Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengkongkritkan kerja sama antar kota (sister city) dengan Yerusalem, Palestina. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan adalah pertukaran staf pemerintahan untuk belajar baik di Jakarta maupun di Yerusalem.
Hari ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengelar pertemuan dengan Dubes Palestina Fariz N Mehdawi di Balaikota DKI Jakarta. Pertemuan itu untuk membahas lebih lanjut bentuk sister city Jakarta dan Yerusalem.
"Kita ingin berbicara lebih konkrit apa yang akan diimplementasikan segera. Tidak hanya dalam tulisan tetapi juga diimplementasikan secepatnya," kata pria yang akrab disapa Jokowi itu, Kamis (3/1/2012).
Jokowi melanjutkan, dalam pertemuan tersebut kedua kota sepakat untuk meningkatkan kapasitas building masing-masing pemerintahan, melalui pertukaran staf pemerintahan.
"Kita kirim orang kesana. Kita lakukan pertukaran untuk sama-sama belajar. Misalnya masalah kebakaran, demokrasi, penataan kota dan tentang Pekerjaan Umum. Jadi staf Pemprov DKI ke Palestina, dan staf Palestina ke Jakarta," jelasnya.
Mantan Walikota Solo itu mengatakan, tindak lanjut dari pertemuan hari ini akan di konkritkan setelah 100 hari pertama masa kepemimpinannya sebagai gubernur.
"Akan kita tindak lanjuti, jangan sampai hanya diatas kertas saja. Secepatnya akan kita konkritkan. Saya bilang ke Pak Dubes akan dikonkritkan setelah 100 hari kerja saja. Karena saya ingin lebih konsentrasi pada 100 hari kerja," tandasnya.
[bay]http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1943351/jokowi-rintis-sister-city-jakarta-yerusalem
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerima perwakilan dari Asosiasi Pedagang Mi dan Bakso (Apmiso) di ruang kerjanya, di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Jumat (14/12/2012). Dalam kesempatan ini, para pedagang bakso menyampaikan keluhannya terkait isu bakso oplosan daging babi yang terus merebak di Jakarta.
Mana enak daging babi dibuat bakso, lebih enakan daging sapi. Tapi kan isu oplosan itu benar atau enggak kan kita belum tahu -- Basuki T Purnama
Sesaat sebelum menggelar pertemuan, Basuki mengaku akan melakukan koordinasi dengan perwakilan Apmiso di Jakarta. Ia berjanji akan memenuhi harapan para pedagang bakso setelah menerima dan mendengar laporan langsung dari para pedagang.
"Soalnya kasihan kan. Ada isu isu begini, orang jadi takut," kata Basuki.
Menurut Basuki, apa pun alasannya, daging babi tak tepat untuk dijadikan bakso. Selain pantangan umat muslim, harga daging babi juga lebih mahal daripada daging sapi. "Mana enak daging babi dibuat bakso, lebih enakan daging sapi. Tapi kan isu oplosan itu benar atau enggak kan kita belum tahu," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, isu mengenai peredaran daging babi yang dioplos dengan daging sapi kembali merebak. Setelah berhasil dibongkar sindikat pengoplos bakso daging babi di Cipete, Jakarta Selatan, kemarin sindikat serupa kembali terbongkar di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Selain membuat para pedagang bakso mengalami kerugian, isu ini juga meresahkan masyarakat, khususnya para penikmat makanan yang disukai seluruh kalangan ini.
Jokowi Belum Dapat Laporan soal Bakso Babi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum mau berkomentar soal penggerebekan kios penggilingan bakso yang mengandung babi di Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia mengaku belum mendapat laporan dari dinas terkait, yaitu Dinas Kelautan dan Pertanian DKI.
"Belum mengerti. Saya kalau belum menguasai, ya enggak mau berkomentar. Belum ada laporan, tapi tadi saya sudah minta laporannya," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (13/12/2012) malam.
Tentang Dinas Kelautan dan Pertanian DKI yang terus melakukan razia bakso yang mengandung daging babi, Jokowi mengatakan, "Lha dengan razia itu efektif atau tidak? Ya coba nanti saya tunggu, pokoknya kalau belum ada laporan, saya enggak bisa ngomong," kata Jokowi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Ipih Ruyani mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan razia bakso yang mengandung daging babi di tempat penggilingan daging dan pejual bakso. Dari tiga wilayah DKI yang sudah dirazia, Jakarta Selatan yang paling banyak menjual bakso berbahan daging babi.
