Jokowi Jangan Ajukan Anggaran Semaunya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diminta menjalin kesepahaman dengan pihak legislatif dalam hal penyusunan anggaran 2013.

Menurut Irman, kesepahaman dalam penyusunan dan pengesahan anggaran antara eksekutif dan legislatif harus terjalin dengan baik. Karena bagaimanapun juga, DPRD merupakan representasi rakyat yang mengawal eksekutif dalam mengeksekusi seluruh program-programnya.

"Kesepahaman bukan hanya dari DPRD, tapi juga Jokowi. Jangan merasa menang Pilkada dan mengajukan anggaran semaunya," kata pakar tata negara Andi Irman Putra Sidin kepada Kompas.com, Kamis (6/12/2012)..

Seperti diberitakan, sampai di penghujung tahun ini pengesahan APBD DKI 2013 masih sebatas wacana. Meski di lain sisi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama optimis Rancangan APBD dapat segera disampaikan pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekitar 28 Desember. Namun demikian, hal itu masih belum dapat dipastikan. Pasalnya Pemerintah (Pemprov) DKI Jakarta tak juga mendapat restu dari pihak legislatif.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun dinilai belum jelas oleh DPRD. Basuki juga sempat menyampaikan harapannya agar KUA-PPAS dapat ditandatangani pada 7 Desember 2012 agar lekas dibahas bersama DPRD. Tapi di luar itu DPRD DKI masuk masa reses mulai 6 Desember sampai 13 Desember.

Jika sesuai jadwal, pembahasan KUA-PPAS akan dilakukan mulai 14 Desember untuk dapat disahkan pada 20 Desember, dengan catatan tak ada lagi ganjalan dari legislatif yang memicu waktu pengesahan kembali tersendat.

Dari penelusuran Kompas.com, bergulir isu molornya waktu pengesahan KUA-PPAS dikarenakan ada sejumlah program yang menuai tarik ulur. Seperti misalnya program melanjutkan angkutan massal berbasis rel (Mass Rapid Transit/MRT), atau pembangunan enam ruas jalan tol baru. Di luar itu, salah satu fraksi di DPRD masih kukuh menolak KUA-PPAS yang dirancang oleh eksekutif.


Pengesahan APBD DKI 2013 menemui titik terang. Setelah menuai tarik ulur selama beberapa hari antara eksekutif dan legislatif, akhirnya ada wacana untuk menandatangani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada akhir pekan ini.

Ditemui di sela-sela kesibukkannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua fraksi di DPRD DKI. Ia berharap KUA-PPAS DKI 2013 bisa disahkan sebelum masuk masa reses.

"Kita harap Jumat ini (7 Desember 2012) KUA-PPAS bisa ditandatangani. Tanggal 13 bisa mulai dibahas, dan tanggal 20 bisa ketuk palu," kata Basuki, Rabu (5/12/2012) malam, di Balaikota Jakarta.

Setelah disahkan bersama DPRD, kata Basuki, pihaknya akan memberikan KUA-PPAS itu kepada Menteri Dalam Negeri. Dalam prediksinya, APBD DKI untuk tahun depan akan disahkan pada 28 Desember 2012.

"Harus cepat, kalau nggak selesai kan semua programnya mundur, kalau semua mundur nanti semuanya susah," ujarnya.- Sumber - http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/06/14234440/Jokowi.Jangan.Ajukan.Anggaran.Semaunya?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki