Kita Harus Berani Merombak Sistem

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membeberkan siasatnya dalam memerangi praktik korupsi. Menurut dia, dua hal fundamental yang harus dilakukan untuk menekan korupsi, yakni membenahi sistem dan sumber daya manusia sebagai eksekutor di lapangan.

Saat menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Monas, Jakarta, Minggu (9/12/2012), Jokowi menyampaikan, segala sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi harus dibenahi. Kalau dipandang perlu, sistem bisa dirombak demi menutup celah yang mendorong seseorang melakukan korupsi.

"Kita harus punya keberanian merombak sistem agar lebih baik. Kalau belum ada, ya, dibangun. Kalau sudah ada tetapi buruk, ya, dibenahi," kata Jokowi.

Salah satu sistem yang kerap disampaikannya dalam sejumlah kesempatan adalah membangun transparansi. Misalnya, ia pernah berjanji untuk membuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pamflet atau poster yang ditempel di tiap kelurahan, kecamatan, dan kerumunan warga.

Ia juga pernah menyampaikan membenahi sitem pembayaran dan pengelolaan pajak secara online. Tujuannya, untuk melibatkan semua pihak dalam hal pengawasan kebijakan. "Ini dibuka supaya ada transparansi dan keterbukaan. Nantinya hal ini akan memaksa birokrasi kita menuju sebuah kejujuran," ujarnya.