"Dari sampel yang sudah kami dapat, di Jakarta Timur dari delapan sampel, dua tempat positif menjual bakso mengandung babi, di Jakarta Utara dari 8 sampel, dua tempat positif menjual bakso mengandung babi, dan di Jakarta Selatan dari 46 sampel, enam tempat positif," kata Ipih.
Ia berharap, masyarakat yang mengetahui adanya aktivitas perdagangan bakso mengandung babi bisa langsung melapor ke Dinas Kelautan dan Pertanian. Menurutnya, untuk membedakan bakso mengadung daging babi dengan bakso yang tidak mengandung daging babi harus melalui uji laboratorium. "Langsung laporkan ke kami. Karena, kalau sudah jadi bakso, sulit dibedakan, tercampur adonan tepung dan bahan-bahan lainnya. Itu baru bisa dipastikan dengan uji laboratorium," katanya.
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/14/00223826/Jokowi.Belum.Dapat.Laporan.soal.Bakso.Babi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2013 sebesar Rp 2,2 juta. Namun demikian, penolakan masih bergulir dari kalangan pengusaha. Terakhir, 45 perusahaan telah melayangkan berkas permohonan penangguhan penetapan UMP kepada Pemprov DKI.
Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Dedet Sukendar membenarkan, hingga hari ini, pihaknya telah menerima tak kurang dari 45 permohonan penangguhan UMP. Permohonan tersebut datang dari perusahaan-perusahaan yang mengaku tidak mampu membayar UMP sebesar yang ditetapkan. Permohonan tersebut nantinya akan ditelaah sebelum diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Jumlahnya bertambah terus, tetapi kami belum bisa memutuskan karena prosesnya panjang," kata Dedet, Rabu (12/12/2012) pagi, di Jakarta.
Dedet mengatakan, keputusan menerima atau menolak penangguhan menjadi panjang karena harus diambil berdasarkan syarat yang harus dipenuhi secara komplet. Bahkan, itu menjadi berat karena di antaranya harus memperoleh surat persetujuan dari serikat pekerja di masing-masing perusahaan. Tak hanya itu, perusahaan juga harus menyerahkan hasil audit bukti tidak mampu membayar upah sesuai UMP dari tim independen. Pengawasan dari Pemprov DKI juga akan dilakukan sebelum permohonan tersebut dikabulkan.
"Bagaimana kami mau mengabulkan kalau banyak perusahaan yang enggak melengkapi berkasnya. Kebanyakan enggak menyertakan surat persetujuan dari serikat pekerja," ujarnya.
Pada 20 November lalu, Gubernur DKI Joko Widodo telah menetapkan UMP 2013 sebesar Rp 2,2 juta. Perusahaan yang mengaku tidak mampu membayar upah sebesar yang ditetapkan diberi keleluasaan untuk mengajukan penangguhan paling lambat pada 21 Desember 2012 atau 10 hari sebelum UMP ditetapkan.
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/12/0917054/45.Perusahaan.Minta.Penangguhan.UMP?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Beberapa pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendatangi Balaikota Jakarta untuk bertemu dengan Gubernur DKI Joko Widodo. Ketua Umum Hipmi Andhika Anindyaguna mengatakan, pertemuan itu untuk membahas beberapa hal dan harapan yang diperjuangkan oleh Hipmi.
"Antara lain pada usaha kecil menengah karena mayoritas kita pengusaha pemula kelas menengah kecil. Intinya, kita ingin bertukar pikiran dengan Pak Gubernur dan keberpihakan beliau. Kami ingin memberi masukan terkait pembangunan di Jakarta," kata Andhika di Balaikota Jakarta, Selasa (11/12/2012).
Menurut Andhika, Jakarta memiliki banyak prospek untuk bisnis dalam pembangunan ekonomi di masa datang. Ia mengatakan, prospek bisnis ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha bermodal besar, tetapi juga oleh pelaku bermodal kecil, misalnya di sektor kuliner dan industri kreatif. "Saya kira peluang bagi pemuda yang bisa menggairahkan sektor ini, mulai dari IT, fashion, saya pikir bisa berkembang di Jakarta," kata Andhika.
