakarta Sehat, kemarin dengan Jamkesda," ujar Fadjar.

Selain itu, sebagai pihak Pemprov DKI, Fadjar mengharapkan, APBD 2013 telah dapat disahkan oleh DPRD DKI dan kemudian akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut dia, molornya pengesahan APBD 2013 ini, semata-mata bukanlah keinginan dari Pemprov DKI Jakarta. Melainkan ada mekanisme yang berlangsung, baik dari eksekutif maupun legislatif.

"Lagi-lagi kami mohon maaf karena sampai akhir tahun semata-mata tidak hanya dari pihak Pemprov DKI, tetapi juga ada mekanisme yang berlangsung di DPRD-nya. Kemudian proses di DPRD akan ada pembahasan melalui rapat kerja komisi dengan Badan Anggaran dan di kami pun ada waktu yang diperlukan ketika memasukkan kode-kode rekening dan itu semua memerlukan waktu," kata Fadjar.