Andhika mengharapkan kepada Jokowi dan pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar dapat berkembang dan dapat naik kelas dari belum pengusaha menjadi pengusaha. Ia berpendapat, hal-hal tersebut dapat didorong melalui birokrasi dengan mendukung bertumbuhnya pengusaha-pengusaha di Indonesia. Andhika juga menyoroti masalah perizinan yang akan memengaruhi terbukanya peluang berusaha.
Menanggapi hal itu, kata Andhika, Jokowi berpesan agar sesama pengusaha dapat saling bersinergi satu sama lain. Jokowi juga menekankan rasa nasionalisme bersama pengusaha muda dan mempersiapkan diri menyambut Asian Economic Community 2015. "Ke depan, eranya sudah Asia Economic Community 2015 di mana flow dari investasi barang di Asia ini sudah bergerak secara bebas. Diharapkan kami menjadi pilar-pilar ekonomi yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri," kata Andhika.
Editor : Laksono Hari Whttp://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/11/13171435/Pengusaha.Muda.Temui.Jokowi.Bahas.Industri.Kreatif?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Peresmian Gedung Taufik Hidayat Arena (THA), tempat latihan bulu tangkis bagi masyarakat umum, Senin (10/12/2012), dihelat meriah. Sejumlah tokoh hadir dalam peresmian gedung yang berdiri di lahan seluas 6.600 meter persegi tersebut, antara lain Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Beberapa tokoh nasional yang turut hadir antara lain Ketua Persatuan Bulu tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Gita Wirjawan, mantan Ketua Umum PBSI Tri Sutrisno, tokoh olahraga nasional sekaligus mertua Taufik, Agum Gumelar beserta sang istri, Linda Gumelar. Selain itu, tampak juga mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
Pantauan Kompas.com, Jokowi datang sekitar pukul 15.30 WIB dengan menggunakan mobil dinasnya, Toyota Land Cruiser. Dijaga ketat oleh protokoler, pria yang akrab disapa Jokowi tersebut langsung disambut oleh sang empunya acara, atlet bulutangkis nasional, Taufik Hidayat.
Peristiwa unik sempat terjadi ketika para tokoh tersebut diajak untuk berkeliling THA dipandu langsung oleh Taufik. Jokowi, yang mengenakan kemeja putih khasnya, tampak berbisik-bisik dengan pendahulunya, Sutiyoso. Tak jelas apa yang keduanya bicarakan, tetapi Sutiyoso tampak antusias membicarakannya kepada Jokowi. Namun, Jokowi dengan tangan kanan berada di kantong celananya tampak menggeleng-gelengkan kepalanya.
Pemandangan tersebut cukup kontras dengan tokoh lainnya yang tampak dengan bebas berbicara satu sama lain. Tak beberapa lama, perbincangan keduanya pun terputus saat para wartawan mempersilakan para tokoh untuk berfoto bersama.
Taufik Hidayat Arena berlokasi di Jalan Raya PKP, Nomor 8, Ciracas, Jakarta Timur. Berdiri di lahan seluas 6.600 meter persegi dengan berbagai fasilitas, THA yang disediakan sebagai fasilitas umum tersebut dibangun untuk mendukung dunia bulu tangkis nasional. http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/10/1644494/Sutiyoso.Bisiki.Jokowi.di.Acara.Taufik.Hidayat?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Mandeknya waktu pengesahan anggaran 2013 membuat situasi eksekutif dan legislatif Provinsi DKI Jakarta makin meruncing. Kali ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang DPRD untuk menggelar rapat pembahasan anggaran secara terbuka, khususnya untuk pers.
"Terserah. Kalau misalnya masih minta dibahas lagi, berarti DPRD mau menghambat. Kalau masih belum jelas, bilang saya tantang DPRD bikin pembahasan terbuka disiarin TV langsung," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (7/12/2012).
Seperti diberitakan sebelumnya, pembahasan anggaran DKI Jakarta untuk tahun depan masih buntu. Hal itu membuat rencana pengesahan terus tertunda, padahal tahun 2012 hampir mencapai akhirnya. Ketegangan memuncak saat rapat pembahasan di Gedung DPRD kemarin, sejumlah anggota Dewan memutuskan untuk walk out dengan alasan kecewa pada segelintir anggota lain yang dinilai menghambat waktu pengesahan dengan cara melemparkan pertanyaan yang terus diulang di setiap rapat.
Rencananya, hari ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menandatangani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Ketua DPRD Jakarta Ferrial Sofyan. Akan tetapi, rencana itu terancam tertunda lantaran suara legislatif masih terpecah.
"Sebagai tuan rumah, DPRD nggak mau terbuka kan? Coba lain kali pers yang minta supaya rapatnya digelar terbuka," kata Basuki Tjahaja Purnama.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama enggan mengambil pusing terkait adanya segelintir anggota DPRD yang diduga sengaja menghambat waktu pengesahan anggaran 2013. Sebaliknya, ia malah menyerahkan semuanya pada masyarakat untuk menilai kinerja para wakilnya di daerah.
"Biarkan saja, masyarakat bisa menilai sendiri apa yang terjadi di DPRD," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (7/12/2012).
Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Pemprov DKI di Gedung DPRD DKI pada Kamis (6/12/2012) kemarin, sejumlah anggota DPRD memilih walk out. Para anggota dewan yang walk out mengaku terpaksa meninggalkan ruang rapat karena merasa kecewa dengan sikap segelintir anggota dewan yang dituding sebagai oknum penghambat waktu pengesahan KUA-PPAS.
Anggota dewan tersebut yang berasal dari Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS melontarkan pertanyaan yang terus diulang setiap rapat digelar. Yakni tentang anggaran kesehatan, dan mekanisme hibah bus.
Saat dimintai keterangan, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan menilai tarik ulur dalam pembahasan biasa terjadi di ere kepemimpinan siapapun. Sebab legislatif harus memastikan afektifitas dan urgensi dari program yang dianggarkan.
"Kalau sesuatu belum jelas ya kita minta dijelasin lagi. Terserah mau dinilai menghambat atau apa, tapi semuanya kan perlu jelas," ujarnya.
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/07/10422584/DPRD.DKI.Persulit.Basuki.Tak.Ambil.Pusing?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diminta menjalin kesepahaman dengan pihak legislatif dalam hal penyusunan anggaran 2013.
Menurut Irman, kesepahaman dalam penyusunan dan pengesahan anggaran antara eksekutif dan legislatif harus terjalin dengan baik. Karena bagaimanapun juga, DPRD merupakan representasi rakyat yang mengawal eksekutif dalam mengeksekusi seluruh program-programnya.
"Kesepahaman bukan hanya dari DPRD, tapi juga Jokowi. Jangan merasa menang Pilkada dan mengajukan anggaran semaunya," kata pakar tata negara Andi Irman Putra Sidin kepada Kompas.com, Kamis (6/12/2012)..
Seperti diberitakan, sampai di penghujung tahun ini pengesahan APBD DKI 2013 masih sebatas wacana. Meski di lain sisi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama optimis Rancangan APBD dapat segera disampaikan pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekitar 28 Desember. Namun demikian, hal itu masih belum dapat dipastikan. Pasalnya Pemerintah (Pemprov) DKI Jakarta tak juga mendapat restu dari pihak legislatif.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun dinilai belum jelas oleh DPRD. Basuki juga sempat menyampaikan harapannya agar KUA-PPAS dapat ditandatangani pada 7 Desember 2012 agar lekas dibahas bersama DPRD. Tapi di luar itu DPRD DKI masuk masa reses mulai 6 Desember sampai 13 Desember.
Jika sesuai jadwal, pembahasan KUA-PPAS akan dilakukan mulai 14 Desember untuk dapat disahkan pada 20 Desember, dengan catatan tak ada lagi ganjalan dari legislatif yang memicu waktu pengesahan kembali tersendat.
Dari penelusuran Kompas.com, bergulir isu molornya waktu pengesahan KUA-PPAS dikarenakan ada sejumlah program yang menuai tarik ulur. Seperti misalnya program melanjutkan angkutan massal berbasis rel (Mass Rapid Transit/MRT), atau pembangunan enam ruas jalan tol baru. Di luar itu, salah satu fraksi di DPRD masih kukuh menolak KUA-PPAS yang dirancang oleh eksekutif.
Pengesahan APBD DKI 2013 menemui titik terang. Setelah menuai tarik ulur selama beberapa hari antara eksekutif dan legislatif, akhirnya ada wacana untuk menandatangani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada akhir pekan ini.
Ditemui di sela-sela kesibukkannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua fraksi di DPRD DKI. Ia berharap KUA-PPAS DKI 2013 bisa disahkan sebelum masuk masa reses.
"Kita harap Jumat ini (7 Desember 2012) KUA-PPAS bisa ditandatangani. Tanggal 13 bisa mulai dibahas, dan tanggal 20 bisa ketuk palu," kata Basuki, Rabu (5/12/2012) malam, di Balaikota Jakarta.
Setelah disahkan bersama DPRD, kata Basuki, pihaknya akan memberikan KUA-PPAS itu kepada Menteri Dalam Negeri. Dalam prediksinya, APBD DKI untuk tahun depan akan disahkan pada 28 Desember 2012.
"Harus cepat, kalau nggak selesai kan semua programnya mundur, kalau semua mundur nanti semuanya susah," ujarnya.- Sumber - http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/06/14234440/Jokowi.Jangan.Ajukan.Anggaran.Semaunya?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Polda Metro Jaya terkait dengan rencana sosialisasi penerapan sistem pembatasan operasional kendaraan bermotor berdasarkan pelat nomor ganjil atau genap yang akan dimulai tahun depan.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, hari ini ia akan bertemu dengan Kepala Polda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno untuk membicarakan penerapan sistem tersebut. Ia mengatakan, penerapan sistem ganjil-genap ini harus dimatangkan dalam suatu kajian bersama sehingga peraturan daerah yang nantinya akan diterbitkan dapat dibuat berdasarkan hasil kajian bersama itu.
Menurut Jokowi, pembicaraannya bersama Kepala Polda Metro Jaya terkait pelat nomor ganjil-genap itu dilakukan karena masing-masing pihak memiliki ukuran tersendiri untuk mematangkan sistem tersebut. "Jadi kalau kajian sudah matang, kita akan putuskan bersama-sama bagaimana nantinya," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (5/12/2012).
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya bersama instansi terkait akan melakukan sosialisasi penerapan pembatasan operasional kendaraan tersebut pada awal 2013. Sistem ganjil-genap itu dianggap mampu mengurangi kemacetan di Jakarta hingga 40 persen. Saat ini, Polda Metro Jaya masih melakukan kajian bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait penerapan sistem tersebut.
Pemberlakuan Pelat Ganjil Genap Solusi Kemacetan Jokowi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang mengkaji salah satu upaya alternatif mengurai kemacetan di Jakarta, yaitu dengan menerapkan sistem ganjil genap. Wacana kebijakan pembatasan kendaraan melalui pelat nomor ganjil genap dibahas Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya.
"Kami sudah melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono di Balaikota Jakarta, Kamis (5/12/2012).
Menurut Udar, sistem tersebut diharapkan bisa berjalan sesuai dengan permintaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Rencananya, sistem ganjil genap itu akan mulai dijalankan paling lambat pada Maret 2013.
Selain itu, peraturan ganjil genap juga akan diberlakukan mulai pukul 06.00 WIB hingga 20.00 WIB setiap harinya.
Jokowi Siap Ambil Risiko Berlakukan Pelat Ganjil Genap
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meyakini peraturan ganjil genap itu dapat mengurai kemacetan. Dia berani mengambil risiko karena mengeluarkan kebijakan yang tidak populer.
"Kalau tidak dicoba, kita tidak tahu, tetapi sebaiknya kita coba, tetapi bukan coba-coba," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (6/12/2012).
Jokowi juga menyetujui pemberlakuan peraturan ganjil genap mulai dari pukul 06.00 WIB sampai 20.00 WIB.
"Waktu pelaksanaannya kapan, kalau Januari terlalu mepet. Kalau pas ulang tahun Jakarta, berarti 22 Juni, ya kelamaan," ujarnya.
Dengan menerapkan peraturan ganjil genap tersebut, Jokowi berani menerima segala risiko dan kontroversi yang muncul di masyarakat. Dengan memberlakukan peraturan ini, Jokowi meyakini peraturan ganjil genap itu dapat mengurai kemacetan Jakarta.
Jokowi juga meyakini kebijakan tersebut dapat menurunkan tingkat polusi, menghemat BBM, dan mendorong orang untuk berbondong-bondong menggunakan angkutan umum.
"Jangan sampai angkot ada, tetapi mobil dan motor terus berkembang. Oleh karena itu, perlu dikampanyekan agar kebijakan ini bisa disosialisasikan," ujar Jokowi.
Sumber : http://lipsus.kompas.com/
Dalam silaturahim dengan para duta besar yang tinggal di Jakarta, Jokowi diminta menceritakan pengalamannya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Mereka mengaku heran, mengapa Jokowi senang blusukan ke kampung-kampung.
"Mereka tanya, setiap pagi kok pasti di kampung. Malam hari masih di kampung, bagaimana mengatur waktunya," kata Jokowi menceritakan pertemuan yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (4/11/2012).
"Ya, cerita-cerita santai saja, enggak serius kok tadi," ujar Jokowi menambahkan.
Jokowi mengatakan, para dubes itu juga senang saat ia menjanjikan megaproyek transportasi massal berbasis rel, MRT, dan monorel akan segera dikerjakan, apalagi Jokowi menargetkan proyek-proyek tersebut cepat selesai.
Jokowi menjanjikan proyek monorel selesai selama empat tahun mendatang dan MRT dapat selesai sampai tahun 2019. "Tetapi, kalau bisa dipercepat, akan kita percepat," katanya.
Jokowi juga menceritakan perihal pencegahan banjir di Jakarta. Ia memiliki target untuk menyelesaikan enam sampai sepuluh titik dari 68 titik lokasi rawan banjir. Hal itu disambut baik para dubes yang memang bertugas di Ibu Kota ini.
Australia Bantu Perbaikan Manajemen Transjakarta
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat bantuan dari pemerintah Australia (AUSAID) untuk bimbingan memantapkan sistem pengelolaan bus transjakarta. Bimbingan yang diberikan akan berjalan cuma-cuma dan semua rekomendasinya akan digunakan apabila mungkin untuk diimplementasikan di Jakarta.
Direktur Utama Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta Muhammad Akbar mengatakan, pemerintah Australia ingin membantu Pemprov DKI dalam memperbaiki manajemen transjakarta, khususnya dalam manajemen sumber daya manusia dan sistem operasionalnya.
"Nah kebetulan pemerintah Australia memiliki tenaga expert dan ingin membantu kita," kata Akbar saat dijumpai di Balaikota Jakarta, Selasa (4/12/2012).
Ia menjelaskan, beberapa perwakilan dari AUSAID akan melakukan pendampingan pada transjakarta selama 16 bulan yang telah dimulai sejak kemarin. Pertama kali, para tenaga ahli ini akan menilai kondisi transjakarta secara keseluruhan untuk melakukan pemetaan kekurangan dan kelebihan transjakarta saat ini.
"Dari situ mereka akan membuat rekomendasi untuk perbaikan transjakarta. Mungkin saja rekomendasinya akan digunakan selama memungkinkan," ujarnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/04/17034329/Dubesdubes.Heran.Jokowi.Kok.Senang.Blusukan?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Selasa (4/12/2012) pagi menghadiri silaturahmi antara Pemerintah Provinsi DKI dengan duta besar negara-negara sahabat yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Berdasarkan pantauan Kompascom, Jokowi tiba di Hotel Borobudur pukul 10.00 WIB. Kedatangan Jokowi langsung disambut oleh Dubes Zimbabwe untuk Indonesia, Alice Mageza. Jokowi terlihat mengobrol selama sekitar sepuluh menit bersama Alice yang juga didampingi oleh Deputi Gubernur DKI bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Sukesti Martono. Jokowi sempat bertanya terkait pertumbuhan ekonomi di Zimbabwe kepada Alice.
Setelah itu, Jokowi yang didampingi Alice Mageza bergegas menuju Diplomatic Corps Gathering. Sebelum acara dimulai, Jokowi terlihat berkeliling untuk menyalami satu persatu dubes yang hadir. Setelah menghadiri Silaturahmi ini, Jokowi dijadwalkan menghadiri dan menyerahkan Anugerah Adikarya Wisata 2012 kepada Industri Pariwisata di Hotel Mulia, Senayan, pada pukul 12.00 WIB.
Pada pukul 13.00 WIB, Jokowi akan mendengarkan pemaparan BPKP RI tentang kerjasama dalam rangka penguatan tata kelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait audit transportasi. Pukul 15.00 WIB, Jokowi dijadwalkan akan bertemu Menteri Keuangan, Agus Martowadojo untuk membahas renegosiasi proyek pembangunan transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT).
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menghadiri silaturahim antara Pemerintah Provinsi DKI dan duta besar negara-negara sahabat yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Dalam kesempatan itu, Jokowi turut mendengarkan apa saja hal yang menjadi permasalahan bagi para dubes yang bertugas dan menetap di Jakarta.
"Ini pertemuan silaturahim biasa, yang rutin mau kami adakan mungkin tiap tahun dua atau tiga kali. Jadi kami tadi juga menanyakan apakah bapak-ibu dubes (duta besar) ada masalah, tolong untuk disampaikan," kata Jokowi di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (4/12/2012).
Sekitar 86 dubes yang menghadiri pertemuan tersebut pun menyampaikan beberapa ganjalan selama hidup di Jakarta. Jokowi menyampaikan, beberapa permasalahan itu, antara lain, masih minimnya lahan parkir, permasalahan lalu lintas, dan perizinan bangunan.
"Ya, masalah parkir, kalau parkir ke sebuah tempat sulit. Kemudian juga mungkin masalah mengenai tanda-tanda lalu lintas yang belum komplet, ya mbok dikompletin. Kemudian masalah-masalah yang terkait dengan perizinan dan bangunan. Ini memang harus ditanggapi untuk memperbaiki persepsi dubes terhadap kota Jakarta," kata Jokowi.
Terkait izin bangunan, perlu ada komunikasi lebih lanjut terhadap para pendatang di Jakarta. Pasalnya, mereka terkadang menggunakan bangunan yang seharusnya digunakan untuk tempat tinggal, justru digunakan sebagai kantor.
"Ya, ini, kan, memang tidak kami izinkan masalah peruntukkannya. Terus renovasi di Menteng, misalnya, padahal itu adalah heritage, izinnya, kan, memang sulit kalau hal-hal seperti itu meskipun hanya renovasi," kata Jokowi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/04/1638332/Dubesdubes.Curhat.ke.Jokowi.Masalah.Hidup.di.Jakarta?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, menggelar rapat tertutup dengan sejumlah kepala BUMD di Balai Agung Balaikota DKI Jakarta, Senin (3/12/2012). Dari informasi yang dihimpun Kompas.com, rapat tersebut terkait dengan skema anggaran yang dipaparkan oleh para kepala BUMD untuk mendapat restu Gubernur.
"Kami yang bikin skema anggarannya, kami paparkan dan minta persetujuan Gubernur," kata Nikesman, staf keuangan PD Pembangunan Sarana Jaya, saat dijumpai di luar ruang rapat.
Berdasarkan pantauan, rapat yang mulai digelar sekitar pukul 07.30 masih berlangsung hingga saat ini. Agenda pemaparan dilakukan bergiliran, dan rapat sesuai jadwal akan berakhir pada pukul 11.00.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang memasuki ruang rapat sekitar pukul 08.00 menolak memberikan keterangan terkait agenda pembahasan. Seluruh direksi BUMD terkait yang ditemui di luar ruang rapat juga menolak memberikan keterangan secara detail.
"Nanti saja sama Pak Gubernur ya, kami hanya rapat. Soal isinya, nanti Pak Gubernur saja yang menjelaskan," kata Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis seusai melakukan pemaparan.
Selain Djangga Lubis, sejumlah kepala BUMD yang dijadwalkan mengikuti rapat ini adalah Direktur PD Pembangunan Sarana Jaya, Direktur PT PAL Jaya, dan Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol.
Basuki Setuju BUMD Beli Saham Palyja
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setuju bila Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta membeli mayoritas saham PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Hal itu akan menambah pendapatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pada prinsipnya, Basuki tak keberatan dengan usulan agar BUMD membeli saham PT Palyja. Dengan catatan, PT Astratel selaku pemilik 49 persen saham pemasok air bersih di Jakarta itu itu telah menyetujuinya. "Kalau memang pemegang sahamnya setuju, ya boleh-boleh saja. Semua yang mendatangkan duit buat Pemda, saya setuju saja," kata Basuki di sela-sela kesibukannya di Balaikota Jakarta, Selasa (6/11/2012) siang.
Beberapa waktu lalu, Suez Environment selaku pemilik 51 persen saham Palyja telah membuat perjanjian jual beli dengan Manila Water, sebuah perusahaan asal Filipina. Kesepakatan dua pihak ini dilakukan tanpa sepengetahuan PAM Jaya.
Sejumlah pihak khawatir penjualan mayoritas saham Palyja ke pihak asing akan memperkeruh kisruh renegosiasi kontrak yang sedang berjalan. Oleh karena itu, Pemprov DKI diminta agar BUMD membeli saham yang akan dilepas tersebut.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/
.JPG)
